Forkopimda Maluku – Kemenpolhukam Gelar Rapat Bahas Gunung Botak

Lokasi tambang liar Gunung Botak dengan kondisi
yang cukup parah  sebelum dilakukan
penuntupan oleh Pemda

Ambon, Dharapos.com
Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) kembali mengelar rapat evaluasi bersama Tim dari Kementrian Koordinator bidang Politik dan Hukum dan Keamanan (Kemenpolhukam) yang diketuai Edy di Ambon, Selasa (1/3).

Hadir dalam rapat tersebut Gubernur Maluku Said Assagaff, Kapolda Maluku Brigjen Pol. Ilham Salahudin, Pangdam XVI Pattimura Mayjen TNI Donny Munardo, dan Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku Yan Samuel Marinka.

Turut hadir pula, Bupati Buru Ramli Umasugi, Bupati Seram Bagian Barat Jacobus Puttilehalat, dan Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Maluku Martha Nanlohy.

Gubernur usai rapat, mengungkapkan inti dari pertemuan yang dilakukan adalah dalam rangka memperjelas aktivitas pembersihan sedimen merkuri dan sianida yang terus dilakukan oleh PT. Buana Pratama Sejahtera (BPS) dan PT Cita Cipta Persada (CCP).

Dimana PT BPS melakukan pengangkatan sedimen di areal pertambangan, dan PT CCP melakukan normalisasi sungai yang juga merupakan bagian dari pengangkatan sedimen di aliran sungai.

“Sampai saat ini baru sekitar 200.000 meter kubik sedimen yang diangkat oleh kedua perusahaan tersebut dan masih terdapat sedimen yang diangkat oleh kedua perusahaan tersebut,”jelasnya.

Dalam rapat tersebut, lanjut Gubernur, telah diputuskan adanya pembagian yang jelas untuk pengangkatan sedimen karena mengingat sampai saat ini pengangkatan sedimen dilakukan secara bersama-sama.

Untuk itu, pihaknya sudah sepekat untuk memisahkan, agar keduanya memiliki stok file tersendiri dan hal tersebut sudah disetujui oleh kedua perusahaan. Dengan demikian, ke depannya tidak ada masalah antara kedua perusahaan tersebut.

“Sampai saat ini keadaan di Gunung Botak aman, dan secara keseluruhan Maluku ke depan harus  tetap aman,” tegas Gubernur.

Lebih lanjut dijelaskan, pihaknya juga akan melakukan penelitian di Iha dan Luhu, Kabupaten SBB yang memiliki batu sinabar yang bisa digunakan sampai pada merkuri.

Untuk itu dirinya memerintahkan Bupati SBB untuk mencegah hal ini, dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat, dalam rangka membentuk koperasi agar pengelolaan tambang tersebut bisa dilakukan secara baik tanpa merusak lingkungan sekitarnya.

Terkait dengan hal tersebut, Bupati Jacobus Puttileihalat mengatakan, pihaknya sudah mengintruksikan untuk aktivitas tambang tersebut ditutup sejak Desember 2014 lalu, berdasarkan Surat Keputusan (SK) Gubernur Maluku.

“Kita juga akan melakukan sosialisasi kepada masyarakat di kedua desa tersebut, dan kepada penambang pendatang kita akan tertibkan dan dikeluarkan dari wilayah kami,”pungkasnya.

(rr)