Momen rapat pimpinan jajaran Pemerintah Provinsi Maluku di kediaman Walela, Jumat (30/7/2021)
Ambon,
Dharapos.com - Dalam rangka percepatan pembangunan, Gubernur Murad Ismail dan wakilnya
Barnabas Orno, menggelar Rapat Pimpinan (Rapim) jajaran Pemerintah Provinsi
Maluku, di kediaman Walela, Jumat (30/7/2021).
Kadis Kominfo
Maluku, Semmy Huwae dalam rilisnya Jumat (30/7/2021) mengungkapkan, rapat yang
diawali dengan pengantar oleh Plh. Sekda Maluku Ir, Sadli Ie, bertujuan untuk
penguatan kapasitas pimpinan agar tetap selaras serasi dan seimbang dalam
memahami dinamika tugasnya.
Untuk itu,
para pimpinan diharapkan tetap fokus dan concern.
"Gubernur
tadi mengingatkan hal ini sebab pemerintahannya telah masuk tahun ke III,
sehingga harus ada apresiasi dan atensi dari setiap pimpinan (OPD),” ujar
Huwae.
Dalam
pertemuan yang berlangsung 2 jam itu, Gubernur telah mengeluarkan lima
instruksi untuk segera dijalankan oleh setiap Pimpinan tinggi Pratama lingkup
Provinsi Maluku.
Pertama : Berdasarkan
evaluasi terhadap realisasi anggaran sampai dengan triwulan III tahun 2021 dirasa
belum optimal, yaitu baru mencapai 48,11 persen dari total anggaran tahun 2021.
"Saya
tegaskan kepada saudara-saudara agar pelaksanaan setiap program dan kegiatan
harus ada dampaknya bagi masyarakat," harap Gubernur .
Kedua : Saat
ini masih dihadapkan dengan pandemi Covid-19, dan cuaca ekstrim yang berpotensi
menimbulkan bencana alam seperti banjir dan tanah longsor.
"Menyikapi
kondisi ini, saya perintahkan kepada saudara-saudara untuk bekerja cepat,
bekerja keras dan bekerja tuntas, dalam penanganan covid-19 maupun antisipasi
terhadap terjadinya bencana alam. Segera
realisasikan dana-dana penanganan Covid-19, juga dana-dana insentif bagi tenaga
kesehatan, laporkan hasilnya secara berkala termasuk hambatan yang dihadapi di
lapangan, agar dapat dicarikan solusinya. Selama ini saya tidak pernah
dilaporkan," akui mantan Kakor Brimob Mabes Polri itu.
Ketiga : Berdasarkan
hasil evaluasi, terhadap indeks inovasi daerah, Maluku masih termasuk kategori
dengan inovasi rendah. Oleh sebab itu, Gubernur mengharapkan masing-masing OPD
menciptakan minimal 1 inovasi bagi percepatan pembangunan daerah dan
kemaslahatan masyarakat.
"Apa
yang saya instruksikan ini agar benar-benar diwujudkan dalam tahun ini. Saya
akan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaannya,” janjinya.
Keempat : Sebagai
Aparatur Sipil Negara (ASN), apalagi sebagai pejabat Pimpinan Tinggi Pratama,
saudara-saudara memiliki tanggung jawab untuk menjaga marwah Pemerintahan.
Untuk itu,
kata Gubernur, saudara-saudara harus membangun penciptaan opini publik.
Jika ada isu
yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi, diharapkan saudara-saudara
memiliki kepedulian, lakukan klarifikasi secara langsung agar isu itu tidak
menjadi bias dan mendeskreditkan Pemerintah daerah.
Selanjutnya,
ia berpesn agar setiap OPD melakukan pengendalian terhadap ASN yang dipimpinnya
sehingga mereka dapat bekerja dan bertugas sesuai etika, kode etik, dan kode
perilaku ASN. Serta tidak terlibat dalam postingan-postingan media sosial yang
tidak dapat di pertanggung jawabkan kebenarannya.
Kelima
: Dalam waktu dekat, BPK Perwakilan
Maluku, akan melakukan pemeriksaan pendahuluan, masalah vaksinasi serta
pendidikan dan pelatihan Vokasi.
"Saya
ingatkan unit-unit kerja (Satgas Covid-19, Dinas Pendidikan dan Kesehatan),
yang menjadi objek pemeriksaan, harus memberikan dukungan, baik informasi
maupun dokumentasi, yang didampingi oleh Inspektorat Provinsi," terang
mantan Kapolda Maluku ini.
(dp-19)
Masukan Komentar Anda:
0 comments:
terima kasih telah memberikan komentar