Pembangunan MBD Butuh Intervensi Anggaran Pusat

Bupati MBD, Drs. Barnabas Orno

Tiakur, Dharapos.com
Pembangunan di Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) diakui membutuhkan anggaran yang tidak sedikit.

Karena itu, dibutuhkan adanya intervensi dana dari Pemerintah pusat dalam rangka membuka berbagai keterisolasian yang selama ini masih membelenggu daerah tersebut.

Drs. Barnabas Orno selaku orang nomor satu di kabupaten tersebut mengungkapkan perlunya perhatian serius dari Pemerintah Pusat terhadap pembangunan di MBD.

“Kabupaten Maluku Barat Daya adalah daerah pemekaran baru yang sampai saat ini sangat membutuhkan perhatian serius dari Pemerintah pusat,” ungkapnya, saat dikonfirmasi di Tiakur, belum lama ini.

Orno menegaskan bahwa ada kebutuhan khusus yang tidak bisa dibiayai menggunakan APBD Kabupaten melainkan butuh intervensi anggaran dari Pemerintah Provinsi dan Pusat.

Ia juga mengaitkan kondisi geografis MBD yang digambarkan terdiri dari pulau-pulau sehingga sangat membutuhkan sentuhan APBN.

Salah satu poin penting terkait aksesibilitas yang jadi prioritas Pemda yakni mengenai perluasan Bandara Moa yang menurutnya harus di perpanjang.

Karena dengan langkah itu, turut membuka peluang bagi perusahaan atau maskapai penerbanganan lainnya yang lebih besar selain Trigana Air untuk bisa melayani rute ke MBD.

Selain itu, Orno turut pula menyinggung persoalan yang berkaitan dengan belum memadainya infrastruktur dermaga dan juga sarana komunikasi (tower) sehingga turut pula menghambat aksesibilitas di daerah kabupaten ini.

Mengingat betapa pentingnya keterlibatan Pempus sehingga ia sangat berharap adanya perhatian khusus dari Pemerintahan pimpinan Presiden Joko Widodo terhadap kabupaten yang berada tepat di garis batas negara tersebut.

“Maluku Barat Daya hanya butuh 2 persen dari total Rp 200 Triliun yang setiap tahunnya di ketok dalam pengesahan anggaran di Komisi V DPR – RI,” tukasnya.

(dp-17)