Partisipasi Pemilih Rendah, Kualitas Dan Integritas KPUD Diragukan

Saumlaki, 
Perhelatan panjang mencari pemipin Maluku 5 tahun mendatang saat ini masih bergulir. Meskipun Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku putaran kedua telah terlaksana 14 Desember lalu namun masih menyisahkan sejumlah tanda tanya.

Ilustrasi Pemilu

Gema Pemilihan gubernur dan Wakil gubernur Maluku putaran kedua dinilai terlampau kurang
tersosialisasi di masyarakat sehingga mengakibatkan partisipasi pemilih yang sangat rendah.
Di Maluku Tenggara Barat misalnya, hampir 50% pemilih di sejumlah desa yang tidak menggunakan hak pilihnya.
Beberapa desa dan dusun yang sempat didatangi menunjukan jika sebagian masyarakat pemilih tidak berpartisipasi dengan alasan yang variatif seperti  tidak tahu waktu pelaksanaan pilkada putaran kedua, tidak mendapat undangan, diberikan undangan tapi tidak mau pergi ke TPS dan sejumlah alasan menarik lainnya.
Salah satu PNS yang enggan namanya dikorankan di dusun Waesawak kecamatan Tanimbar Selatan kepada Dhara Pos, mengaku diberi undangan oleh PPS namun merasa tidak tertarik untuk mengikuti pemilihan.
‘Beta dapat undangan tapi malas pergi coblos. Beta rasa macam jenuh begitu. Lagi pula, suasana putaran kedua ini macam tidak ada gaungnya seperti putaran pertama kemarin,’’ ungkap sumber. Tokoh masyarakat di dusun itu juga sempat menyebutkan jika hampir 50% pemilih di dusun tersebut tidak ikut memilih dengan beragam alasan.
Tidak jauh berbeda dengan dusun Waesawak, di Desa Olilit Raya persisnya di Olilit Barat, tercatat di DPT pada 3 TPS berjumlah 1.392 pemilih namun tercatat yang menggunakan hak suaranya hanya 546 pemilih.
Atas penurunan partisipasi pemilih ini mengundang sejumlah pihak ikut angkat bicara. Dalam diskusi dengan sejumlah wartawan di Saumlaki (16/12) Ketua Presidium Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Saumlaki Simon Lolonlun mengatakan menghadapi pelaksanaan Pemilihan Gubernur Maluku Putaran kedua, pihak penyelenggara pemilu mulai dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota dan di desa tidak bekerja secara maksimal.
“Kita bukan mencari kambing hitam dibalik kegagalan ini, namun ini perlu menjadi bentuk refleksi bagi penyelenggara pemilu. Seberapa besar kinerja yang telah ditunjukan. Yang jelas ending dari putaran kedua kemarin menggambarkan bahwa penyelenggara pemilu tidak maksimal bekerja,” tegasnya.
Kondisi di daerah MTB, lanjut Lolonlun, tidak jauh berbeda dengan yang terjadi di daerah lain seperti informasi yang diperoleh dari sejumlah rekan kerjanya di kabupaten/kota lain seperti di Maluku Barat Daya, Kabupaten Kepulauan Aru, Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual.
Dirinya menduga jika terjadi penurunan kinerja ini selain dipengaruhi oleh perhelatan panjang sengketa pilgub di Mahkamah Konstitusi yang turut menyita banyak waktu, dipengaruhi juga dengan konsentarsi para oknum penyelenggara pemilu yang saat ini tengah berkonstentrasi mengurus kelanjutan profesinya sebagai komisioner KPU periode mendatang.
Terkait hal tesebut Lolonlun dengan tegas mengatakan bahwa integritas dan kapabilitas penyelenggara pemilu diragukan oleh karena tahapan pemilihan Gubernur dan wakil gubernur secara jelas telah ditetapkan jauh hari sebelumnya. "Sesunggunya hal ini perlu menjadi refleksi bagi penyelenggara pemilu mengingat akan ada agenda yang lebih besar lagi di tahun 2014 mendatang yakni Pilcaleg dan Pilpres," tegasnya kembali.(son)