News Ticker

Ketua MRP: “Papua Tidak Kuatir Jika Harga BBM Naik”

Rencana Pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden Ir. Joko Widodo dan Jusuf Kalla untuk menaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) pada awal 2015 mendatang tidak akan berpengaruh terhadap harga sembako di Papua.
Share it:
Timotius Murib
Papua, Dharapos.com
Rencana Pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden Ir. Joko Widodo dan Jusuf Kalla untuk menaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) pada awal 2015 mendatang tidak akan berpengaruh terhadap harga sembako di Papua.

Ketua Majelis Rakyat Papua, Timotius Murib mengatakan Provinsi Papua dan Papua Barat tidak gentar jika Presiden dan Wapres berencana menaikan harga BBM yang sudah pasti mempengaruhi harga sembilan bahan pokok (Sembako) di Indonesia yang menjadi kebutuhan rakyat.

“Kami di Papua dan Papua Barat sama sekali tidak kuatir karena di Papua sekarang harga BBM sudah sepuluh kali lipat dari harga yang mau dinaikkan nanti,” terangnya kepada wartawan, belum lama ini.

Murib mencontohkan, sekarang ini di Kabupaten Puncak Jaya harga 1 sak semen mencapai 2,6 juta rupiah dan jika harga BBM naik juga tidak ada pengaruhnya. Selain itu, harga BBM 1 liter di Kabupaten Puncak Jaya itu perliternya 53 ribu rupiah.

“Jadi di Papua itu harga BBM sudah naik dan memang tidak adil tetapi itu kenyataan dan realita yang kami rasakan. Jadi, apa yang mau kita takuti,” ujarnya.

Murib mengakui,  pasca kenaikan BBM oleh Pemerintahan Jokowi-JK nanti, masyarakat yang ada di kota hanya akan merasakan sedikit gejolak.

“Tapi untuk masyarakat yang ada di pedalaman pasti tidak ada pengaruh karena harga BBM dan sembako sudah naik sebelum rencana kenaikan BBM pada awal 2015 mendatang,” tandasnya.

Disinggung terkait dengan penerapan program Kartu Indonesia Sehat dan Kartu Indonesia Pintar, pimpinan lembaga kultur orang asli Papua itu mengatakan program KIP dan KIS itu harus diterapkan bagi 34 Provinsi yang ada di Indonesia. Dengan demikian, Papua juga mendapat kesempatan untuk mengikuti program dua kartu dimaksud dalam bidang kesehatan maupun pendidikan.

“Saya pikir di Papua sekarang, program itu sudah diterapkan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Papua di tingkat Provinsi namun lebih baik jika Papua juga ikut dalam program nasional,” pungkas Murib.

(Piet)
Share it:

PAPUA

Masukan Komentar Anda:

0 comments:

terima kasih telah memberikan komentar

Berita Pilihan Redaksi