News Ticker

Stunting Hingga Kemiskinan di MalraJuga Jadi Isu Aktual di Musrenbang RKPD 2024

Selain pembahasan isu-isu strategis Pemerintah pusat, sejumlah isu aktual daerah juga diangkat dalam kegiatan Musrenbang penyusunan RKPD Tahun 2024 ya
Share it:


Langgur, Dharapos.com
- Selain pembahasan isu-isu strategis Pemerintah pusat, sejumlah isu aktual daerah juga diangkat dalam kegiatan Musrenbang penyusunan RKPD Tahun 2024 yang digelar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Maluku Tenggara (Malra) di Langgur, Senin (27/3/2023).

“Isu aktual daerah tersebut kita angkat dengan harapan mendapat dukungan dari Pemerintah Provinsi Maluku dan Bappenas,” ungkap Bupati setempat M. Thaher Hanubun dalam sambutannya.

Isu-isu aktual dimaksud yakni Penurunan Stunting, Penurunan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrim, Pengendalian Inflasi, Infrastruktur Transportasi, dan Penataan Kota Langgur.

Diketahui, stunting Malra tahun 2022 berada di angka 16,98 % atau sudah jauh berkurang dari tahun 2018 sebesar 30,01 %.

Malra masih harus bekerja untuk menekan stunting ke angka 14 persen sesuai target nasional (masih harus mengejar 2,98 poin). Jumlah Balita yang dipantau mencapai 7.472 balita dari target sasaran 8.156 balita atau sebesar 91,61 %.

Dari balita yang dipantau, ditemukan sebanyak 1.269 balita stunting. Tersebar, di 11 Kecamatan.

“Data balita stunting ini by name by address, sehingga intervensi diberikan sesuai kondisi dan kebutuhan masing-masing,” urainya.

Di Malra , lanjut Bupati, pihaknya membangun sistem kerja yang melibatkan berbagai unsur pemerintah dan masyarakat yang ditandai dengan dimulainya program Bapak-Ibu Angkat bagi balita stunting yang dimulai tahun ini.

Sementara untuk penurunan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrim di Malra tahun 2022 sebesar 21,19 %, berhasil ditekan dari angka 22,73 % di tahun 2021. Jumlah Penduduk miskin sesuai data BPS sebanyak 21.380 jiwa.

Tahun 2022, Malra menyumbang sebesar 7,36 % penduduk miskin provinsi Maluku (berada di urutan ke-8 penyumbang terbesar kemiskinan di antara 11 kabupaten dan kota).

Permasalahan kemiskinan di Malra selain karena masih rendahnya pendapatan, namun terdapat pula beberapa aspek yang turut berpengaruh yakni Akses Rumah Layak Huni belum maksimal, Cakupan Pelayanan Air Bersih, Cakupan pelayanan Sanitasi.

Bupati Hanubun mengungkapkan, cakupan rumah layak huni tahun 2022 mencapai 89,63 %. Sudah jauh meningkat dibanding capaian tahun 2018 yang saat itu sebesar 74,58 % (kenaikan lebih dari 15 %).

Dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir ini, total intervensi untuk penanganan rumah sebanyak 2.843 unit.

Capaian ini atas dukungan pendanaan dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi dan APBN, termasuk DAK. Meskipun demikian, masih ada sebesar 10,37 % rumah warga yang termasuk tidak layak huni.

Adapun wilayah yang paling membutuhkan sentuhan pelayanan rumah adalah Kecamatan Kei Besar Utara Barat, Kecamatan Kei Besar dan Kecamatan Kei Kecil. Termasuk dalam hal perumahan, masih dibutuhkan Rusun ASN untuk menunjang pelayanan ASN di wilayah Pulau Kei Besar, serta tenaga guru dan medis serta ASN untuk Rumah Sakit Pratama.

Selanjutnya, untuk cakupan Pelayanan Air Bersih masyarakat sampai tahun 2022 sebesar 70,79 %.

“Kebutuhan yang paling mendesak adalah untuk wilayah pulau-pulau kecil di Kecamatan Kei Kecil Barat dan Kecamatan Kei Besar Selatan Barat (5 Ohoi yang belum terlayani air bersih),” bebernya.

Cakupan pelayanan Sanitasi hingga tahun 2022 sebesar 78,51 %. Beberapa wilayah yang masih memerlukan sentuhan pelayanan sanitasi antara lain di Kecamatan Kei Besar Utara Barat dan Kecamatan Hoat Sorbay, yang angka stunting dan kemiskinan masih cukup tinggi;

Sementara untuk Kemiskinan Ekstrim, sesuai data Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia, jumlah KK Miskin Ekstrim di Kabupaten Malra sebanyak 11.815 KK yang tersebar di 11 kecamatan.

“Data ini memang diperkirakan masih ada bias, sehingga verifikasi dan validasi tetap diperlukan,” tandas Bupati.

Untuk itu, dalam menanggulangi Kemiskinan Ekstrim ini, maka sinergi pembiayaan dan intervensi sangat penting dilakukan.

“Dukungan dan bantuan semua pihak sangat diperlukan. Target Nasional Kemiskinan Ekstrim yang harus turun  menjadi 0 persen di tahun 2024, adalah tujuan kami di Malra,” pungkas Bupati.

(dp-red)

Share it:

Politik dan Pemerintahan

Masukan Komentar Anda:

0 comments:

terima kasih telah memberikan komentar

Berita Pilihan Redaksi