LPBK Optimis Pempus Restui Pemekaran Kabupaten Buru Kayeli

A. R. Tukuboya, SE

Namlea, Dharapos.com
Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara bertahap maka kegiatan pembangunan di suatu daerah harus terus di lakukan dengan berbagai program pemerintah seperti adanya suatu pemekaran wilayah.

Oleh Pemerintah Pusat, pemekaran tersebut dipandang perlu dengan sejumlah syarat dan ketentuan yang sesuai serta diangap layak di mekarkan menjadi suatu kabupaten sehingga pembangunan dapat di rasakan oleh masyrakat secara menyeluruh.

Berkaitan dengan hal tersebut, wacana pemekaran Kabupaten Buru Kayeli telah mendapat dukungan dan respons positif dari berbagai pihak baik masyarakat pulau Buru sendiri pada umumnya maupun Provinsi Maluku pada khususnya.

Guna meresponi hal tersebut, berbagai macam pola pikir dan kerja keras yang  sekarang sedang dilakukan oleh tim pemekaran Kabupaten Buru Kayeli berupa sejumlah langkah strategis serta dukungan dari berbagai elemen masyarakat hingga proses pemekaran ini akan dapat tercapai dan membuahkan hasil yang diharapkan.

Sejumlah indikator saat ini dipersiapkan tim Lembaga Pemekaran Buru Kayeli  (LPBK) berupa data-data resmi seperti pendapatan regional antara lain  jumlah penduduk per desa, jumlah per  Kecamatan, luas wilayah, dan pendapatan perkapita.

Selain itu, sarana penunjang lainnya diantaranya Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang mencakup bidang pertanian, perkebunan, kehutanan, pertambangan, perikanan, dan PAD lainnya.

“Hal-hal inilah yang dijadikan referensi bagi LPBK guna mendorong pemekaran Kabupaten Buru Kayeli,” terang Ketua Tim Pemekaran Kabupaten Buru Kayeli, A. R. Tukuboya, SE saat dikonfirmasi, belum lama ini.

Selain itu, jelas dia, perlu juga didorong dengan sarana dan prasarana yang mengacu pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang meliputi bidang pendidikan, kesehatan serta kemampuan hidup yang layak pada suatu daerah tertentu .

“Jika dilihat dari luas wilayah dataran Waeapo dan sekitarnya jumlah 20.044.12 kilo meter persegi sedangkan jumlah penduduk pada tahun 2014 sebesar 89.944 jiwa namun pada 2015 jumlahnya semakin bertambah serta jika di lihat dari potensi unggulan dataran Waeapo daerah ini telah memiliki destinasi unggulan dengan menempatkan pulau Buru sebagai daerah lumbung pangan di Provinsi Maluku,” jelas Tukuboya.

Olehnya itu, terkait dengan Pemekaran Kabupaten Buru Kayeli, diakui, jika pihak telah menyampaikan permohonan dan restu dari Bupati dan Wakil Bupati Buru, Ramli Umasugi dan Juhana Sudrajat serta para pimpinan Legislatif Kabupaten Buru, tokoh agama, tokoh masyrakat, tokoh adat, LSM, OKP serta seluruh steackholder untuk dapat bersama-sama merestui kerja LPBK.


“Dan kami juga menghendaki agar Gubernur Maluku dapat menerima tuntutan serta aspirasi  masyarakat Buru untuk dapat memekarkan Kabupaten Buru  kayeli,” harapnya.

(Rw)