Momen papat penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Maluku Tahun 2022, di lantai VII Kantor Gubernur setempat, Jumat (11/6/2021)
Ambon,
Dharapos.com - Gubernur Murad Ismail memberikan arahan pada Rapat Penyusunan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Maluku Tahun 2022, di
lantai VII Kantor Gubernur setempat, Jumat (11/6/2021).
Dalam
arahannya, Gubernur menyampaikan delapan poin penting untuk dijadikan perhatian
para pimpinan OPD Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku.
Pertama,
APBD harus berbanding lurus dengan tingkat kesejahteraan masyarakat.
"Dalam artian, jika kesejahteraan terasa, maka sejatinya APBD sudah menjawab target. Oleh karena itu, pimpinan OPD harus serius dengan visi misi dan target pemerintah daerah, dalam RPJMD dan Renstra OPD serta merealisasikan perjanjian kinerja sebagai tolak ukur keberhasilan," ujar Gubernur.
Kedua, Forum
Lintas Perangkat Daerah dan Musrenbang RKPD Provinsi Maluku Tahun 2022 telah
dilaksanakan.
Karena itu,
semua hasil kesepakatan tentang prioritas program yang terkait kegiatan dan
visi misi dapat ditindaklanjuti dalam APBD 2022.
Ketiga, APBD
kata Gubernur, bukan sekedar angka- angka, tetapi jauh lebih dari itu, yakni
soal asas manfaat.
Terkait hal
tesebut, mantan Dankor Brimob Polri ini mengarahkan, agar penyusunan APBD juga
supaya memperhatikan kondisi pandemi Covid-19, yang difokuskan pada upaya
pemulihan sosial, ekonomi, kesehatan serta peningkatan kualitas sumber daya
manusia.
Keempat,
APBD adalah sebuah kebutuhan dan tidak sekedar pilihan. Maka dari itu, konsep
pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar dan ekonomi
haruslah ikut diprioritaskan didalamnya.
Kelima, untuk mempercepat peningkatan tingkat
kesejahteraan masyarakat, maka pengembangan dan peningkatan nilai tambah,
industri komoditas unggulan pertanian, perikanan dan pariwisata harus
diperhatikan.
Keenam,
program-program pengentasan kemiskinan di tingkat pusat dan daerah harus dapat
dilakukan secara terpadu dan tepat sasaran.
"Tentunya
dengan pendekatan efisiensi dan efektifitas dalam penggunaan anggaran serta
kreatif dan inovatif, guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu
intensifikasi (kedalam) dan ekstensifikasi (keluar), serta potensi pendapatan
lainnya," jelas Gubernur.
Ia juga
menambahkan, dalam rangka meningkatkan PAD selain itu, pajak kendaraan
bermotor, retribusi dan peningkatan dana bagi hasil.
Ketujuh,
realisasi penyerapan anggaran harus terus ditingkatkan, sehingga dapat
mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
"Karena
itu, pimpinan OPD harus bisa berinovasi untuk mendatangkan anggaran APBN, baik
Dana Alokasi Khusus (DAK), maupun dana dekonsentrasi sebesar-besarnya. Pimpinan
OPD harus dapat bersinergi dan berkoordinasi, dengan instansi vertikal yang ada
di daerah, pemerintah pusat dan pemerintah kab/kota, untuk mendukung percepatan
pembangunan daerah," harap Gubernur.
Kedelapan,
kinerja pengelolaan keuangan daerah, khususnya pelaporan semakin baik, sesuai
hasil penilaian BPK Provinsi Maluku Tahun 2019 dan 2020 telah memperoleh opini
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), harus dapat dipertahankan.
Berkaitan
dengan rapat ini, Gubernur menyampaikan, sangatlah penting. Sebab, masa
jabatannya sebagai pimpinan daerah dan Barnabas Nathaniel Orno sebagai Wagub sudah
memasuki tahun ketiga.
Dikatakan,
masih banyak hal yang harus dikerjakan pemerintah daerah di kurun waktu yang
tersisa, supaya semuanya produktif dan terukur sehingga rakyat bisa merasakan
hasilnya.
"Utamanya
dalam menumbuhkan leading sektor (sektor utama) dan prime mover (penggerak
utama) di beberapa sektor strategis daerah," ujar Gubernur.
Turut hadir,
Sekda Kasrul Selang, para staf ahli Gubernur, para asisten Sekda, dan pimpinan
OPD lingkup Pemprov Maluku.
(dp-19)
Masukan Komentar Anda:
0 comments:
terima kasih telah memberikan komentar