Bupati Petrus Sampaikan Keluhan Masyarakat Lermatang, Ini Tanggapan Gubernur Maluku

Keluhan masyarakat Desa Lermatang, Kecamatan Tanimbar Selatan terkait penetapan harga ganti rugi pengadaan tanah untuk pembangunan pelabuhan kilang ga
Share it:

Bupati Kepulauan Tanimbar Petrus Fatlolon

Ambon,
Dharapos.com - Keluhan masyarakat Desa Lermatang, Kecamatan Tanimbar Selatan terkait penetapan harga ganti rugi pengadaan tanah untuk pembangunan pelabuhan kilang gas alam cair lapangan abadi wilayah kerja Masela akhirnya sampai ke Gubernur Maluku, Murad Ismail.

Keluhan tersebut disampaikan langsung Bupati Kepulauan Tanimbar Petrus Fatlolon menanggapi penetapan harga lahan oleh Tim Persiapan Pengadaan Tanah (TPPT) Pemprov Maluku, yang dianggap sangat tidak rasional atau Rp14.000 per meter.

"Saya sudah laporkan hal ini ke Pak Gubernur," ungkap Fatlolon usai bertemu Gubernur di Ambon, Jumat (3/12/2021).

Dikatakan, dari pertemuan tersebut, Gubernur telah memberikan arahan, untuk dikoordinasikan dengan Kementerian dan instansi terkait.

"Untuk arahan nantinya Pak Gubernur yang menyampaikannya. Karena luasan tanah sudah diatas 5 hektar, maka ini menjadi kewenangan Gubernur," ucapnya.

Ditanya terkait keinginan masyarakat agar harga tanah per meter Rp1.000.000, menurut Fatlolon terlampau tinggi, begitu juga penetapan harga oleh TPPT Maluku juga dirasa tidak rasional.

"Jadi pak Gubernur arahannya untuk kita cari solusi terbaik, dan tidak boleh menghambat proyek strategis nasional," pungkasnya.

Sekedar tahu, atas penetapan harga ini, DPRD Maluku telah agendakan untuk memanggil TPPT Provinsi Maluku.

"Kita akan mengagendakan dengan teman-teman Komisi I, agar dalam waktu tidak terlalu lama bisa mengundang TPPT, sehingga bisa mendengar secara langsung semua pertimbangan,"ujar Wakil Ketua DPRD Maluku, Melkianus Sairdekut.

Menurutnya, agenda pembahasan bersama TPPT Maluku dirasa sangat penting, karena berkaitan dengan hak-hak ulayat dan petuanan masyarakat.

"Sebagai Wakil Rakyat, kami tetap mendorong untuk penghargaan atas hak-hak atas masyarakat hukum adat dan lokal, harus tetap diperhatikan sehingga tidak sampai menimbulkan akses sampai kemana-mana,"pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Pemerintah Provinsi Maluku telah mengumumkan penetapan pulau Nustual yang berada di wilayah petuanan desa Lermatang, s

Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, sebagai tempat pembangunan pelabuhan kilang gas cair Blok Abadi Masela seluas 27 hektar melalui surat nomor: 23/TPPT/III/2020 tanggal 13 Maret 2020 yang ditandatangani oleh Frans Johanis Papilaya selaku Asisten Tata Pemerintahan.

Adapun maksud dan tujuan pembangunan pelabuhan kilang gas alam cair adalah untuk pengembangan dan produksi gas bumi lapangan abadi wilayah kerja Masela. Selain itu, bertujuan untuk penyediaan sarana dan prasarana termasuk memfasilitasi perpindahan barang, suku cadang, peralatan dan hasil olahan gas bumi.

Dalam surat itu disampaikan pula tahapan pengadaan tanah secara keseluruhan diperkirakan mencapai 8 bulan.

Sementara, jangka waktu pembangunan pelabuhan kilang gas alam cair nanti diperkirakan mencapai 58 bulan.

(dp-20)

Share it:

Politik dan Pemerintahan

Masukan Komentar Anda:

0 comments:

terima kasih telah memberikan komentar

Berita Pilihan Redaksi