Karyawan PRP Tuntut Pemprov Papua Bayar Gaji Selama 4 Bulan

Papua, Dharapos.com
Puluhan karyawan/i PT. Percetakan Rakyat Papua (PRP) mendatangi kantor Gubernur Provinsi Papua mempertanyakan kinerja manajemen PRP Pimpinan Hendrik Abidondifu yang sudah 4 bulan tidak membayar gaji yang merupakan hak karyawan.

Sejumlah karyawan PRP di kantor Gubernur Papua 

Salah satu karyawan PRP, Budi mengatakan, dirinya bersama teman-teman sempat berdialog di depan ruangan Sekretaris Daerah (Sekda) Papua dengan Asisten II Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat, Drs. Elia I. Loupatty, MM dan meminta Pemprov Papua untuk segera mengevaluasi kinerja manajemen PT. Percetakan Rakyat Papua yang menjadi salah satu aset Pemerintah Provinsi Papua.

"Jadi, pejabat Pemerintah yang menerima kami tadi mengaku tidak dapat berbuat apa-apa, kami diinstruksikan untuk membuat laporan tertulis kepada Gubernur Papua secara langsung," kata Budi salah seorang karyawan PRP kepada wartawan di kantor Gubernur Papua, Selasa (19/5).

Bukan hanya menuntut pembayaran hak, namun pihaknya juga Pemerintah Provinsi Papua segera melakukan pergantian manajemen sekarang yang dinilai kurang baik dalam memimpin PT. Percetakan Rakyat Papua.

"Jika manajemen perusahaan diganti, diharapkan harus orang yang benar-benar berkompeten di bidang bisnis percetakan,"pintanya.

Sementara itu, Asisten Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Papua Elia Loupatty menjelaskan, pihaknya baru mengetahui permasalahan tersebut ketika puluhan karyawan PRP mendatangi Kantor Gubernur Papua untuk mengadu.

"Saya baru dengar hari ini (19/5), mungkin itu sebabnya mereka (karyawan PRP-red) sedang menunggu di ruang kerja saya," kata Elia Loupatty.

Untuk itu, lanjut Loupatty, pihaknya mengharapkan perusahaan-perusahaan daerah yang ada di Provinsi Papua seperti PT. PRP minimal bisa membiayai dirinya sendiri.

"Harapan kami awalnya ketika mendirikan anak perusahaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) seperti PRP ini adalah bisa memberikan kontribusi bagi Papua melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD),"tandasnya.

Loupatty menjelaskan, sebagian laba yang dihasilkan oleh perusahaan daerah ini bisa menjadi deviden dan sisanya untuk penyertaan modal bagi perusahaan itu sendiri.

"Sehingga jika hal ini dilakukan dengan baik maka kejadian penunggakan gaji seperti ini tidak akan terjadi," katanya lagi.

Juru Bicara (Jubir) Gubernur Papua, Lamadi de Lamato mengatakan, pihaknya akan memfasilitasi karyawan PRP untuk bertemu dengan Gubernur Papua terkait dengan masalah kinerja management PT.PRP yang dinilai kurang baik.

"Rencananya dalam dua hari ke depan setelah Gubernur Papua tiba di Jayapura, Jubir akan melapor dan memfasilitasi pertemuan," katanya.

Dari pantuan media ini aksi dari puluhan karyawan PT. PRP di depan ruangan Sekda dan Asisten II Provinsi Papua Papua ini berlangsung sejak pukul 12.00 WIT dan selesai sekitar pukul 14.00 WIT.
Namun, dalam aksi para buruh ini Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua mengaku tidak mengetahui adanya tunggakan pembayaran gaji karyawan PT Percetakan Rakyat Papua (PRP) selama empat bulan.

(dp-30)