Menteri PPA Kunker Di Pemkot Jayapura

Jayapura, Dharapos.com
Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Johana Yembise melakukan kunjungan kerja ke kantor Walikota Jayapura, Senin (26/1).

Menteri PPA saat pertemuan dengan Walikota

Maksud kunker tersebut untuk membahas berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi dan perlakuan diskriminatif terhadap perempuan dan anak yang marak terjadi di kota Jayapura khususnya dan Provinsi Papua pada umumnya.

Saat tiba di kantor Walikota Yembise yang didampingi sejumlah Staf Kementrian langsung melakukan pertemuan dengan Walikota Dr. Benhur Tommi Mano, MM dan Wakil Walikota, DR. H. Nuralam, SE, M. Si serta Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana.

Dalam pertemuan tersebut, Yembise lebih banyak menyoroti kasus kekerasan dalam rumah tangga dan anak yang terjadi di kota Jayapura.

Kepada sejumlah wartawan, terkait dengan kasus KDRT, pihaknya terus berupaya memberikan sosialisasi terhadap pemberdayaan perempuan dan anak karena belakangan ini sering terjadi tindak kekerasan terhadap perempuan maupun  anak.

“Hal ini merupakan tugas dari Kementrian PPA sehingga kami harus melakukan koordinasi dengan pemerintah setempat seperti Gubernur, Walikota, Kepala Bappeda bahkan sampai ke desa-desa,” jelasnya.

Hal itu dimaksud untuk mendiskusikan tentang apa yang akan dibuat nanti guna menangani kasus kekerasan yang terjadi terhadap perempuan dan anak, sehingga diperlukan langkah-langkah  yang harus diambil baik oleh pejabat provinsi, kota hingga ke desa-desa.

Yembise juga mengakui KDRT yang terbesar di Indonesia adalah di provinsi Papua dan yang menjadi pemicu atas kasus KDRT tersebut lebih besar adalah karena mengonsumsi miras namun diakuinya alasan tersebut juga belum bisa dipastikan karena perlu juga dilakukan penelitian tentang apa yang menjadi pemicu selain miras.

“Makanya saya meminta Walikota dan Wakil Walikota untuk melakukan penelitian tentang bagaimana perempuan Papua melihat laki-laki Papua dan sebaliknya untuk dicari benang merahnya,” sambungnya.

Terkait jumlah kasus KDRT di Papua, dirinya baru sebatas melihat di media lokal tentang bagaimana laporan dari pemberdayaan perempuan saat melapor kasus KDRT ke kepolisian dan informasi dari
Komnas Perempuan namun soal data-data yang akurat tentang berapa persen dan untuk melihat lebih dalam berapa banyak jumlah kasus itu terjadinya, pihaknya ingin memastikannya lewat penelitiannya sendiri.

“Saat ini kami telah melakukan pemetaan survei dan bukan hanya di Komnas Perempuan saja akan tetapi lewat LSM, lembaga-lembaga lain apakah betul Kasus KDRT yang terbesar ada di Papua, dan  sementara ini yang di dapat dari Komnas Perempuan, KDRT terbesar ada di Papua,” papar Yembise.

Soal penanganan kasus KDRT dirinya menyatakan apresiasi kepada Walikota Jayapura karena banyak upaya yang dilakukan dalam menekan terjadinya kasus tindak kekerasan terhadap perempuan, seperti melakukan razia orang mabuk dan razia tempat penjualan miras ilegal.

Walikota memberikan cinderamata kepada Menteri PPA

Selain itu, ada juga langka-langka yang diambil Yembise yakni melakukan koordinasi dengan Gubernur, Walikota, dan Kepala Bappeda guna membicarakan penambahan anggaran untuk pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, karena anggaran saat ini sangat kecil sehingga dirinya harus turun ke Papua untuk melihat hal itu agar ke depan bisa dinaikkan.

Di kesempatan yang sama, Walikota Jayapura, Dr. Benhur Tommi Mano, MM menambahkan program-program dari Menteri PPA sebagian besar telah dilaksanakan.

Diantaranya, untuk layanan ibu dan anak seperti akta kelahiran gratis untuk anak-anak, mama-mama yang hamil dibuka kelas khusus ibu hamil di 12 puskesmas dan juga untuk menurunkan angka kematian ibu dan anak dan asupan gizi juga buat ibu hamil agar bayi yang lahir sehat dan bergizi.

Disamping itu, juga telah dibuka loket pengaduan di kantor PPA bagi ibu dan anak yang mengalami tindak kekerasan dalam RT kerjasama dengan Polresta Jayapura dan instansi lainnya tanpa dipungut biaya (gratis).  Begitu juga dengan pembinaan dan pelatihan untuk ibu-ibu dalam usaha meningkatkan ekonomi yang ada di kampung.

“Satu yang belum kami laksanakan adalah pembangunan rumah singgah bagi anak terlantar, anak yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga, maupun anak-anak yang mungkin telah ditinggalkan orang tua guna dibina dan diberi pelatihan,” terangnya.

(Harlet)