Kehadiran Tengko Picu Lumpuhnya Pembangunan di Aru

Stanlesius Suarlembit

Dobo,
Kondisi roda pemerintahan Kabupaten Kepulauan Aru hingga kini masih belum stabil. Banyaknya kekisruhan yang terjadi melibatkan para eksekutif dan legislatif di daerah ini secara tidak langsung berdampak bagi pembangunan Aru. Kehadiran Thedy Tengko pasca diaktifkan kembali sebagai Bupati Kabupaten Kepulauan Aru oleh Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi dinilai telah memicu lumpuhnya proses penyelenggaraan pemerintahan maupun proses pembangunan secara keseluruhan.
Salah satunya, dengan terhambatnya pembahasan APBD tahun 2013 sehingga berdampak terjadinya perpecahan di dalam tubuh DPRD. Akibatnya, gaji ribuan pegawai honorer daerah tidak bisa terbayarkan.
Hal ini disampaikan, salah satu tokoh pemuda Aru, Stanlesius Suarlembit kepada wartawan dikediamannya, belum lama ini.
Diakuinya, kehadiran Tengko dengan sendirinya membuat warga menjadi tidak sejahtera. Pembahasan APBD tahun 2013 yang tidak berjalan mengakibatkan sendi-sendi kehidupan masyarakat menjadi hancur. 
“Permintaan  saya adalah saudara Thedy Tengko tolong sayangi rakyat, karena kehadirannya dengan sendirinya menyebabkan rakyat Aru menjadi susah, pemerintahan tidak berjalan dengan baik, DPRD juga hancur, sendi-sendi kehidupan sebagian besar masyarakat juga Aru hancur, APBD tidak berjalan,“  katanya.
Akibat kepulangannya tidak dengan status hukum jelas ini menjadikan semua proses pembangunan di Aru terhambat.
“Semua lini dan sendi-sendi pembangunan pun terganggu, sementara rakyat sendiri dibuat bingung dengan kondisi ini dan akhirnya jadi korban,” jelas  Suarlembit.
Selain itu, ungkapnya, saat ini pun telah terjadi proses pembodohan yang sedang berjalan didalam masyarakat. Hal itu terbukti dengan dilakukannya pelantikan dan pergantian para pejabat eselon dilingkup pemerintahan tanpa memiliki landasan hukum.  
Dirinya pun pesimis dengan adanya upaya 11 anggota DPRD meloloskan APBD 2013 ditengah-tengah kekisruhan pemerintahan karena menurutnya, hal itu takkan berhasil mengubah keadaan.
“Apapun yang mereka lakukan jelas telah melanggar aturan serta mekanisme karena tidak melibatkan dua pimpinan dewan lainnya. Dan, ini jelas merupakan cara-cara yang dimainkan terpidana bersama oknum-oknum intelektual di daerah ini,“ tegasnya.(obm)