ASN Dituntut Harus Ikuti Perkembangan Zaman

Papua, Dharapos.com
Dalam menghadapi era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) tahun 2015 dan persaingan bursa tenaga kerja serta tantangan fundamental yang dihadapi baik organisasi privat maupun publik, setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) di tuntut untuk  terus mengikuti perubahan yang terjadi.

Drs. Elia I. Loupatty, MM

Gubernur Provinsi Papua, Lukas Enembe, S.IP MH dalam sambutan yang dibacakan Asisten Bidang Perekonomian dan Kesra Setda Papua, Drs. Elia I. Loupatty, MM menjelaskan, pemberdayaan sumber daya aparatur melalui pendidikan dan pelatihan merupakan upaya yang strategis dalam rangka peningkatan kompetensi sumber daya aparatur yang tidak hanya sebagai SDM tetapi juga sebagai upaya peningkatan kapasitas dan kinerja organisasi pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

“Pemerintah terus berupaya melakukan reformasi birokrasi, melalui berbagai regulasi, namun yang paling mendasar adalah bagaimana melakukan reformasi pola pikir ASN, khususnya pemimpin-pemimpin birokrasi sebagai pelaku utama setiap perubahan inovasi secara fundamental di lingkungan organisasinya, dalam rangka meningkatkan kapasitas birokrasi secara keseluruhan guna terciptanya Good Local Governance,”ungkapnya saat membuka kegiatan Diklat Kepemimpinan Tingkat III Angkatan III di lingkungan Pemkab Paniai bekerja sama dengan Pemprov Papua di Badan Diklat Provinsi Papua, Rabu (20/5).

Dijelaskan, reformasi bidang aparatur terus dilakukan melalui perubahan regulasi di bidang pengelolaan Diklat ASN sesuai dengan tuntutan zaman dan kebutuhan pelayanan masyarakat agar lebih bermutu dalam pola penyelenggaraannya.

"Kebijakan penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan aparatur bagi pejabat struktural eselon III telah mengalami perubahan pola penyelenggaraan sesuai Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) No. 12 tahun 2013 dimana pendidikan dan pelatihan kepemimpinan tingkat III pola baru dalam kurikulumnya mengutamakan peningkatan kemampuan peserta untuk berimprovisasi dalam merancang dan menerapkan proyek perubahan dalam rangka  pengembangan kinerja organisasinya,”bebernya.

Untuk kebijakan pengembangan ASN di Provinsi Papua, ujar Gubernur, terus dilakukan agar mewujudkan ASN yang dapat mendukung pelaksanaan kebijakan percepatan pembangunan berkelanjutan di Provinsi Papua.

“Agar mampu  memberikan dukungan dan fasilitasi percepatan pembangunan kawasan produktif, baik di Provinsi Papua maupun kabupaten Kota se Provinsi Papua,” tandasnya.

Pemprov Serius Bangun Ketahanan Pangan Dan Penyuluh Di Papua

Sementara itu, Pemprov Papua memberikan bantuan modal usaha kepada masyarakat yang dialokasi dalam APBN tahun  anggaran 2015 untuk pembangunan ketahanan pangan serta penyuluhan di Papua sebagai pelaksanaan pemerataan pembangunan.

Asisten II Bidang Perekonomian dan Kesra Setda Papua, Drs. Elia I. Loupatty, MM menjelaskan, pembangunan ketahanan pangan serta penyuluhan ini Papua perlu mendapat perhatian serius dari semua pihak.

Untuk itu, lanjut Loupatty, melalui alokasi dana APBD TA. 2015 Pemprov Papua juga telah memberikan bantuan paket sarana produksi dan pendampingan penyuluh untuk memotivasi serta meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petani dalam menerapkan teknologi sesuai dengan kondisi di Papua.

“Jadi, dalam pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat tantangan pembangunan di bidang pertanian  yang dihadapi adalah terkait dengan keseimbangan  gizi keluarga. Hal ini dapat diatasi melalui diverfikasi pangan lokal menjadi sangat penting, karena dapat mengurangi ketergantungan terhadap komoditas beras,”kata Elia I. Loupatty kepada wartawan di Jayapura, Rabu (20/5).

Untuk mendorong semua itu, kata Loupatty, diperlukan perbaikan dan pembangunan infrastruktur pengembangan lahan, air dan perbenihan serta pembibitan untuk meningkatkan ketersedian pangan dan nilai tambah produk pertanian.

Dijelaskannya, dalam tiga tahun sisa masa kepempimpinan Gubernur Papua, Lukas Enembe, S.IP MH dan Wakil Gubernur Papua, Klemen Tinal, SE MM lebih memprioritaskan program strategis pemberdayaan ekonomi dan kelembagaan kampung (Prospek) di wilayah komoditas unggulan dalam lima wilayah yaitu, wilayah adat Tabi, wilayah adat Saereri, wilayah adat Ha Nimha, wilayah adat Mee pago dan wilayah adat La pago yang integrasi dengan pola tanam petik, olah dan jual, menuntut pertumbuhan  ekonomi yang berkualitas berkelanjutan.

“Mampu meningkatkan pemerataan dan kesejahteraan masyarakat Papua secara luas hingga ke perkampungan serta berdaya saing tinggi yang didukung oleh penguasaan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam mengembangkan sumber-sumber data pembangunan untuk mencapai ketahanan ekonomi yang tangguh membutuhkan dukungan elemen masyarakat dimulai dari tingkatan paling bawah,”jelas Loupatty.

Lebih lanjut, Loupatty menjelaskan, sejak tahun 2013 Badan Ketahanan pangan Kementrian Pertanian Republik Indonesia memberikan bantuan dana sosial kepada masyarakat kampung yang berada pada kawasan yang miskin/rawan pangan untuk pengembangan usaha produktif di kawasan mandiri pangan sebesar Rp.400 juta per kabupaten/kota atau perkawasan Rp.200 juta.

“Sejak tahun 2014 perhatian Gubernur dan wakil Gubernur Papua terhadap sektor ekonomi cukup besar terutama dari segi alokasi anggaran yang bersumber dari dana Otsus yang selama 12 tahun bidang ekonomi hanya mendapatkan alokasi anggaran sekitar 5 persen,”ungkapnya.

Selanjutnya, dengan meningkatnya anggaran ekonomi tersebut yang di dalamnya termasuk sektor pertanian maka secara langsung menuntut masyarakat untuk bekerja lebih keras lagi dalam menanagni ketahanan pangan di daerah masing-masing agar ketersedian pangan lebih meningkat untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat baik yang ada di daerah pantai, pegunungan maupun daerah terisolir dan daerah terpencil lainnya di Papua.

(dp-30)