Langgur,
Sejumlah bantuan proyek yang disalurkan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Maluku Tenggara pada sejumlah desa dinilai banyak yang tidak sesuai peruntukkannya.
Demikian diungkapkan salah satu tokoh pemuda Malra, Nerius Rahabav, kepada Dhara Pos, Senin (1/8).
“Sejak tahun 2012 sampai dengan 2014, semua bantuan yang diberikan kepada masyarakat tidak pernah tepat sasaran bahkan bantuan-bantuan tersebut disalurkan tanpa terlebih dahulu disosialisasikan kepada masyarakat,” ungkapnya.
Salah satunya, kata Rahabav, saat Distan menyalurkan bantuannya ke desa Wain, Kecamatan Kei Kecil Timur berupa mesin pengelola Enbal hingga saat ini mubazir. Karena, sejak bantuan diberikan, tidak pernah ada pengawasan dari pemerintah.
“Makanya peralatan bantuan tersebut mubazir bahkan sekarang sudah rusak atau bisa dibilang hancur,” sesalnya.
Yang lebih parahnya lagi, Bupati dan Wakil Bupati Malra sejak periode pertama kepemimpinannya pada 2008 - 2013 juga telah memberikan bantuan senilai ratusan juta rupiah ke desa Ohoilus tetapi kenyataannya tidak pernah berubah apalagi bukti pembangunannya.
“Sampai sekarang di desa Ohoilus, rumah-rumah masih tetap berbahan gabah tapi anehnya, Bupati dan Wakil Bupati masih terus menyalurkan kepada masyarakat tanpa pernah ada fungsi kontrol dari pemerintah,” kecamnya.
Anehnya lagi, ujar Rahabav, pemerintah yang mendampingi pihak Distan mengaku kalau mereka tidak memilik data base terkait bantuan senilai ratusan juta rupiah ke desa Ohoilus sementara dalam aturannya harus ada data basenya.
Terkait kondisi ini, Rahabav mempertanyakan kinerja Kadis Pertanian Malra, Ir. F. Tethool yang dinilainya tidak sesuai harapan. Pasalnya, lanjut dia, selama ini Kadis tidak pernah memiliki konsep yang jelas dan juga tidak mampu bersikap tegas terhadap jajarannya sehingga seluruh bantuan yang disalurkan bagaikan buang garam di laut.
“Bahkan banyak laporan dari masyarakat, bantuan yang disalurkan pun tidak pernah tepat sasaran hanya dinikmati oleh segelintir orang maupun para penyuluh yang ditugaskan dari Distan. Sementara ada yang mengaku tidak pernah ada bantuan,” tegasnya.
Rahabav menduga, dari laporan masyarakat terindikasi ada sejumlah proyek bantuan yang diduga fiktif yang dimainkan oknum-oknum tertentu di lingkup Distan dengan sengaja merekayasa seolah-olah ada proyek lalu memenangkan sendiri.
Kondisi yang sama, tambah Rahabav, juga ditemukan di desa Denbuck yang mana seluruh Maluku Tenggara tahu kalau desa Denbuck tidak layak mendapat bantuan pertanian karena warga pada umumnya berprofesi nelayan. Sehingga, wajar kalau bantuan yang diberikan berhubungan dengan nelayan atau perikanan.
“Ini satu kesalahan besar yang dilakukan pihak Distan karena tidak pernah ada sosialisasi lebih dulu kepada masyarakat desa, hanya asal bagi bantuan lalu ditinggalkan begitu saja. Itu pun hanya untuk kelompok tertentu,” tudingnya.
Begitupun hal yang sama terjadi di desa Abean, dimana konsep sawah pangan yang diterapkan untuk penanaman padi tidak cocok dengan kondisi alam di desa tersebut. Seharusnya, yang cocok diberikan adalah bantuan bibit sayur mayur dan bukan padi.
“Ibaratnya tukang ojek disuruh bawa mobil. Makanya, patut dipertanyakan, uang ratusan juta rupiah yang disalurkan ke desa Abean dikemanakan semuanya,” kembali tegas Rahabav.
Olehnya itu, dirinya mendesak Bupati Malra segera mengambil langkah tegas guna mengevaluasi Kadistan dan para jajarannya terkait laporan berbagai fakta dan konsep yang salah di lapangan sehingga terindikasi merugikan keuangan negara.
