Langgur, Dharapos.com – Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Tahun 2024 di Langgur, Senin (27/3/2023).
Musrenbang untuk penyusunan RKPD Tahun 2024 dilaksanakan
dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Maluku
Tenggara (Malra) 2024 – 2026 menyusul RPJMD Kabupaten Malra tahun 2018-2023
berakhir pada 31 Oktober 2023.
“Kendati demikian, masih ada isu-isu penting sesuai amanat
RPJMN 2020-2024, yang masih harus dikawal,“ demikian disampaikan Bupati Malra
M. Thaher Hanubun pada pembukaan kegiatan.
Untuk diketahui, tahun 2024 (sesuai rancangan RKP Tahun
2024), di level pemerintah pusat ada 8 (delapan) isu strategis yang diangkat
yaitu Pengurangan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrim, Peningkatan
Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan, Revitalisasi Industri dan
Penguatan Riset Terapan, Penguatan Daya Saing, Pembangunan Rendah Karbon dan Transisi
Energi, Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas, Percepatan
IKN, Pelaksanaan Pemilu 2024.
Bupati mengungkapkan, untuk Kabupaten Malra, isu-isu
tersebut sudah cukup selaras dengan isu yang di angkat di level daerah yaitu
Penurunan Angka Kemiskinan, dengan fokusnya pengentasan kemiskinan ekstirm,
Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia, dengan fokusnya pelayanan pendidikan
dan Kesehatan, termasuk prioritas penurunan stunting.
Selain itu, adapula Peningkatan Ekonomi dan Daya Saing Daera
yang berfokus pada pengendalian inflasi dan peningkatan daya saing daerah,
Peningkatan Kapasitas Infrastruktur dan Konektivitas yang berfokus pada
penanganan ruas jalan prioritas di Pulau Kei Besar, penataan Kota Langgur dan
infrastruktur pendukung Kawasan, Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup,
Peningkatan Stabilitas Politik dan Keamanan yang fokus untuk kelancaran dan
kesuskesan pemilu 2024, serta Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik.
Dalam hubungan dengan isu strategis nasional yaitu: Percepatan
Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas, di Kabupaten Malra ada Major
Project RPJMN, Pembangunan Jalan Trans Pulau Kei Besar masih harus didorong
pada tahun 2024.
Menurut Bupati, diperlukan intervensi anggaran pada tahun
2024, untuk mencapai target kinerja 101,6 Km sesuai RPJMN. Capaian sampai
dengan tahun 2022 baru sebesar 30,53 persen, atau sepanjang 31,02 Km dari
target 101,6 Km.
Pada keempatan itu pula, Bupati Hanbun menyampaikan beberapa
isu aktual yang diharapkan mendapat dukungan dari Pemerintah Provinsi Maluku
dan Bappenas antara lain Penurunan Stunting, Penurunan Kemiskinan dan
Penghapusan Kemiskinan Ekstrim, Pengendalian Inflasi, Infrastruktur Transportasi,
dan Penataan Kota Langgur.
(dp-red)
Masukan Komentar Anda:
0 comments:
terima kasih telah memberikan komentar