Dobo, Dharapos.com - Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku menggelar Forum Organisasi Perangkat Daerah tahun 2023, yang bertempat di Gedung Kesenian Sitakena Dobo, Kabupaten Kepulauan Aru, Rabu (29/3/2023).
Kegiatan ini dilaksanakan dalam sorotan tema: “Pemerataan
Infrastruktur dan Konektivitas Melalui Penyediaan Jaringan Telekomunikasi
Menuju Satu Data Provinsi Maluku”.
Acara ini dibuka
secara resmi oleh Bupati Kabupaten Kepulauan Aru dr. Johan Gonga yang ditandai
dengan pemukulan gong.
Hadir pada kesempatan itu, Kepala Dinas Komunikasi dan
Informatika Provinsi Maluku Titus F. L. Renwarin, yang dihadiri oleh Forkopimda
Kabupaten Kepulauan Aru, Kepala Dinas kominfo Kabupaten /Kota atau yang
mewakili, jajaran pejabat dan staf Dinas Kominfo Provinsi dan Kabupaten Kota,
Stakeholder, beserta unsur terkait lainnya.
Adapun narasumber dalam Forum OPD tersebut, Ketua Tim
Gubernur untuk Percepatan Pembangunan Provinsi Maluku Hadi Basalamah dan
Direktur Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan Kemenkominfo Bambang Dwi
Anggono secara virtual, serta Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku Asep
Riyadi dan Pejabat dari Bappeda Maluku yang hadir secara langsung.
Dalam sambutan tertulis Gubernur Murad Ismail dalam sambutannya
yang dibacakan oleh Titus Renwarin, mengapresiasi Bupati dan seluruh
jajarannya yang telah menerima Forum OPD
di Kabupaten Kepulauan Aru.
“Saya mengharapkan kepada seluruh jajaran OPD Kabupaten Kota
se-Maluku untuk mensinkronkan Program Kegiatan Dinas Kominfo terutama dalam
penguatan jaringan telekomunikasi, serta penguatan Satu Data Indonesia Maluku,
yang nantinya dapat diperoleh informasi data yang akurat, sehingga menjadi
bahan dalam penyusunan statistik sektoral di Provinsi Maluku,” ucapnya.
Dirinya mengharapkan agar forum ini menjadi wadah untuk berbagi pengalaman dan informasi sehingga
menguatkan kinerja pemerintahan terutama
pada jajaran Dinas Kominfo, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten kota.
Ditempat yang sama Bupati Aru dalam sambutannya, mengucapkan selamat datang
kepada Kepala Dinas, Sekertaris Dinas Komunikasi Dan Informatika Se-Maluku
serta para peserta di Bumi Mutiara Indah Cenderawasih Lestari.
Mantan Dirut RSUD Dobo ini
mengatakan, dalam upaya peningkatan layanan publik dalam sistem
pemerintahan yang berbasis elektronik di era digitalisasi saat ini, sangat
dibutuhkan konektivitas melalui jaringan telekomunikasi merupakan suatu
kebutuhan mendasar.
“Di Kabupaten Kepulauan Aru, Pembangunan infrastruktur dan
konektifitas melalui jaringan telekomunikasi telah dibangun di hampir Sebagian
besar wilayah ini. Pembangun tower BTS sebanyak 121 unit di 117 Desa, dapat
kami rincikan sebagai berikut: BTS Telkomsel 24 Unit, BTS Merah Putih 2 Unit,
dan BTS USO BAKTI 95 Unit. Kedepan akan
kami upayakan hingga Pulau-Pulau Kecil terluar harus dibangun Tower BTS,"
ungkapnya.
Terkait dengan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, Bupati mengatakan hal itu telah menjadi upaya untuk menghasilkan kebijakan yang tepat dengan data yang valid dan akurat serta merupakan kebijakan tata kelola pemerintahan yang bertujuan untuk menciptakan data yang berkualitas, muda diakses dan dapat dibagi serta dipergunakan antar instansi pusat dan daerah.
“Guna mengimplementasikan Amanat Perpres tersebut, maka kami
Pemerintah Daerah telah melakukan studi tiru di Kabupaten Jembrana Bali.