“Kami minta pihak Inspektorat harus segera turun tangan untuk mengaudit dana bantuan yang diduga sebanyak 85 persen tidak jelas peruntukannya alias mubazir dan juga fiktif,” desak Rahabav. (obm)
Sejumlah bantuan proyek yang disalurkan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Maluku Tenggara pada sejumlah desa dinilai banyak yang tidak sesuai peruntukkannya.
 |
| Nerius Rahabav |
“Sejak tahun 2012 sampai dengan 2014, semua bantuan yang diberikan kepada masyarakat tidak pernah tepat sasaran bahkan bantuan-bantuan tersebut disalurkan tanpa terlebih dahulu disosialisasikan kepada masyarakat,” ungkapnya.
Salah satunya, kata Rahabav, saat Distan menyalurkan bantuannya ke desa Wain, Kecamatan Kei Kecil Timur berupa mesin pengelola Enbal hingga saat ini mubazir. Karena, sejak bantuan diberikan, tidak pernah ada pengawasan dari pemerintah.
“Makanya peralatan bantuan tersebut mubazir bahkan sekarang sudah rusak atau bisa dibilang hancur,” sesalnya.
Yang lebih parahnya lagi, Bupati dan Wakil Bupati Malra sejak periode pertama kepemimpinannya pada 2008 - 2013 juga telah memberikan bantuan senilai ratusan juta rupiah ke desa Ohoilus tetapi kenyataannya tidak pernah berubah apalagi bukti pembangunannya.
“Sampai sekarang di desa Ohoilus, rumah-rumah masih tetap berbahan gabah tapi anehnya, Bupati dan Wakil Bupati masih terus menyalurkan kepada masyarakat tanpa pernah ada fungsi kontrol dari pemerintah,” kecamnya.
Anehnya lagi, ujar Rahabav, pemerintah yang mendampingi pihak Distan mengaku kalau mereka tidak memilik data base terkait bantuan senilai ratusan juta rupiah ke desa Ohoilus sementara dalam aturannya harus ada data basenya.
Terkait kondisi ini, Rahabav mempertanyakan kinerja Kadis Pertanian Malra, Ir. F. Tethool yang dinilainya tidak sesuai harapan. Pasalnya, lanjut dia, selama ini Kadis tidak pernah memiliki konsep yang jelas dan juga tidak mampu bersikap tegas terhadap jajarannya sehingga seluruh bantuan yang disalurkan bagaikan buang garam di laut.
“Bahkan banyak laporan dari masyarakat, bantuan yang disalurkan pun tidak pernah tepat sasaran hanya dinikmati oleh segelintir orang maupun para penyuluh yang ditugaskan dari Distan. Sementara ada yang mengaku tidak pernah ada bantuan,” tegasnya.
Rahabav menduga, dari laporan masyarakat terindikasi ada sejumlah proyek bantuan yang diduga fiktif yang dimainkan oknum-oknum tertentu di lingkup Distan dengan sengaja merekayasa seolah-olah ada proyek lalu memenangkan sendiri.
Kondisi yang sama, tambah Rahabav, juga ditemukan di desa Denbuck yang mana seluruh Maluku Tenggara tahu kalau desa Denbuck tidak layak mendapat bantuan pertanian karena warga pada umumnya berprofesi nelayan. Sehingga, wajar kalau bantuan yang diberikan berhubungan dengan nelayan atau perikanan.
“Ini satu kesalahan besar yang dilakukan pihak Distan karena tidak pernah ada sosialisasi lebih dulu kepada masyarakat desa, hanya asal bagi bantuan lalu ditinggalkan begitu saja. Itu pun hanya untuk kelompok tertentu,” tudingnya.
Begitupun hal yang sama terjadi di desa Abean, dimana konsep sawah pangan yang diterapkan untuk penanaman padi tidak cocok dengan kondisi alam di desa tersebut. Seharusnya, yang cocok diberikan adalah bantuan bibit sayur mayur dan bukan padi.
“Ibaratnya tukang ojek disuruh bawa mobil. Makanya, patut dipertanyakan, uang ratusan juta rupiah yang disalurkan ke desa Abean dikemanakan semuanya,” kembali tegas Rahabav.
Olehnya itu, dirinya mendesak Bupati Malra segera mengambil langkah tegas guna mengevaluasi Kadistan dan para jajarannya terkait laporan berbagai fakta dan konsep yang salah di lapangan sehingga terindikasi merugikan keuangan negara.
“Kami minta pihak Inspektorat harus segera turun tangan untuk mengaudit dana bantuan yang diduga sebanyak 85 persen tidak jelas peruntukannya alias mubazir dan juga fiktif,” desak Rahabav. (obm)
Masukan Komentar Anda:
0 comments:
terima kasih telah memberikan komentar