Pemda MTB Gelar Diskusi Publik Libatkan Sejumlah Komponen

Saumlaki,
Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sesuai data Pemerintah Daerah Maluku Tenggara Barat kian meningkat.

Diskusi Publik Pemda MTB

Berbagai jenis kekerasan yang melibatkan perempuan dan anak sebagai korban semakin menjadi tantangan tersendiri bagi Pemda dalam mencari solusi yang tepat guna mengatasi hal tersebut yang kini semakin menggurita di daerah julukan Duan-Lolat itu.

Dalam rangka pelaksanaan Hari Keluarga Nasional (HARGANAS) ke 21 tahun 2014, Pemda melalui Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB mengadakan diskusi Publik dengan tema Melalui Harganas Kita Tingkatkan Kualitas Keluarga Dalam Mewujudkan Indonesia Sejahtera.

Diskusi publik yang dilaksanakan di Gedung Kesenian, belum lama ini, melibatkan seluruh organisasi perempuan dan anak, seluruh SKPD dan Forum komunikasi Pimpinan Daerah.

Sebelum disepakati kesimpulan, diskusi publik yang dimoderatori oleh Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB Ny. Blendi Souhoka, S.STP tersebut sempat membuka ruang informasi bagi peserta untuk mengemukakan berbagai fenomena yang ditemukan.

Kepala Dinas Kesehatan MTB, dr. J.Ch.Ratuanak dalam keterangannya merilis data hasil survei salah satu lembaga survei jika lebih dari 30% anak usia remaja mengaku telah mengalami korban seks.

Hal ini disebabkan oleh pelampiasan hasrat dan keinginan akibat lebih sering menonton video porno yang beredar luas di masyarakat. Fenomena ini, menurutnya perlu adanya penanganan serius semua pihak sehingga dapat mengatasi tingginya angka kekerasan seksual teristimewa terhadap anak di bawah umur.

Yang lebih memprihatinkan lagi persoalan penanganan sejumlah kasus serupa di MTB oleh masyarakat masih di selesaikan dengan menggunakan pendekatan hukum adat yang pada intinya tidak membuahkan efek jera bagi pelaku.

Disisi pendidikan dan kebudayaan, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Holmes Matruty mengatakan bahwa filosofi kurikulum 2013 telah membuka ruang untuk dialog dan komunikasi kritis di masyarakat termasuk di dalam dunia pendidikan.

Pendidikan hendaknya tidak dipandang sebagai sarana  konstentasi semata namun harus mampu membongkar bentuk dominasi bahkan harus menanamkan keluasan berpikir kepada para siswa.

Hal inilah yang mulai di kejar untuk membentuk karakter bangsa yang kritis termasuk kritis terhadap diri sendiri. Realitas terjadinya degradasi moral ini hendaknya bukan menjadi peran dunia pendidikan saja namun termasuk peran semua pihak termasuk pihak lembaga-lembaga keagamaan sehingga dipastikan optimalisasi perang terhadap berbagai bentuk kekerasan perempuan dan anak dapat diminimalisir.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Darma Wanita Persatuan maupun forum anak MTB juga mengeluh soal berbagai bentuk kekerasan yang terjadi dan telah menjadi sebuah kebiasaan di masyarakat. Dari kekerasan fisik hingga kekerasan psikis lebih banyak muncul dipermukaan.

Dengan demikian solusi yang perlu di laksanakan adalah pendampingan, pemberdayaan dan pengawasan terhadap keluarga-keluarga dengan system network yang melibatkan semua pihak. Kasus Jakarta Internasional Scool yang santer menggemparkan dunia pada kenyataannya juga terjadi di Maluku Tenggara Barat.

Ketua Forum Anak MTB saat memberikan keterangan menyebutkan berbagai kasus yang terjadi yang dilakukan oleh para guru seperti merotani siswa akibat tidak menuruti permintaan para guru, selain itu adapula bentuk kekerasan fisik lain hingga kekerasan seksual terhadap anak yang oleh karena tradisi adat istiadat maka hanya dapat diselesaikan secara adat dan bukan hukum positif. Minimnya pemahaman terhadap penegakan hukum positif hendaknya menjadi prioritas penanganan oleh pihak penegak hukum.

Sementara itu, Ketua DPRD MTB, Sony Lolobloby,S.Sos mengakui jika kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terjadi di Maluku Tenggara Barat bermula dari salahnya pendidikan dalam keluarga.

Kesalahan utama yang sering ditunjukan oleh orang tua adalah sikap hidup dengan mengikuti dunia modern. Didapati ada sebagian besar ibu rumah tangga yang bertato di badan maupun gemar merokok. Hal ini menurutnya menjadi pembelajaran yang buruk terhadap anak-anak.

Budaya meniru ini yang kemudian menggejala hingga semua aspek kehidupan. Kebiasaan merokok oleh para ibu akhirnya menghilangkan tradisi makan siri pinang yang diwariskan oleh para leluhur.

Bupati Drs. Bitsael Salfester Temmar dalam pernyataannya meminta kepada semua pihak untuk memaksimalkan penanganan terhadap maraknya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Penegakan hukum positif, pembenahan dunia pendidikan dan pembenahan desa maupun keluarga perlu menjadi perhatian semua pihak. Bupati berjanji kedepan terus akan memantau pelaksanaan hal-hal tersebut untuk menekan angka kekerasan terhadap anak dan perempuan di daerah. Selain itu, dirinya berharap agar forum diskusi camacam ini terus dilakukan setiap saat guna mendengar, mengevaluasi dan menindak lanjuti persoalan-persoalan yang belum tertangani. (mon)