Semuanya ini kami laksanakan guna mewujudkan pelaksanaan ARU SATU DATA,” tambahnya.
Dikatakannya, menjadi harapan bersama dengan adanya
pelaksanaan forum OPD Dinas Kominfo Se-Maluku ini, bisa menghasilkan program
kerja dan kegiatan sekaligus evaluasi hasil rekomendasi pelaksanaan kegiatan
tahun sebelumnya bisa menjawab tantangan ke depanya sehingga apa yang menjadi
tujuan dan sasaran dari kegiatan ini dapat tercapai dan bermanfaat bagi
masyarakat.
Melalui zoom, Hadi Basalamah, memberikan apresiasi dan
mensupport penyelenggaraan forum OPD Dinas Kominfo lingkup Pemerintah Provinsi
Maluku dan Kabupaten/Kota, terkait dengan peran kominfo dalam meningkatkan tata
Kelola pemerintahan di Provinsi Maluku.
"Saya mengharapkan melalui forum ini, bisa dihasilkan
program-program inovatif, berbasis pada percepatan pertumbuhan ekonomi di
Provinsi Maluku di dalam era digitalisasi ini. Karena hal ini juga sesuai
dengan Harapan Gubernur Maluku, melalui 7 program Prioritas dan 9 Kegiatan
unggulan, yang di dalamnya terdapat pembangunan yang berbasis pada digitalisasi,"
harapnya.
Hadi Basalamah menyampaikan, Sentuhan digital harus
dilakukan, dengan Smart Office, karena digitalisasi penting untuk memperpendek
rantai birokrasi.
“Melalui Kerjasama dengan Badan Standarisasi Nasional,
bagaimana mengelola smart office, dengan melakukan digitalisasi pada seluruh
proses administrasi di Pemerintahan bisa jalan, dan Saya yakin, Kadis Kominfo
dan jajaran di Provinsi, bisa disupport dengan Kominfo Kabupaten/Kota karena
ini harus terintegrasi dalam satu sistem yang bekerja di dalam jaringan
informasi menjadi penting," katanya.
Sementara terkait blank spot, ini menjadi penting karena
berdasarkan Arahan Gubernur, karena jaringan menjadi akses utama.
“Yang menjadi harapan besar saya dan saya yakin Kadis
Kominfo Provinsi Maluku selalu mendukung dan mensupport, melakukan interaksi
kepada publik, serta filterisasi terhadap pemberitaan yang mendiskreditkan
pemerintah, disinilah Diskominfo sebagai representasi pemerintahan harus
berperan secara utuh dan komprehensif, tidak lagi berbasis pada paradigma lama
yang berbasis pada sektoral.” tegasnya.
Ia berharap, peran di Industri 4.0, tentang tim Siber,
dianggap sangat penting, karena berdasarkan SK Gubernur No.28 Tahun 2021
Provinsi Maluku mempunyai Tim Siber, yang turut melibatkan stakeholder baik
internal maupun eksternal.
“Tim Siber ini penting untuk lebih mengoptimalisasikan dan
harus terintegrasi dengan Kominfo di 11 kabupaten kota, sehingga format di tim
siber bisa tepat sasaran, tepat pembinaan dan hasilnya bisa jauh lebih baik,” tandasnya.
Sementara Anggono pada kesempatan itu, menyampaikan bahwa
kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Nasional, merupakan
hal baru dan cukup revolusioner di tahun 2022-2024, dan menjadi hal krusial
yang sangat penting untuk diperhatikan.
“Oleh karena itu melalui Forum OPD Dinas Kominfo di saat
ini, perlu dilakukan harmonisasi kebijakan SPBE baik di tingkat Pusat,
Provinsi, maupun Kabupaten/Kota,” ujarnya.
Kegiatan dilanjutkan dengan menyaksikan pertunjukan Tarian
Pangkur Sagu, dan nyanyian dari Paduan Suara Thegrasia.
Pada Kesempatan itu juga dilakukan penyerahan cenderamata
dari Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku kepada Bupati
Kepulauan Aru.
(dp-19)
Masukan Komentar Anda:
0 comments:
terima kasih telah memberikan komentar