Luther Rahayaan |
Kinerja PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero} Pelayanan Elat, Kecamatan Kei Besar, Kabupaten Maluku Tenggara dipertanyakan.
Pasalnya, hingga memasuki tahun ke lima pelayanan perusahaan listrik tersebut sangat mengecewakan warga masyarakat di wilayah itu.
Demikian diungkapkan Ketua Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) wilayah Malra dan kota Tual, Luther Rahayaan, kepada Dhara Pos, Selasa (11/2).
“Kita sangat sesali dengan kinerja PLN Elat karena menjelang 4 – 5 tahun ini, lampu listrik menyala ibarat lampu lilin. Itu pun satu bulan paling rendah hanya lima kali, dan lamanya hanya beberapa jam saja, kadang -kadang dua jam tetapi kadang juga lima jam,” ungkapnya.
Namun parahnya, tambah Rahayaan, setiap bulan masyarakat harus membayar 300 - 400 ribu rupiah dan ini terbukti.
“Makanya kita pertanyakan, ada apa di balik ini semua? Apakah ini perintah kepala cabang, atau ini permainan kepala ranting,” herannya.
Terkait kondisi ini, Rahayaan mendesak Kepala Wilayah PLN di Ambon , untuk segera turun tangan guna menangani masalah ini dengan memanggil kepala PLN Areal Tual untuk mempertanyakan hal tersebut.
“Karena diindikasi bahwa PLN Elat telah menipu dan memeras masyarakat Kei Besar,” bebernya sembari menambahkan dirinya tidak pernah melihat petugas PLN datang mencatat metera tapi kenapa tiap bulan bayar rekening dengan nilai yang begitu besar.
Padahal, menurut Rahayaan, di sejumlah rumah rata-rata memakai balon lampu ukuran 15 watt dan jumlahnya bervariasi diantaranya ada yang memakai dua atau tiga lampu. Belum lagi, lampu tersebut menyala full kadang-kadang seminggu dua kali bahkan kadang juga tidak menyala.
Dia menilai kinerja PT PLN Pelayanan Elat sangat kacau karena menurutnya, saat dirinya memantau di wilayah Kei Besar, dari selatan sampai utara banyak warga masyarakat sempat mengeluh hal yang sama.
Rahayaan berjanji terkait apa yang menjadi keluhan warga akan segera ditindaklanjuti pihaknya.
“GMKI sebagai salah satu OKP terbesar di Indoenesia pada prinsipnya siap membongkar yang namanya korupsi, kolusi dan nepotisme, karena sedikit pun GMKI tidak mau melihat penderitaan masyarakat baik di Kei Besar maupun Kei Kecil,” janjinya.
Ditambahkan Rahayaan, sejak diangkat menjadi Ketua GMKI wilayah kabupaten Malra dan kota Tual, dirinya tidak ingin masyarakat di tindak baik oleh pemerintah maupun aparat.(ML-01)
Bagaimana mau jadi kapupaten sendiri, urusan listrik saja tidak pernah beres. Padahal listrik itu sarana utama kemajuan. Apalag dengan urusan jalan.
BalasHapus