Papua - Dharapos.com
Sebagai partai besar yang banyak memiliki pengalaman dalam berpolitik di Indonesia, Golkar telah banyak memberikan kontribusi politik kepada masyarakat dari sejak kemunculannya hingga saat ini. Bahkan, dalam menentukan pimpinan partai juga ditentukan sesuai mekanisme partai.
Hal tersebut disampaikan para Ondoafi (jabatan adat tertinggi), kepada sejumlah wartawan di Kayu Batu, kota Jayapura, Provinsi Papua, Jumat,(03/10).
Dikatakan, kota Jayapura adalah salah satu basis partai Golkar di tanah Papua yang mana dari Pemilu ke Pemilu, partai berlambang pohon beringin ini selalu menjadi partai pemenang di kota tersebut.
“Kontribusi pada Ondoafi Port Numbay untuk kejayaan partai Golkar di kota Jayapura sangat besar, terhitung semenjak kabupaten Jayapura dimekarkan menjadi kota Jayapura. Walaupun belum pernah ada anak negeri Port Numbay yang dipercayakan untuk memimpin DPRD setempat. Kendati demikian, selama ini kami ikhlas menerimanya,” kata salah satu Ondoafi.
Namun kini, tegasnya, sudah waktunya anak Port Numbay harus menjadi pemimpin di Rumah Rakyat tersebut.
Karena itu, ketika diperoleh informasi bahwa DPP Partai Golkar telah merekomendasikan Evelin Ansanai sebagai ketua DPRD Kota Jayapura sontak membuat para Ondoafi keberatan dan menolak keputusan partai karena hal itu tidak sesuai mekanisme organisasi partai dan aspirasi rakyat.
Para Ondoafi ini juga menilai Klemen Tinal, SE, selaku ketua DPD I Partai Golkar Provinsi Papua yang adalah sosok aspiratif namun diduga yang bersangkutan tidak mengetahui perihal surat tersebut untuk segera mengevaluasi total oknum-oknum pengurus partai yang suka bermanuver politik jangka pendek yang bakal menciderai suara rakyat.
“Semua ini karena kecintaan Ondoafi untuk partai Golkar, dan harapan agar partai Golkar tetap solid dan kuat sehingga menjadi rumah besar bagi rakyat di Port Numbay,” tegas mereka.
Untuk itu, para Ondoafi Port Numbay mengusulkan Afi Abisai Rollo asal partai yang sama agar ditetapkan sebagai Ketua DPRD Kota Jayapura karena yang bersangkutan sangat lama dan sudah senior dalam partai. Bahkan, sampai saat ini sudah 3 periode terpilih sebagai anggota DPRD banyak memiliki pengalaman sebagai anggota DPRD.
“Sementara, Evelin Ansanai yang telah di usulkan Golkar sebagai ketua DPRD sangat menyalahi aturan. Apalagi, yang bersangkutan baru terpilih sebagai anggota DPRD dan jam terbang serta pengalaman di partai juga belum matang untuk di promosikan sebagai ketua DPRD Kota Jayapura,” ungkap para Ondoafi.
Mereka meminta agar Evelin Ansanai menjadi anggota biasa dahulu karena biar bagaimanapun Evelin tidak mungkin akan memimpin senior baik di partai maupun saat paripurna atau rapat komisi.
“Posisi ketua DPRD Kota Jayapura adalah jabatan panas yang sarat kepentingan. Sehingga harus orang yang berpengalaman dan anggota yang telah memahami tentang Port Numbay, serta memahami watak dan sifat masyarakat Port Numbay,” tandas para Ondoafi sembari menegaskan apabila aspirasi para Ondoafi Port Numbay tidak dipenuhi DPP maupun DPD Golkar maka mereka mengancam akan menggelar aksi besar-besaran untuk menduduki dan memblokir aktivitas di kantor DPRD kota Jayapura. (dp-25)
Sebagai partai besar yang banyak memiliki pengalaman dalam berpolitik di Indonesia, Golkar telah banyak memberikan kontribusi politik kepada masyarakat dari sejak kemunculannya hingga saat ini. Bahkan, dalam menentukan pimpinan partai juga ditentukan sesuai mekanisme partai.
 |
| Para Ondoafi Port Numbay |
Dikatakan, kota Jayapura adalah salah satu basis partai Golkar di tanah Papua yang mana dari Pemilu ke Pemilu, partai berlambang pohon beringin ini selalu menjadi partai pemenang di kota tersebut.
“Kontribusi pada Ondoafi Port Numbay untuk kejayaan partai Golkar di kota Jayapura sangat besar, terhitung semenjak kabupaten Jayapura dimekarkan menjadi kota Jayapura. Walaupun belum pernah ada anak negeri Port Numbay yang dipercayakan untuk memimpin DPRD setempat. Kendati demikian, selama ini kami ikhlas menerimanya,” kata salah satu Ondoafi.
Namun kini, tegasnya, sudah waktunya anak Port Numbay harus menjadi pemimpin di Rumah Rakyat tersebut.
Karena itu, ketika diperoleh informasi bahwa DPP Partai Golkar telah merekomendasikan Evelin Ansanai sebagai ketua DPRD Kota Jayapura sontak membuat para Ondoafi keberatan dan menolak keputusan partai karena hal itu tidak sesuai mekanisme organisasi partai dan aspirasi rakyat.
Para Ondoafi ini juga menilai Klemen Tinal, SE, selaku ketua DPD I Partai Golkar Provinsi Papua yang adalah sosok aspiratif namun diduga yang bersangkutan tidak mengetahui perihal surat tersebut untuk segera mengevaluasi total oknum-oknum pengurus partai yang suka bermanuver politik jangka pendek yang bakal menciderai suara rakyat.
“Semua ini karena kecintaan Ondoafi untuk partai Golkar, dan harapan agar partai Golkar tetap solid dan kuat sehingga menjadi rumah besar bagi rakyat di Port Numbay,” tegas mereka.
Untuk itu, para Ondoafi Port Numbay mengusulkan Afi Abisai Rollo asal partai yang sama agar ditetapkan sebagai Ketua DPRD Kota Jayapura karena yang bersangkutan sangat lama dan sudah senior dalam partai. Bahkan, sampai saat ini sudah 3 periode terpilih sebagai anggota DPRD banyak memiliki pengalaman sebagai anggota DPRD.
“Sementara, Evelin Ansanai yang telah di usulkan Golkar sebagai ketua DPRD sangat menyalahi aturan. Apalagi, yang bersangkutan baru terpilih sebagai anggota DPRD dan jam terbang serta pengalaman di partai juga belum matang untuk di promosikan sebagai ketua DPRD Kota Jayapura,” ungkap para Ondoafi.
Mereka meminta agar Evelin Ansanai menjadi anggota biasa dahulu karena biar bagaimanapun Evelin tidak mungkin akan memimpin senior baik di partai maupun saat paripurna atau rapat komisi.
“Posisi ketua DPRD Kota Jayapura adalah jabatan panas yang sarat kepentingan. Sehingga harus orang yang berpengalaman dan anggota yang telah memahami tentang Port Numbay, serta memahami watak dan sifat masyarakat Port Numbay,” tandas para Ondoafi sembari menegaskan apabila aspirasi para Ondoafi Port Numbay tidak dipenuhi DPP maupun DPD Golkar maka mereka mengancam akan menggelar aksi besar-besaran untuk menduduki dan memblokir aktivitas di kantor DPRD kota Jayapura. (dp-25)
Masukan Komentar Anda:
0 comments:
terima kasih telah memberikan komentar