BEM Uncen Desak Pemerintah Ungkap Pelanggaran HAM Di Papua

Papua, Dharapos.com
Memperingati Hari Hak Asasi Manusia (HAM) Sedunia pada 10 Desember, ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Cendrawasih (Uncen) mendatangi Kantor Gubernur Papua.

Mereka mendesak Pemerintah segera mengusut tuntas seluruh kasus HAM yang pernah terjadi di Papua sejak tahun 1961, atau 51 tahun lalu hingga saat ini.

Wakil Ketua BEM Uncen Michael J. Yansetouw dalam orasinya mengatakan selama ini masyarakat Papua selalu dihadapkan dengan berbagai kenyataan jika mereka selalu menjadi korban atas setiap kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Pusat.

“Mencermati dinamika sosial politik yang terjadi di Papua dari tahun 1961 hingga tahun 2014 dimana rakyat Papua diperhadapkan pada berbagai macam realita atau fakta yang ada di setiap kabupaten/kota di dua provinsi ini yang dalam kehidupan mereka tidak pernah dihargai Pemerintah Pusat,” tegasnya.

Presiden RI dan jajarannya, kata Yansetouw, dalam aspek berkehidupan berbangsa dan bernegara tidak berjalan sesuai mekanisme hukum yang berlaku di negara kesatuan RI.

“Rakyat Papua selalu diperhadapkan kepada pembunuhan, pembantaian, penangkapan tanpa sebab, penyiksaan, pembungkaman, perampasan hak-hak yang sebenarnya tidak perlu terjadi.
Namun kenyataannya, hal ini selalu terjadi dan menjadi mimpi buruk bagi keluarga korban sampai saat ini,” tuturnya.

Ia pun menyarankan Pempus sebaiknya secara praktis dan otomatis harus memperhatikan hal-hal yang terjadi di tanah Papua hingga tahun 2014 ini.

Dalam aksi tersebut, Yansetouw pun menyampaikan tujuh poin pernyataan sikap mahasiswa BEM Uncen kepada Pemprov Papua.

Pertama, Presiden RI segera bertanggung jawab atas rentetan kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Papua semenjak tahun 1961 sampai 2014.

Kedua, aparat keamanan, TNI dan Polri stop melakukan tindakan-tindakan yang tidak perlu dilakukan di atas tanah Papua, seperti pembunuhan, penangkapan, pembungkaman terhadap rakyat Papua yang dilakukan tanpa sebab dan dibuat sebab yang tidak perlu dibuat.

Ketiga, Presiden RI dan jajarannya harus hentikan dilakukan pemekaran dan transmigrasi di tanah
Papua. Karena orang Papua belum dipersiapkan untuk menghadapi tantangan yang nanti datang. Masalah yang pelu diperhatikan di tanah Papua adalah penciptaan SDM yang terpadu sehingga ketika dari luar datang, kami orang Papua asli siap bersaing dengan kemampuan yang dimiliki, itu yang perlu dilakukan.

Keempat, Pempus stop berlakukan KB, penduduk Papua sudah sedikit, kalau bisa KB itu dibuat minimal enam anak, itu lebih baik dan sudah cukup, karena KB secara perlahan menghabiskan eksistensi orang Papua di tanahnya sendiri.

Kelima, Gubernur Provinsi Papua segera mengembalikan Otsus ke Presiden RI, menimbang dari berbagai aspek yang telah kami kaji, kami menyampaikan kalau memang Otsus yang sudah 12 tahun telah gagal, perlu dilakukan evaluasi kembali.

Keenam, Gubernur Papua, Kapolda Papua, Pangdam XVII Cendrawasih segera menuntaskan kasus pembunuhan terhadap enam orang warga sipil yang tidak bersalah di Kabupaten Paniai

Ketujuh, gubernur Provinsi Papua segera memberikan perlindungan dan jaminan keamanan kepada jurnalis, baik nasional maupun internasional yang berada di Provinsi Papua. Kebebasan dalam menyampaikan isi berita tolong diberikan sebebas-bebasnya tanpa intervensi karena itu adalah tugas jurnalis.

