Kasubcab PT. PELNI Saumlaki Himbau Masyarakat Patuhi Aturan

Obed Manuhua

Saumlaki,
Beredarnya tudingan Kepala Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Maluku Tenggara Barat - Ny. Lerick  melalui salah satu koran lokal di kota Saumlaki yang menyesali tindakan pihak PELNI Sub Cabang Saumlaki terkait tidak dimuatnya sejumlah pisang milik petani dari desa Amdasa kecamatan Wertamrian belum lama ini menuai bantahan dari pihak PELNI.

Di temui diruang kerjanya, Kepala PT. PELNI Sub Cabang Saumlaki, Obed Manuhua mengatakan sangat tidak benar jika pihaknya disebut-sebut mempersulit para penumpang dalam proses embarkasi sejumlah muatan pisang dari pelabuhan Saumlaki beberapa waktu lalu.

Selama ini menurutnya, pihaknya sudah mengeluarkan kebijakan yang pada dasarnya turut membantu para calon penumpang kategori  kurang mampu untuk dapat memberangkatkan sejumlah pisangnya dari pelabuhan Saumlaki; bahkan kebijakan tersebut diluar standart tari angkot yang ditetapkan oleh PT. PELNI.

Dia mencontohkan penentuan tarif per tandan pisang seharga Rp.10.000,- yang jauh dari ketentuan.

“Bayangkan, kami masih negosiasi harga pertandan Rp.10.000 dengan mereka dan itu sudah diluar tarif, itupun kalau mereka punya 200 tandan mereka tidak bayar full 200 tandan tapi kita turunkan harga untuk hanya dibayar 150 atau kadang 100 tandan saja yang dibayar, jadi ikut mereka punya kemampuan dan itu sangat jauh dari tariff yang ada. Di PELNI kita gunakan tarif per Meter kubik misalnya dari saumlaki ke Timika sesuai manifest itu Rp.886.000/meter kubik dan 10 tandan itu sudah bisa masuk satu meter kubik,” tuturnya.

Dikatakan,untuk mengatasi ketidakmampuan para calon penumpang, dirinya selalu berkoordinasi dengan pihak kapal untuk memperoleh kemudahan soal pengurangan harga sehingga masyarakat yang bepergian dapat memuat semua barangnya. Selain itu, terkadang pihaknya terpaksa mengeluarkan kocek pribadi untuk menutupi total harga yang diminta oleh pihak kapal.

“Saya berharap, tidak ada anggapan-anggapan yang menyudutkan kami termasuk seperti yang di sampaikan oleh ibu Lerick. Kalau memang beliau ada niat untuk berkoordinasi untuk mendapatkan keringanan kepada para petani pisang, saya pikir beliau bisa datang dan kita perlihatkan tariff yang menjadi keputusan perusahan kami karena kami bukan karang-mengarang aturan. Soal pengawasan pun kita tidak bisa jangkau semua karena ada yang secara sembunyi-sembunyi meloloskan barang muatannya ke atas kapal tanpa membayar biaya embarkasi sesuai aturan, tapi meski demikian kami masih maklumi. Kedepan saya berharap ada kesadaran dari masyarakat untuk menaati aturan pihak PELNI,’’ pintanya.

Sementara itu, Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Kelas II Saumlaki, Jece Julita Piris, SE.,M.Si saat dikonfirmasi membenarkan jika pihak Kantor PELNI Sub Cabang Saumlaki telah bijak dalam membantu para penumpang yang hendak memberangkatkan sejumlah bawaannya.

Piris mengaku sempat mengeluarkan duit pribadinya untuk salah satu penumpang yang kedapatan tidak membawa serta biaya embarkasi seperti yang telah ditetapkan oleh PT. PELNI sehingga penumpang tersebut terpaksa hanya duduk menatap barang dagangannya itu.

“Saya sempat kasih uang untuk salah satu ibu dari desa Amdasa karena dia mengaku tidak punya duit. Yah.... saya harus bantu begitu sehingga  membuka alam pikirnya bahwa tidak seenaknya membawa muatan tanpa ada biaya manifestnya. Jadi ini terpulang pada kesadaran masyarakat saja,” ungkapnya.

Diapun berharap ke depan masyarakat sadar akan aturan sehingga pada gilirannya tidak mempersulit pihaknya maupun pihak kantor PELNI dalam menertibkan kawasan pelabuhan disaat proses embarkasi.

Untuk diketahui, terpantau di dermaga pelabuhan Saumlaki sejak beberapa bulan terakhir, ternyata para pembawa muatan pisang di dominasi oleh petani pisang dari beberapa desa yang hendak memasarkan hasil pertaniannya itu di sejumlah daerah di Papua seperti di Timika maupun Merauke.

Jumlah pisang yang hendak di ekspor tersebut ternyata sangat banyak, bahkan lebih banyak dari barang muatan lain. (mon)