BKD Malra Tetap Perhatikan Tenaga Honorer Kategori 1 dan 2

Edo Ohoira, SH

Langgur, 
Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Maluku Tenggara akan tetap memperhatikan nasib CPNS Tenaga Honorer Kategori 1 dan Kategori 2 yang telah mengikuti tes seleksi CPNS pada beberapa waktu lalu.
“Karena mengenai status tenaga honorer K-1 maupun K 2 adalah bukan kewenangan dari Bupati ataupun BKD tetapi kewenangan Pemerintah Pusat dalam hal ini KemenPAN-Reformasi Birokrasi,” demikian ungkap Kepala BKD Malra, Edo Ohoira, SH saat ditemui media ini di Aula Hotel Langgur, Sabtu (29/3).
Dikatakannya, bahwa untuk jumlah keseluruhan tenaga honorer kategori 2 adalah sebanyak 632 orang,  sementara yang ikut tes sebanyak 596. Dan, dari hasil tes tersebut, yang lulus sebanyak 230 dan yang sisanya tidak lulus.
Ohoira menjelaskan, walaupun nama–nama dari honorer kategori 2 sudah di umumkan namun masih akan diverifikasi lagi.
“Apabila dari hasil verifikasi nantinya di temukan ada yang tidak pernah menjalankan tugas, maka Pemerintah Daerah tidak akan memberikan SK, dan ada kemungkinan akan diberhentikan. Begitupun dengan Dinas yang bersangkutan akan diberikan teguran,” tegasnya.
Diakui Ohoira, terkait persoalan ini dirinya tidak bisa tinggal diam apalagi telah menjadi sorotan  publik. Kendati demikian, ditegaskan, bahwa pada prinsipnya dirinya bekerja sesuai dengan aturan.
Karena itu, diharapkan kepada seluruh peserta Kategori 2 untuk tidak kecewa karena semua ini masih dalam tahapan proses dan Pemda Malra juga tidak tinggal diam menyikapi persoalan CPNS ini.
“Saya ulangi lagi bahwa keputusan ini bukan kewenangan Bupati atau Sekda tapi kewenangan dari KemenPAN-RB. Bahkan, sampai dengan saat wawancara ini, Pemda masih tetap memperjuangkan nasib 356 orang dengan semaksimal mungkin,” tandas Ohoira
Olehnya itu, dirinya menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Malra dan sekitarnya, agar tidak mudah termakan dengan berbagai informasi yang beredar terkait tenaga honorer Kategori 1 dan 2.
“Saya himbau, saudara-sudara untuk datang langsung ke Kantor BKD  guna mendengar informasi yang jelas dan tepat agar tidak menimbulkan masalah yang tidak kita inginkan bersama,” himbau Ohoira.(obm)