Tim Kemenko Polhukam Tinjau Pembangunan MTB Sebagai Pulau Terluar

Laksma I Nyoman Nesa

Saumlaki, Dharapos.com 
Kementrian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam RI) melalui Tim khusus sejak Senin (13/3) mengunjungi Saumlaki, Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB).

Tim khusus yang dipimpin oleh Asisten Deputi IV Bidang koordinasi pertahanan Negara, Laksma. I Nyoman Nesa itu menjadwalkan pemantauan hingga Jumat (17/3).

Dalam acara makan malam bersama antara Tim Kemenko Polhukam dan Pemkab MTB bertempat di Hotel Beringin II, Saumlaki, Kamis (16/3), Laksma I Nyoman Nesa menjelaskan tujuan kunjungan kerja pihaknya di MTB.

"Kunjungan kerja ini untuk melakukan koordinasi serta pemantauan implementasi kekuatan, kemampuan dan kerja sama pertahanan di wilayah Kabupaten MTB serta memantau seluruh aspek pembangunan di wilayah MTB sebagai kawasan perbatasan dengan Negara Australia," urainya.

Dikatakan, tugas Kementrian Polhukam adalah membantu Presiden dalam mengoordinasikan perencanaan dan penyusunan  kebijakan  serta menyinkronkan  pelaksanaan  kebijakan di bidang politik,  hukum  dan  keamanan dengan membawahi 12 Kementrian dan Lembaga Negara.

Diantaranya, Kementrian Dalam Negeri, Kementrian Luar Negeri, Kementrian Hukum dan HAM, Kementrian Pertahanan, Kementrian Komunikasi dan Informatika, Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kejaksaan Agung, Mabes POLRI, Mabes TNI, Badan Intelejen Negara (BIN), Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla), Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

"Jadi kunjungan kita ini sebagai tindak lanjut dari kebijakan Pemerintah tentang pembangunan dari pinggiran atau pulau-pulau terdepan, dimana sasaran Pemerintah pusat adalah adanya keseimbangan dengan negara tetangga sehingga tidak terjadi kesenjangan," lanjut I Nyoman Nesa.

Dari kebijakan itu telah diprogramkan PKSN dengan berbagai program seperti pembangunan infrastruktur, air bersih, pendidikan, kesehatan dan sebagainya.

"Disamping itu juga Gerakan Pembangunan Kawasan Perbatasan Terpadu (Gerbangdutas) sehingga kita datang untuk memantau seluruh aspek tersebut,"  katanya.

Hasil pemantauan  di pulau Selaru, disimpulkan bahwa ada beberapa paket pekerjaan yang sudah berjalan dan perlu ditingkatkan lagi.

Kelanjutan pekerjaan pembangunan ini diharapkan terus ditingkatkan secara bertahap karena tidak bisa dilaksanakan sekaligus.

"Di pulau Selaru itu infrastruktur jalan misalnya sudah dibangun, tapi belum semuanya. Kita harapkan akan ditingkatkan lagi," dorongnya.

Dari aspek pertahanan terutama komponen TNI, disebutkan pula bahwa Pempus akan terus memberikan perhatian terhadap kebutuhan alutsista dan sarana prasarana penunjang, seperti misalnya akan ada pembangunan POS TNI AL di tahun ini, termasuk perhatian untuk TNI AU dan TNI AD.

"Kita sudah tinjau bekas lapangan terbang yang digunakan pada jaman perang dunia ke 2 oleh Jepang di pulau Selaru. Kita akan evaluasi karena memang secara prosedur penerbangan itu sangat baik untuk diaktifkan kembali,meskipun ada pendapat berbeda. Karena dari aspek keselamatan penerbangan itu perlu dilengkapi. Penggunaanya juga bisa untuk penerbangan militer pada saat emergensi itu bisa namun kalau untuk penerbangan komersial belum bisa,"  sambungnya lagi.

Laksma I Nyoman Nesa berjanji akan melaporkan seluruh hasil pemantauan selama di wilayah MTB untuk dievaluasi dan dilakukan pengkajian secara komprehensif, dalam rangka pengelolaan wilayah perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar.

Hal ini juga sebagai bagian dari penyiapan bahan-bahan masukan untuk perumusan kebijakan dan strategi Pemerintah yang berkaitan dengan penyelesaian masalah di daerah perbatasan seperti pembangunan infrastruktur dan perhubungan, pembinaan wilayah, ekonomi dan sosial budaya, pertahanan dan keamanan, ekonomi, pendidikan dan aspek-aspek lainnya.

Sementara itu, Wakil Bupati MTB, Petrus Paulus Werembinan dalam sambutannya mengulas tentang gambaran umum kabupaten berjuluk "Duan Lolat" tersebut sebagai salah satu daerah di provinsi Maluku yang wilayahnya berbatasan langsung dengan Australia dan Timor Leste meskipun telah dimekarkan dari kabupaten Maluku Tenggara 15 tahun silam berdasarkan Undang-Undang RI nomor 46 tahun 1999 namun hingga kini daerah tersebut masih terus berbenah.

Selain potensi di sektor perikanan, migas dan pariwisata, MTB sebagai kawasan perbatasan dengan Negara Australia juga memiliki potensi di sektor perkebunan, kehutanan, hortikultura, tanaman pangan dan peternakan.

"Penduduk MTB itu berjumlah 120.000 jiwa, dan beragama Kristen, Islam, Budha dan Hindu. Penduduk MTB sebagian besar nelayan dan petani, sehingga daerah ini sedang menggenjot pemberdayaan di bidang perikanan dan pertanian. Pelayanan dasar di bidang infrastruktur semakin baik termasuk kesehatan dan pendidikan," katanya.

Meskipun Pempus telah menetapkan Saumlaki yang adalah ibu kota kabupaten Maluku Tenggara Barat sebagai Pusat Kawasan Strategis Nasional (PKSN) menurut PP nomor 26 tahun 2008 dengan 4 pulau terluar seperti PPKT Larat, PPKT Selaru, PPKT Batarkusu, dan PPKT Asutubun namun daerah tersebut masih terisolir dan terganjal sejumlah persoalan.

Dengan kunjungan itu, Werembinan berharap agar perhatian Pempus untuk wilayah MTB dari segala aspek lebih ditingkatkan.

(dp-18)