Kelalaian Pemilik Lahan Sebabkan Mandeknya Perpustakaan SDK Ohoifauw

Ilustrasi proyek perpustakaan sekolah

Langgur, Dharapos.com
Pembangunan gedung perpustakaan SD Kristen Ohoifauw, yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus Dinas Pendidikan dan Olahraga Kabupaten Maluku Tenggara tahun 2012 dan mulai berjalan pekerjaannya pada Januari 2013 hingga kini masih terkendala penyelesaiannya.

Informasi yang dihimpun Dhara Pos, penyebab terkendalanya penyelesaian bangunan perpustakaan tersebut akibat pemilik lahan Erens Meturan, yang menyimpan sejumlah material bangunan di rumahnya pergi ke Tual berbulan-bulan lamanya.

Akibatnya, sejumlah material diantara 65 dus keramik tidak dapat diambil dari rumah yang bersangkutan sehingga pekerjaan jadi terhambat.

Kepada Dhara Pos, Rabu (8/7) salah satu aktivis muda, T. Notanubun membenarkan terbengkalainya bangunan Perpustakaan SD Kristen Ohoifauw karena pemilik rumah bepergian dalam waktu yang lama sementara sejumlah material tersimpan didalamnya.

“Karena sesuai dengan informasi yang kami peroleh, dalam pekerjaan proyek tersebut, kepala sekolah dan bendahara telah melakukan pembayaran penuh kepada pekerja dan terkait lahan atas nama Erens Meturan selaku pemilik lahan sudah memberikan lahan miliknya untuk dibangun satu ruang perpustakaan SD Kristen Ohoifauw berukuran 9x7 meter,” terangnya.

Saat itu, lanjut Notanubun, beberapa anggota DPRD di tahun 2013 telah meninjau lokasi pembangunan bahkan juga tim dari Dinas Pendidikan Olahraga Kabupaten Malra terkait bahan material yang dipastikan telah siap di lokasi pekerjaan.

“Jadi yang menghambat pekerjaan bukan Kepala sekolah tetapi si pemilik lahan dan pekerja sendiri,” lanjut dia.

Perlu diketahui, anggaran yang dialokasikan bagi pembangunan Perpustakaan tersebut senilai Rp 122.727.273,000,- sedangkan mobiler senilai Rp 12.272.727,- dan semua bahan yang dibelanjakan telah ada di lokasi.

Olehnya itu, Notanubun kembali tegaskan bahwa penggunaan anggaran dalam pembangunan gedung perpustakaan SD Kristen Ohoifaw telah disalurkan semuanya. Hanya saja terkendala pada pemilik lahan yang diduga berubah pikiran dan sengaja menghindar ke Tual.

Pemilik lahan, beber dia, telah menyimpan 65 dus keramik dirumahnya lalu pergi berbulan-bulan ke kota Tual sementara para pekerja juga menunggu berbulan-bulan lamanya sehingga bangunan tersebut belum bisa diselesaikan.

“Realisasi bangunan sudah hampir rampung tinggal pemasangan keramik dan pemasangan daun pintu dan jendela. Jadi bukan kesalahan Kepala sekolah atau bendahara,” kembali beber Notanubun.

Dirinya menduga ada sebuah rekayasa yang sengaja dilakukan untuk menjatuhkan Kepala sekolah.

“Saya menduga ada rekayasa dalam persoalan ini karena warga masyarakat desa Ohoifauw juga siap memberikan keterangan terkait bangunan perpustakaan tersebut,” cetusnya.

Meski demikian, Notanubun mengaku menyesalkan sikap anggota DPRD Malra yang telah memberikan pernyataan yang dinilainya tidak berdasar seperti yang dimuat pada salah satu media lokal.

“Selaku anggota Dewan yang memiliki tugas fungsi kontrol seharusnya bersikap hati-hati dalam mengkritisi. Coba dulu turun ke lapangan untuk meninjau lokasi agar mengetahui kondisi yang sebenarnya di lapangan, baru berkomentar. Jangan hanya main tabrak saja,” sesal Notanubun.

Lebih lanjut, ungkap dia, sebenarnya masih banyak proyek fiktif maupun temuan BPK yang seharusnya lebih disoroti para Legislator namun anehnya, hal tersebut tidak dilakukan padahal sudah jelas-jelas terbukti.

Belum lagi temuan BPK pada sejumlah Dinas atau Badan terkait telah terjadinya kerugian negara namun anehnya hal itu tidak menjadi sesuatu yang penting untuk diperhatikan oleh para anggota Dewan.

“DPRD terkesan tutup mata, malah sesuatu yang  sebenarnya tidak ada masalah jadi sorotan mereka, ada apa dibalik semua ini,” herannya.

Notanubun menyayangkan sikap Dewan yang hanya asal mengkritiki tanpa mencari tahu dulu akar permasalahan yang terjadi sebagai penyebab terbengkalainya bangunan perpustakaan milik SD Kristen Ohoifauw tersebut.

“Jangan seperti buldoser yang hanya main hajar saja. Itu kan namanya tidak profesional,” kecamnya.

Notanubun pun membeberkan sebenarnya banyak persoalan yang terjadi di Kei Besar maupun Kei Kecil terkait pekerjaan proyek berupa bangunan sekolah maupun Puskesmas pembantu yang hingga kini terbengkalai akibat kesalahan penggunaan anggaran atau proses pekerjaannya.

Dan atas kondisi ini, perlu dilakukan pengecekan langsung di lapangan sehingga dapat diketahui jelas penyebab terhambatnya atau mandeknya sebuah proyek apakah karena anggarannya diselewengkan oleh kontraktor atau pemilik lahan yang awalnya setuju lalu kemudian berbalik tidak setuju atau apakah ada penyebab lain sehingga proyek tersebut terbengkalai.

“Untuk mengetahui hal-hal ini harus dilakukan pengecekan langsung di lapangan baru bisa diperoleh informasi yang jelas sehingga ada langkah yang bisa diambil guna menuntaskan persoalan yang terjadi apakah itu melalui proses hukum atau kebijakan lainnya,” bebernya.

(dp-20)