Soal Bocornya Surat “Nama Pengganti”, Honorer K2 SBB Ancam Gelar Aksi

Piru, Dharapos.com
Beredarnya surat “Nama Pengganti” hasil karya Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat, membuat Honorer K2 geram. Mereka mengancam akan melakukan aksi unjuk rasa besar-besaran di depan Kantor Bupati SBB bahkan menduduki kantor tersebut.

Aksi demo Honorer K2 SBB beberapa waktu lalu

"Bila pemerintah benar-benar menyaringnya, maka sekitar 40 persen tidak layak administrasinya. Tapi, namanya tercantum lolos CPNS 2014 sesuai yang berkembang di lingkup Pemkab SBB," ujar sumber yang enggan namanya dipublikasikan.

Menurutnya, aksi tersebut dilakukan sebagai dampak tidak adilnya kebijakan yang diambil oleh Kepala BKD Cs. Baginya, birokrasi pemerintahan saat ini dinilai tidak adil bagi nasib tenaga honorer yang telah mengabdi puluhan tahun.

"Saya tidak memaksa buat kawan-kawan lainnya untuk aksi, tapi kami sudah komitmen minimal sekitar ratusan orang pegawai honorer akan ikut serta, karena hal tersebut demi nasib kita semua" cetus sumber.

Dikatakan pula, aksi demo besar-besaran ini merupakan aksi yang kesekian kalinya karena merasa pemerintah tidak fokus menyelesaikan masalah K2 bahkan Pemkab telah melakukan pelanggaran hukum.

Sebelumnya, masyarakat Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) digemparkan dengan beredarnya surat Bupati SBB yang dialamatkan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Cq Deputi Sumber Daya Manusia di Jakarta dengan perihal Permohonan Usulan Pengganti Kategori II yang lulus seleksi Tahun 2013.

Akibatnya, berbagai pihak terutama para honorer K2 yang tidak lolos seleksi sangat geram dan marah.

Hal ini disebabkan isi surat yang tak bernomor surat dan belum ditandatangani oleh Bupati SBB Jacobus F. Puttileihalat, yang diduga merupakan surat rancangan BKD SBB yang dikomandoi oleh G. Pesireron, menggugurkan 22 orang yang lulus seleksi K2 (namun tak lulus verifikasi BKD) dan menggantikan dengan 22 orang yang dinyatakan tidak lulus seleksi.

Ironisnya, beberapa orang yang dikenal sebagai orator dalam aksi unjuk rasa K2 beberapa waktu lalu, dan beberapa orang yang berada di lingkaran “Pendopo” juga turut diakomodir dalam surat tersebut.

Terkait dengan beredarnya surat tersebut, Bupati SBB, Jacobus Puttileihalat mengatakan bahwa surat tersebut adalah surat rekayasa.

“Surat itu bisa saja dibuat-buat oleh orang yang tak bertanggung jawab. Tidak ada, tidak ada yang bawa surat itu ke saya,” ucap Puttileihalat kepada wartawan beberapa waktu lalu.

Ditegaskan Puttileihalat, dirinya tidak pernah mendapatkan surat yang dibuat bulan Oktober tahun 2014 tersebut.

Sementara itu, salah satu sumber yang bekerja di Kantor Bupati SBB dan enggan disebutkan namanya, mengatakan bahwa BKD SBB pernah melayangkan surat tersebut ke Bupati SBB, Jacobus F. Puttileihalat, namun surat tersebut ditolak oleh sang Bupati.

“Kita duga surat itu bocor dari salah satu oknum teknisi komputer di Piru. Karena kita pernah memperbaiki Laptop di dia. Tidak ada masalah dengan surat itu, karena pernah surat itu dibawa ke Bupati tapi Bupati menolaknya,” singkat sumber yang juga bertugas di BKD SBB itu.

Untuk diketahui surat “Kaleng”  yang tertera, pemberkasan bagi tenaga Honorer K2 CPNSD Tahun 2013 yang dinyatakan lulus tes sesuai Surat KepmenPAN&RB Nomor B/789/M.PAN/2/2014 tanggal 9 Pebruari 2014, perihal pengumuman kelulusan peserta seleksi CPNS Tahun 2013 dan tenaga Honorer K2 dan setelah dilakukan verifikasi maka terdapat temuan sebanyak 22 orang yang tidak memenuhi syarat untuk diusulkan menjadi CPNS.

