Ini Arahan Bupati Hanubun di High Level Meeting TPID Malra

Bertempat di pantai pasir Panjang Cafe dan Resto Viera Ohoi Ngilngof, Kamis (4/8/2022), dilaksanakan High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daera
Share it:

Momen giat High Level Meeting TPID Kabupaten Maluku Tenggara Semester I Tahun 2022 bertempat di pantai Pasir Panjang Cafe dan Resto Viera Ohoi Ngilngof, Kamis (4/8/2022)

Langgur, Dharapos.com
- Bertempat di pantai Pasir Panjang Cafe dan Resto Viera Ohoi Ngilngof, Kamis (4/8/2022), dilaksanakan High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Rapat Pleno sekaligus Evaluasi Program Kerja Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kabupaten Maluku Tenggara Semester I Tahun 2022.

Giat dibuka Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan SDM Afan B. Ifat, S.STP, M.Si mewakili Bupati M. Thaher Hanubun.

Kegiatan tersebut menghadirkan dua narasumber yakni dari Otoritas Keuangan Provinsi Maluku Stela Matitaputi dan yang mewakili  Deputi Bank Maluku Mohamad Lukman Hakim.

Pada kesempatan yang sama Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara memberikan cinderamata kepada pihak Deputi Bank Maluku dan OJK.

Bupati dalam arahannya yang dibacakan Staf Ahli Afan menyampaikan bahwa pengendalian inflasi di daerah adalah suatu bagian dari upaya bersama untuk menggerakkan perekonomian, serta menjaga daya beli masyarakat.

“Selain itu, di masa sekarang  ini, pengendalian inflasi adalah bagian penting dari kebijakan pemulihan ekonomi, sebagai salah satu fokus pembangunan nasional,” urainya.

Lanjut Bupati, sesuai rilis BPS dimana inflasi nasional pada bulan Juli 2022, hampir mencapai 5 Persen dan menjadi yang tertinggi sejak 2015.

Dorongan terhadap inflasi di bulan juli lebih disebabkan karena pasokan yang terhambat. Dimana Komponen yang sangat berpengaruh adalah bahan pangan dan transportasi.

“Karena secara riil dapat kita rasakan bahwa dalam periode Juni sampai Juli 2022 ini, komoditi cabai dan beberapa bahan pangan lainnya mengalami kenaikan harga yang cukup tinggi. Intenitas hujan yang tinggi menjadi penyebab pasokan berkurang, sehingga harga bahan pangan menjadi naik,” akuinya.

Di samping itu, akibat cuaca buruk dalam beberapa bulan terakhir juga  memicu harga ikan mengalami kenaikan yang cukup signifikan.

Kenaikan harga ikan di dalam komponen bahan pangan perlu untuk diantisipasi, karena faktor cuaca buruk masih berpotensi terjadi sampai bulan-bulan ke depan.

Menurut rilis BPS, biaya transportasi juga mengalami kenaikan dimana harga tiket pesawat naik seiring dengan naiknya harga avtur dunia.

Ancaman terhadap pasokan avtur yang terganggu dengan adanya konflik Rusia - Ukraina, masih sangat berisiko terjadi dalam bulan-bulan ke depan.

“Hal-hal yang diuraikan tadi, menunjukkan kepada kita sekalian bahwa mekanisme suplay and demand, terhadap barang dan jasa di 2022 sudah mulai memasuki kondisi yang relatif normal. Dampak Variabel Covid-19 yang sangat mengganggu, perlahan mulai berkurang bagi perekonomian,” bebernya.

Namun di sisi lain, ancaman terhadap perekonomian justru berasal dari pasokan yang kadang terganggu, baik akibat cuaca buruk, maupun dampak perang, dan pembatasan.

“Gangguan terhadap pasokan secara langsung itu sangat mempengaruhi harga,” sambungnya.

Karena dalam tahun 2022, dari sisi permintaan cenderung semakin meningkat seiring membaiknya perekonomian dunia.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, maka dalam lingkup perekonomian daerah, khususnya dalam upaya pengendalian inflasi di Kabupaten Maluku Tenggara, ada beberapa hal yang perlu disampaikan yaitu,

Pertama, permintaan terhadap pelayanan barang dan jasa sektor tersier, seperti pariwisata semakin meningkat di tahun 2022 ini.

“Untuk menghindari naiknya harga komponen-komponen belanja dalam sektor ini, diperlukan dukungan dari kita semua,” rincinya.

Kemudian, Bupati Hanubun juga secara khusus meminta pihak Bank Indonesia yang setiap tahunnya merealisasikan program-program keuangan di daerah.

“Saya harapkan dapat menyasar sektor pariwisata. Memberikan penguatan dan dorongan kepada para pelaku dan penyedia jasa pariwisata di Maluku Tenggara,” harapnya

Sejalan dengan upaya pengembangan pariwisata, maka keberadaan UMKM menjadi sektor yang perlu didorong bersama-sama. Keterbatasan UMKM mengakses sumber-sumber pemodalan harus dapat dicarikan solusi konkret.

“Sektor perbankan dapat memberikan kemudahan bagi akses modal dan akses keuangan UMKM,” tandasnya.

Dari sisi Pemerintah daerah, harus mampu memberikan pendampingan dan penguatan aspek manajemen usaha, sehingga para pelaku UMKM dapat selalu mengembangkan diri, mengelola modal yang diperoleh secara efektif dan efisien guna mengembangkan usahanya.

Diakui Bupati, salah satu faktor yang selama ini dirasa masih kurang dalam hal pengelolaan pariwisata di Kabupaten Maluku Tenggara adalah yang berkaitan dengan atraksi.

Pasalnya, atraksi merupakan salah satu komponen penting pengelolaan pariwisata harus dapat didorong.

Selain fungsinya yang dapat mendorong kenaikan citra dan daya tarik pariwista, atraksi wisata juga sangat efektif menjadi sumber pendapatan bagi pelaku usaha.

“Atraksi pariwisata yang perlu mendapatkan perhatian yaitu berkaitan dengan penyediaan cenderamata atau souvenir. Jadi, mohon dukungan dan kerjasama kita semua, karena ada begitu banyak bahan alam yang dapat dikelola menjadi souvenir,” kata dia.

Bupati menambahkan, keterampilan seperti ini tentu dapat ditransfer kepada masyarakat, sehingga ke depan meraka mampu berproduksi sendiri.

“Dan pada gilirannya akan memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat,” pungkasnya.

(dp-52)

Share it:

Ekonomi dan Bisnis

Masukan Komentar Anda:

0 comments:

terima kasih telah memberikan komentar

Berita Pilihan Redaksi