Lailosa : Pemerintahan MI – BO Sesuai Jalur yang Benar

Momen diskusi publik bertema "Tiga Tahun Kinerja Pemerintah Daerah Maluku dibawah kepemimpinan MI-BO" di warung katong, Selasa (21/6/2022)

Ambon, Dharapos.com - Kepala Bappeda Provinsi Maluku, Anthon Lailosa menegaskan, pemerintahan dibawah kepemimpinan Gubernur Murad Ismail dan wakilnya Barnabas Orno (MI-BO), selama tiga tahun terakhir sesuai jalur yang benar dan melampaui target.

"Selama 3 tahun pemerintahan MI - BO sesuai jalur yang benar. Banyak capaian indikator-indikator  pembangunan dan dampak sosial ekonominya. Banyak progres yang dicapai dalam pemerintahan keduanya. Banyak juga rencana kita kedepan untuk membangun daerah ini ke arah yang lebih baik,"ungkap  Lailosa, saat diskusi publik dengan tema "Tiga Tahun Kinerja Pemerintah Daerah Maluku dibawah kepemimpinan MI-BO" di warung katong, Selasa (21/6/2022).

Pada  diskusi publik yang di gagas Dinas Kominfo Provinsi Maluku itu, live di LPP TVRI dan RRI, juga menghadirkan  Ketua Tim Gubernur Percepatan Pembangunan (TGPP) Maluku, Hadi Basalamah, sebagai narasumber.

Sementara pemandu dialog Publik, yakni Monica Seipala dari LPP TVRI dan Theis de Cock dari LPP RRI.

Lailosa mengatakan, langkah-langlah yang dilakukan MI-BO selama ini, yakni pelayanan dasar terus dilakukan.

"Bahkan, indikator pembangunan 3 tahun terakhir ini sudah melampaui target kita pada tahun 2024 mendatang akan tetap kita jalankan, sementara yang sedang berjalan kita percepat. Sedangkan, program ekonomi seperti program komoditas unggulan baik itu pengembangan industri kecil menengah dan program terkait pemerintahan juga stabilitas daerah bekerja sama strategis dengan yang punya wewenang kami akan dorong terus,"paparnya.

Dipaparkannya ,  pemerintahan MI-BO kurun waktu kurang lebih 3 tahun banyak kendala seperti gempa dan pandemi Covid-19. Namun, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat, angka kemiskinan dan pengangguran dapat diturunkan.

''Begitu juga dengan peningkatan  kualitas  di sektor pendidikan dan kesehatan terus ditingkatkan dari waktu ke waktu," jelasnya.

Ketua TGPP Maluku, Hadi Basalammah mengatakan, pemerintahan MI-BO sangat inovatif dan banyak terobosan serta peningkatan kualitas birokrasi.

"Sebelumnya Maluku tidak inovatif. Namun, ketika Maluku dipimpin MI-BO diakui Kemendagri kalau Maluku  ada peningkatan budaya inovatif," jelasnya.

Begitu juga pemberian penghargaan Innovative Government Award (IGA) 2021, Provinsi Maluku berada pada urutan ke 29 dan masuk pada kategori inovatif (skor 32,66) di atas Provinsi DI Yogyakarta urutan 30 (skor 30,41) dan terdapat 4 Provinsi yang kurang Inovatif yaitu nomor 31, Provinsi Bali (skor27,02), nomor 32, Provinsi Sulawesi Tenggara (skor 25,26), 33 Provinsi Maluku Utara (skor 24,44) dan Provinsi Kalimantan Tengah (skor 15,69).

Dijelaskan Basalammah, hasil penilaian Ombudsman RI terkait penghargaan kepatuhan tingkat standar pelayanan publik 2021 Provinsi Maluku, berada pada peringkat ke 6 dengan skor (90,83) dari 34 Provinsi di Indonesia, setelah Bangka Belitung dengan skor (91,86), Bengkulu dengan skor (91,91), DKI Jakarta dengan skor (97,37), Kalimantan Barat dengan skor (97,37) dan Provinsi Riau sebagai peringkat 1 dengan skor (98,12).

"Selain itu, di penghujung tahun 2021, Pemerintah Provinsi Maluku kembali mendapat pengakuan dalam hal tata kelola pemerintahan sebagai implementasi dari penerapan ISO (International Organization for Standardization) atau yang disebut juga dengan SNI (Standard National Indonesia),"paparnya.

Diantaranya, BPSDM dengan SNI-ISO 9001.2015 terkait sistem manajemen mutu, manajemen anti penyuapan SNI-ISO 21001.2018 terkait manajemen organisasi pendidikan.

“Dinas DPMPTSP juga memperoleh dua sertifikat SNI-ISO yakni 9001:2015 terkait sistem manajemen mutu dan SNI-ISO 37001:2016 terkait sistem manajemen anti penyuapan,” sambungnya.

Basalammah mengatakan , adanya  kendala dalam membangun Maluku, hal ini mengingat  geografis Maluku, adalah Kepulauan.

Diakuinya , membangun Maluku bukan hanya pemerintah provinsi, tapi butuh perhatian serius pemerintah pusat dan kabupaten/kota dan pihak lainya.

(dp-19)