Lulus K1 sebanyak 9 orang, yang dinyatakan tidak honor sebanyak 10 orang, batal tidak mencukupi sebanyak 1 orang dan meninggal 2 orang. Terkait hal tersebut dilakukan pengusulan nama pengganti sesuai daftar terlampir.

Nama-nama yang lulus K2 namun diusulkan seolah-olah tidak lulus antara lain :
Izak Yunus Kakisina (Guru/K1), Berlenda Toker (Tenaga Kesehatan/K1), Marlen Taihuttu (T. Kesehatan/K1), Anthonetha Makaruku (T. Kesehatan/K1), Nani Asawala (T. Kesehatan/K1), Litta Timisella (T. Kesehatan/K1), Fanny H. Louhanapessy (T. Kesehatan/K1), Maria Elly (T. Kesehatan/K1), Sientje Mawene (T. Kesehatan/K1), Johanes Nuhuyan (T. Kesehatan/meninggal), Donis Pattileihalat (T. Kesehatan/Meninggal), Wilyam Syaranamual (Kantor Camat Serbar/usia tidak mencukupi), Rauda Manilet (UPT Dikor Waisala/Tdk Honor /TH), Yusnitha Tjotjona (UPT Dikor Waisala/TH), Pahmi Pary (TH), Hidayat Assel (SMP LKMD Olas/TH), Rukia Anakota (SD Inpres Luhu Lama/TH), Meity Ronald Mauasa (SD Inpres Loun/TH), Dessy Lilian Pattiasina (SMPN 3 Kairatu/TH), Tabitha Picasouw (SDN Elpaputih/TH), Dorcas Nurue (SMPK Mornaten/TH) dan Inggrid Purwanto (TH).

Dari nama-nama tersebut diatas setelah dinyatakan lulus namun diganti tidak lulus. Nama-nama pengganti yang tidak lulus tes namun karena tekanan Bupati (Jacobus F Puttileihalat) saat ini diusulkan ke MenPAN&RB dengan menetapkan bahwa mereka pernah honor dari Tahun 2005 sampai sekarang, antara lain Jesslin Sahetapy (Kebangpolinmas), Ricky Amstrong Syaranamual (Dishub), Siliwanus Tehusijarana (PU), Paulus Ahuadara (PU), Wisje Titawano (DPPKAD), Melky Womaly (DPPKAD), Harman Ohorella (Setda), Reinhard Wenger (Satpol PP), Umar Sanaky (Satpol PP), Edvin Titioika (Satpol PP), Karel Ferdinandus (Umum), Adolfis Agustinus Silahollo (Umum), Jordanus Kakisina (DPPKAD), Marlen Matinahoru (Umum), Melianus Julius Kuhuwael (Umum), Albertina Kristhina Sepalatu (Umum), Elsye Pattianakotta (Umum), Yohana Souhaly (Umum), Lukas S.G. Pelatu (Umum), Dina Limaheluw (BKD), Vera Manintamahu (BKD), Alfonsina Pattiserlihun (Dinsos).

Perlu diketahui, Honorer K2 oleh Menpan&RB dinayatakan lulus sebanyak 492 orang, sampai saat ini oleh pemkab SBB belum mengumumkan secara transparan kepada Masyarakat meskipun masyarakat dapat mengakses melalui situs resmi MenPAN.

Namun anehnya saat ini Pemda SBB melalui BKD berulah kembali dengan menganulir K2 yang lulus test kemudian nama-nama mereka diganti dengan orang-orang yang menetap “di seputaran pendopo”.

Ironis memang nasib K2 yang jauh dari lingkaran “istana” sampai saat ini Pemkab SBB belum mengumumkan kelulusan K2 dan CPNS yang ikut ujian dengan Sistem Computer assisted Test (CAT). Hal ini akan menambah daftar panjang nasib orang-orang terpinggirkan.
(10/rr)