Para pendemo saat  menyampaikan orasinya

Sementara itu, Sekjen BEM Fisip Uncen Ribka Kenelak yang sempat berorasi juga mempertanyakan kerusuhan yang terjadi di Kabupaten Paniai baru-baru in dan ia sebut menelan korban hingga enam jiwa, sebagai kado Natal dari Pemerintahan joko Widodo (Jokowi) untuk masyarakat Papua.

“Pembunuhan 6 warga sipil di Paniai apakah ini kado Natal dari Presiden Jokowi untuk orang Papua? Pelanggaran HAM besar-besaran sedang terjadi, kita orang Papua hampir habis, orang Papua sedang dibantai secara sistematis,” cetusnya.

Ribka pun menegaskan jika pihaknya sebagai mahasiswa tidak akan pernah berhenti menyuarakan segala macam hal yang menyangkut hak asasi orang Papua.

“Kepada pimpinan tertinggi di Provinsi Papua, kami mahasiswa tidak akan pernah mati, kami tidak akan pernah mundur untuk menyuarakan hak-hak orang Papua,” tegasnya.

Terakhir, ia meminta Gubernur Papua Lukas Enembe untuk dapat segera turun tangan sendiri guna mengusut kasus yang terjadi di Paniai, dan dapat segera menyelesaikannya.

“Kami juga memohon kepada Gubernur untuk dapat segera menuntaskan, kalau perlu segera turun ke tempat kejadian untuk dapat mengatasi masalah ini hingga selesai,” pesannya.

Sedangkan Asisten I Sekda Papua bidang Pemerintahan Doren Wakerkwa yang menerima para pendemo berjanji akan menyampaikan aspirasi pendemo ke Gubernur untuk segera dibahas.

“Aspirasi ini dibagi dalam dua hal, yang pertama adalah urusan Gubernur dan akan kami serahkan, tapi yang kedua menyangkut kejadian di Paniai,” Ucap Doren.

Permasalahan yang terjadi di Paniai, aku Doren, telah dibicarakan oleh pihaknya sebelum para pendemo datang. Hasilnya sebuah tim sudah terbentuk dan di bawah pimpinan Ruben Magai akan berangkat ke Paniai.

“Tim akan berangkat ke Paniai besok, setelah sudah ada disana pimpinan daerah akan mengambil data-data di sana lalu kita bahas di sini, lalu langkah-langkah yang kita ambil ke depan kita lihat nanti,”  sambungnya.

Doren pun mengaku sudah mencoba berkomunikasi dengan Bupati Paniai, Hengki Kayame tapi yang bersangkutan belum bisa dihubungi karena HP-nya tidak aktif, sehingga belum ada laporan resmi yang bisa dijadikan dasar untuk mengambil kebijakan.

Tetapi ia bersyukur Kapolda Papua sudah ada di Paniai untuk menenangkan situasi disana.

Untuk menangani kejadian serupa, Doren menyebut, Pemprov bersama DPR Papua akan membentuk tim khusus, dimana tim ini akan secara khusus bertugas selama lima tahun kedepan guna menangani seluruh masalah yang ada di Papua.

Di dalamnya juga akan melibatkan LSM, sehingga masalah seperti ini (di Paniai-red), tim ini akan turun untuk mencari tahu sebabnya, baru akan dibahas di Provinsi.  Doren pun menegaskan jika Gubernur Papua tidak mau satu orang pun di atas tanah Papua dibunuh.

“Gubernur sudah bicara saat pelantikan Bupati Mimika, siapapun orang yang bekerja di atas tanah ini tidak boleh satu orang pun dibunuh, itu Gubernur tidak mau, saya pun juga tidak mau,” pungkasnya.

Sementara itu, demonstrasi itu sendiri mendapat pengawalan dari aparat Kepolisian dari Polresta Jayapura yang dipimpin langsung oleh Kapolresta Jayapura AKBP. Alfred Papare.

Usai  aspirasinya diterima, para pendemo secara tertib kembali ke kampusnya dengan diantar oleh truk Polisi.

(Piet)