Namlea,
Ribuan peserta Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) asal Kabupaten Buru berbondong-bondong mendatangi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) guna meminta kepada petugas catatan sipil untuk membuat KTP-e.
Pantauan media ini, dalam sepekan terakhir, warga masyarakat yang hendak melamar CPNS memenuhi areal kantor Disdukcapil.
Kedatangan mereka setiap harinya tak lain hanya untuk mengharapkan penyelesaian KTP-e sebagai persyaratan utama dalam formasi penerimaan CPNS.
Bahkan tidak sedikit pelamar yang mengeluh akibat saat melamar melalui sistem online yang disertai Nomor Induk Kependudukan (NIK) ternyata tidak dapat diterima oleh pihak Kementrian Dalam Negeri atau pihak Dirjen Kependudukan.
Walaupun, sejak tahun 2013, pihak petugas Disdukcapil Kabupaten Buru telah berulang kali turun ke lapangan atau dengan istilah menjemput bola melalui Kepala Dusun maupun Kepala Desa di wilayah kabupaten Buru untuk selanjutnya membuat KTP-e, namun pada kenyataannya masyarakat lebih memilih kepentingan pribadi ketimbang mengutamakan membuat KTP-e.
Hal ini diungkapkan Kepala Bidang Pengelola Pemberdayagunaa Data dan Informasi Disdukcapil Buru, Muhammad Rada kepada wartawan saat ditemui di ruang kerjanya.
“KTP-e saat ini sedang dicetak di Departemen dan selanjutnya kami dari Capil telah mengeluarkan KTP sementara bagi orang yang sudah melakukan perekaman KTP- eL sesuai dengan munculnya nomor NIK dan tidak dipungut biaya baik itu KTP-e maupun KTP sementara,” ungkap Rada.
Sementara itu ditempat terpisah, Korda Ikatan Pelajar Muhammadyah Kabupaten Buru dan Buru Selatan, Adam Latuconsina mengatakan bila pelamar daerah yang lamarannya dikirim lewat Online namun ditolak pihak Kementrian dan Dirjen, maka diharapakan kepada Pemda setempat baik itu pihak Capil, BKD maupun Bupati untuk dapat melakukan pendekatan secara kelembagaan.
“Namun, bila hal ini tidak ditanggapi pihak Pemda setempat, maka kami nilai, daerah tidak punya kepedulian terhadap anak Bumi Bupolo,” tegasnya. (rw)
Ribuan peserta Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) asal Kabupaten Buru berbondong-bondong mendatangi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) guna meminta kepada petugas catatan sipil untuk membuat KTP-e.
 |
| Ilustrasi CPNS |
Pantauan media ini, dalam sepekan terakhir, warga masyarakat yang hendak melamar CPNS memenuhi areal kantor Disdukcapil.
Kedatangan mereka setiap harinya tak lain hanya untuk mengharapkan penyelesaian KTP-e sebagai persyaratan utama dalam formasi penerimaan CPNS.
Bahkan tidak sedikit pelamar yang mengeluh akibat saat melamar melalui sistem online yang disertai Nomor Induk Kependudukan (NIK) ternyata tidak dapat diterima oleh pihak Kementrian Dalam Negeri atau pihak Dirjen Kependudukan.
Walaupun, sejak tahun 2013, pihak petugas Disdukcapil Kabupaten Buru telah berulang kali turun ke lapangan atau dengan istilah menjemput bola melalui Kepala Dusun maupun Kepala Desa di wilayah kabupaten Buru untuk selanjutnya membuat KTP-e, namun pada kenyataannya masyarakat lebih memilih kepentingan pribadi ketimbang mengutamakan membuat KTP-e.
Hal ini diungkapkan Kepala Bidang Pengelola Pemberdayagunaa Data dan Informasi Disdukcapil Buru, Muhammad Rada kepada wartawan saat ditemui di ruang kerjanya.
“KTP-e saat ini sedang dicetak di Departemen dan selanjutnya kami dari Capil telah mengeluarkan KTP sementara bagi orang yang sudah melakukan perekaman KTP- eL sesuai dengan munculnya nomor NIK dan tidak dipungut biaya baik itu KTP-e maupun KTP sementara,” ungkap Rada.
Sementara itu ditempat terpisah, Korda Ikatan Pelajar Muhammadyah Kabupaten Buru dan Buru Selatan, Adam Latuconsina mengatakan bila pelamar daerah yang lamarannya dikirim lewat Online namun ditolak pihak Kementrian dan Dirjen, maka diharapakan kepada Pemda setempat baik itu pihak Capil, BKD maupun Bupati untuk dapat melakukan pendekatan secara kelembagaan.
“Namun, bila hal ini tidak ditanggapi pihak Pemda setempat, maka kami nilai, daerah tidak punya kepedulian terhadap anak Bumi Bupolo,” tegasnya. (rw)
Masukan Komentar Anda:
0 comments:
terima kasih telah memberikan komentar