Parah, Sekelompok Mahasiswa Demo di BPJN Tapi Tak Punya Data

Ambon, Dharapos.com - Sekelompok Mahasiswa yang tergabung dalam Front Pemuda Peduli Koalisi Mimbar Peradaban Provinsi Maluku, Ikatan Pemuda Peduli Sosial (IPPS) mengelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Provinsi Maluku di Ambon, Senin (27/11/2023).

Mereka menyuarakan sejumlah masalah yang diklaim terjadi di BPJN Maluku, diantaranya, indikasi pelanggaran pekerjaan Preservasi Ruas Jalan Tepa, Masbuar dan Letwurung Kabupaten MBD, Provinsi Maluku dengan nilai kontrak Rp195. 479 213 00, tahun 2022 yang mengalami keterlambatan.

Usai berorasi, para pendemo ini langsung diizinkan bertemu dengan pihak BPJN Maluku yang diwakili Kepala Sub Bagian Umum dan Tata Usaha Balai Pelaksanaan Jalan XVI Ambon, Telly Cappenberg, PPK 3.3 Melky Hitijahubessy, Kepala Seksi dan sejumlah pegawai di aula lantai II BPJN Maluku.

Dalam pertemuan dimaksud, pihak BPJN meminta kepada para pendemo untuk menunjukkan data mereka soal masalah jalan yang belum selesai di kerjakan itu.

Namun, ternyata pihak pendemo tidak bisa menunjukkan bukti fisik dari permasalahan tersebut, bahkan terkesan sengaja mengulur waktu dengan membuat banyak alasan, hingga akhirnya rapat selesai dengan tidak ada penyelesaian karena data pendemo tidak akurat.

PPK 3.3, Melky Hitijahubessy kepada awak media seusai pertemuan dengan para pendemo menjelaskan bahwa pertemuan tadi bertujuan untuk mencari solusi penyelesaian apabila para pendemo menunjukan bukti mereka.

"Tapi ujung-ujungnya tidak ada yang bisa mereka tunjukan buat kita dan mereka mengatakan data mereka dan kita beda, Tapi intinya kita BPJN data jelas dan sudah di atur langsung jadi kita kerja tidak asal-asalan," ucap Melky.

Dijelaskan, proyek di pulau Babar mulai dari Tepa, Masbuar dan Letwurung itu pekerjaan non progres dan terdiri dari dua paket. Untuk paket yang pertama, pekerjaannya sampai dengan Mei 2024 dan paket kedua sampai dengan pertengahan Desember 2023, rampung seluruhnya.

"Jadi pekerjaan di sana itu sudah selesai, sehingga pertemuan tadi kita bisa kasih pemahaman ke pendemo ini saja, karena data mereka salah dan tidak tahu sumbernya dari mana seperti itu. Kita juga  heran karena yang mereka sampaikan pekerjaan fiktif itu di mana? Dan karena itu. membuat kita bingung karena pekerjaannya non progres dan intinya pekerjaan ini kita buru target sehingga selesai dengan secepatnya" bebernya.

Saat disinggung soal ruas jalan mana yang di tuding fiktif, Melky mengaku hal tuduhan itu tidak jelas, pasalnya para pendemo sendiri juga tidak mau membeberkan data yang mereka punya.

"Jadi kalau di sampaikan jalan-jalan yang berlubang itu indikasinya jalan provinsi dan ruasnya itu Tepa dan Letwurung yang sepanjang 40 kilo dan itu juga BPJN ada upayakan Ijin Jalan Daerah (IJD) agar masuk untuk penanganan jalan tersebut. Adapun upaya dari Dinas PU Provinsi sangat intens juga terkait dengan desain disana. Dan mungkin Tuhan sayang ada perencanaan yang baik dari provinsi maka kita usulkan anggaran untuk ruas jalan tersebut,” tandasnya.

Dengan demikian, Melky menegaskan bahwa BPJN Maluku akan terus membangun infrastruktur agar masyarakat terpencil idak kesulitan dan bisa menikmati infrastruktur juga dengan baik.

(dp-53)