Proyek Bendung Waihatu Mandek, Kejati Diminta Periksa Jopi Tutuarima

Pembangunan Bendungan Waihatu yang dikerjakan sejak tahun 2008 di Kecamatan Kairatu Kabupaten Seram Bagian Barat hingga kini tak kunjung selesai. Padahal, proyek ini telah menghabiskan dana ratusan milyar namun hingga kini belum bisa digunakan oleh para petani Waihatu.

Logo Kejaksaan

Terkait dengan proyek yang diduga dimainkan oleh oknum PPK Seram II dan Kepala Balai Sungai Wilayah Maluku tersebut, maka pihak Kejaksaan Tinggi Maluku diminta untuk menelurusinya.

Penegasan ini disampaikan Daud Rumahlatu selaku Ketua DPD Lembaga Pemantau Penyelenggara Negeri RI (LPPNRI) Maluku kepada media ini, Sabtu (10/05) di Ambon.

Menurutnya, proyek bendungan Waihatu tak kunjung selesai hingga saat ini karena diduga kuat laporan tentang pelaksanaan pekerjaannya “asal bapak senang” yang telah disampaikan ke Jakarta tidak sesuai dengan kondisi dilapangan alias laporan fiktif.

“Saya minta pihak Kejaksaan Tinggi Maluku tidak menutup mata terhadap persoalan ini dan segera ditindaklanjuti,” tegas Rumahlatu sembari menandaskan kalau pembangunan proyek bendung ini mestinya telah dinikmati oleh para petani Waihatu.

Namun pada kenyataannya, sangat mengecewakan karena anggaran yang sudah dikucurkan hingga ratusan milyar namun tidak ada tanda-tanda kejelasan.

Sementara itu, Kepala BWS Maluku, Muhammad Marasabessy ketika dikonfirmasi persoalan ini seakan mengelak dengan mengatakan bahwa dirinya ada urusan untuk makan, sembari mengarahkan wartawan untuk mewawancarai PPK Seram II, Jopi Tutuarima.

Dan saat wartawan hendak menemui Jopi Tutuarima, yang bersangkutan pun terlihat berkelit pula dengan alasan bahwa ada tamu.

Namun pantauan media ini di kantor BWS Maluku sesaat setelah tidak berhasil menemui Tutuarima, terlihat bahwa yang bersangkutan langsung kabur tinggalkan kantor.

Hingga berita ini naik cetak, pihak BWS Maluku enggan berkomentar lebih jauh terhadap persoalan ini. Padahal pantauan media ini di lokasi proyek, tidak terlihat adanya kemajuan dalam proses pelaksanaan pembangunan bendung tersebut.

Sejumlah warga masyarakat sekitar bendungan Waihatu kepada media ini, mengeluh karena sudah hampir 7 tahun tidak bisa melakukan panen sesuai target.

Bahkan, mereka mengancam membentuk perwakilan mereka untuk melaporkan pekerjaan bendung Waihatu yang kelihatan mandeg ke Kementrian Pekerjaan Umum untuk menanyakan kendala apa sehingga sampai saat ini anggaran yang begitu besar dihabiskan namun tidak terlihat hasil yang maksimal.(arc)