Persoalan Tapal Batas Picu Disintegrasi Bangsa

PMKRI mendesak pemerintah untuk serius menangani persoalan tapal batas di seluruh daerah perbatasan Indonesia dengan negara tetangga. Pasalnya, Pemerintah dinilai tidak serius dalam menangani persoalan perbatasan di Indonesia, yang bakal memicu terjadinya gejolak disintegrasi di seluruh kawasan perbatasan.

Pengurus Pusat PMKRI 

“Kami mendesak pemerintah untuk segera menyelesaikan persoalan tapal batas di Kalimantan, Papua, Maluku, dan NTT. Ketidakseriusan Pemerintah semakin menguatkan gejolak disintegrasi di kawasan perbatasan,” tegas Simon Lolonlun, Ketua Presidium PMKRI Cabang Saumlaki – saat bertindak sebagai Pimpinan Sidang Pleno Komisi Gerakan Kemasyarakatan setelah sebelumnya memimpin Focused Group Discussion (FGD) Rakernas PMKRI ke VII di Langgur, beberapa waktu lalu.

Dampak buruk dari keterisolasian daerah perbatasan dapat dirasakan dimana warga masyarakat di daerah-daerah wilayah perbatasan akan menjadi amat rentan terhadap “tawaran-tawaran menggiurkan” dari pihak-pihak luar.

Dengan sengaja, mereka berupaya mengintimidasi baik secara tertutup dan halus maupun secara terbuka dan kasar secara fisik yang sudah tentu cukup mengganggu warga kita secara psikologis untuk dapat menentukan sikap terhadap keberadaan dirinya.

Dikatakannya, masih segar dalam ingatan, Indonesia sangat dikejutkan dengan kenyataan lepasnya pulau Sipadan dan Ligitan dari NKRI. Wacana yang berkembang di berbagai media massa mengungkapkan lepasnya pulau Sipadan dan Ligitan karena tidak adanya aktivitas dan perhatian pemerintah atau negara Republik Indonesia di kedua pulau yang tak berpenghuni tersebut.

Kasus Sipadan dan Ligitan kemudian berlanjut dengan kasus Blok Ambalat di Kalimantan Timur dan kemungkinan akan munculnya kasus yang sama terhadap pulau-pulau terluar lainnya milik Republik Indonesia.

“Karena itu, pemerintah harus bekerja lebih keras untuk segera menyelesaikan penetapan batas landas kontinental, termasuk menyelesaikan kesepakatan dengan sejumlah negara tetangga yang berbatasan langsung dengan Indonesia,” tegas Lolonlun.

Potret wajah NKRI yang ideal seharusnya terpancar dari sudut-sudut wilayah pelosok negeri Nusantara yang terisolir, kaya raya dengan sumber daya alam namun kehidupan warga masyarakatnya “lesuh terpasung” dalam kemiskinan, enggan terurus serta senantiasa luput dari akses informasi dan publikasi.
Walaupun tak jarang dijadikan “santapan empuk” dan “komoditi unggulan politik kaum kanibal” serta kaum “Tengkulak” yang terus berkeliaran di atas tanah keramat negeri ini.

PMKRI menilai sikap pemerintah yang hanya menitikberatkan urusan tapal batas pada aspek teritorial merupakan sebuah kekeliruan pemerintah dalam menyelesaikan persoalan tapal batas.
Data PMKRI menunjukkan bahwa minimnya infrastruktur, fasilitas pendidikan dan kesehatan, serta kemiskinan masyarakat di kawasan perbatasan merupakan realita yang memilukan, dimana dialami masyarakat di wilayah perbatasan.

“Disisi lain, ada juga program dan bantuan dari negara tetangga untuk masyarakat di perbatasan yang dinilai dapat menjadi solusi terhadap persoalan kesejahteraan yang dialami masyarakat di wilayah perbatasan,” tambah Gerry, delegasi PMKRI Cabang Pontianak, Kalimantan Barat.

Dalam pernyataan sikapnya, PMKRI pun mendesak agar presiden SBY serius menjawab tuntutan masyarakat sekaligus melaksanakan agenda pembangunan di kawasan perbatasan.
“Jangan sampai persoalan kesejahteraan tersebut berujung pada gejolak disintegrasi” tutup Gerry.(son)