Undang 6 Camat, Pansus LKPJ DPRD Malra Gelar Rapat Bahas Sejumlah Persoalan

Langgur, Dharapos.com - Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Maluku Tenggara (Malra) tahun 2023 secara maraton melakukan rapat.

Selain para pimpinan OPD, tim Pansus juga mengundang para Camat yang ada dataran Kei Kecil, Jumat (19/4/2024).

Pantauan media ini, rapat tim Pansus dengan para Camat wilayah daratan Kei Kecil dipimpin langsung oleh Ketua Pansus Minduchri Kudubun, didampingi masing-masing Wakil Ketua Albert Efruan dan Yohanis Bosko Rahawarin.

Anggota Pansus yang hadir yakni Adolf Markus Teniwut, Emanuel Ufi, Antonius Renyaan, Aher Onoli, Benediktus Fadly Rejaan, Esebius Utha Safsafubun dan Kristian Nelson Meturan.

Hadir pula Sekretaris DPRD Bernadus Rettob bersama staf sekretariat.

Unsur Pemerintah derah yang hadir yakni Kepala Dinas PMD, Kabag Hukum, para Camat dari enam kecamatan antara lain Kei Kecil, Kei Kecil Timur, Kei Kecil Timur Selatan, Kei Kecil Barat, Manyeuw dan Hoat Sorbai serta para kepala ohoi dan pejabat kepala ohoi.

Sejumlah temuan persoalan pun terungkap saat rapat dimaksud.

Selain urusan pengelolaan pemerintahan, pelayanan dasar masyarakat, permasalahan lainnya yakni terkait dengan pengelolaan keuangan dana ohoi (desa). Termasuk didalamnya yakni peran serta para Camat.

Sejumlah kepala ohoi menyampaikan keluhan terkait anggaran dana ohoi yang belum dibayarkan selama empat bulan (Januari hingga April).

Akibat tidak terbayarnya anggaran dana desa, maka berdampak pada penyelengaraan pemerintahan ohoi termasuk didalamnya adalah pelayanan dasar.

Anggota Pansus juga mempertanyakan para penjabat kepala ohoi yang telah selesai masa kerjanya dan persoalan ohoi-ohoi yang hingga kini belum diproses definitifnya.

Selain itu, persoalan sejumlah Camat yang ditunjuk selaku Plh penjabat kepala ohoi pun menjadi sorotan utama tim Pansus LKPJ.

Isu lainnya yakni Dinas PMD tidak memasukan laporan tentang urusan Perlindungan Perempuan dan Anak. Sementara ini menjadi bagian dari nomenklatur dinas dimaksud.

Persoalan BUMO di tahun 2023 pun tidak disampaikan dalam laporan Dinas PMD, padahal telah disalurkan anggaran yang cukup besar, termasuk didalamnya urusan pembinaan dan pemberdayaannya.

(dp-red)