Permintaan Pelayanan, Dishub Malra Akan Surati Maskapai Garuda

Pasca dilantik sebagai Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Maluku Tenggara (Malra) Nikson Hukubun ditunggu tanggung jawab berat.
Share it:

Pesawat Garuda Tipe ATR72-600 / Sumber : Google

Langgur, Dharapos.com
- Pasca dilantik sebagai Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Maluku Tenggara (Malra) Nikson Hukubun ditunggu tanggung jawab berat. 

Bupati setempat M. Thaher Hanubun bahkan langsung membebankan 5 tugas besar yang harus segera dikerjakan.

Salah satunya, mendorong pelayanan maskapai Garuda atau Citylink ke wilayah itu.

Untuk tugas ini, Hukubun memastikan dalam waktu dekat, Dinas Perhubungan akan melayangkan surat ke Kantor Staf Kepresidenan dalam rangka permintaan pelayanan Maskapai Garuda. 

Sementara maskapai Citylink sendiri, Bupati Malra telah lebih dulu melakukan penjajakan pada minggu lalu. 

Bupati telah bertemu langsung dengan Direktur Utama Citylink Juliandra Nurtjahjo dan Chief Commercial Officer Citylink Benny Rustanto di Hotel Mulawarman, Jakarta Pusat, Rabu (7/4/2021).

“Garuda-kan BUMN. Jadi, mereka dapat mempertimbangkan lagi untuk masuk ke sini,” hal itu disampaikan Nikson kepada Awak media usai dirinya dilantik di Aula Kantor Bupati Malra, Rabu (15/4/2021).

Hukubun tak menampik jika Garuda sangat mendukung pengembangan pariwisata di daerah itu.

"Kami juga akan mendorong layanan kargo untuk ekspor produk perikanan," tandasnya.

Empat tugas lainnya yakni penataan lalu lintas, memperketat izin berlayar, meningkatkan konektivitas Kei Kecil-Kei Besar, dan mendorong pengembangan pelabuhan perikanan di Uf.

Untuk penataan lalu lintas difokuskan di Kota Langgur guna mengatasi masalah tabrak jalur hingga penutupan jalan yang jadi fokus utama.

Ke depan, pihaknya bakal melakukan berbagai inovasi, salah satunya menggunakan pembatas jalan yang melarang masyarakat menggunakan jalur tertentu.

“Dengan ini, kita bisa menekan angka kecelakaan dalam kota,” cetus Hukubun.

Begitupula jika terjadi penutupan jalur dalam kota, pihaknya akan melakukan pendekatan secara persuasif dengan pemerintah ohoi untuk bisa mengatasi  persoalan ini.

Terkait kebijakan perketat izin berlayar, menurut Hukubun lebih kepada kelengkapan fasilitas keselamatan yang harus dimiliki setiap kapal/transportasi laut seperti life jacket.

“Itu yang akan kita kerjakan, perketat,” tegasnya.

Tugas lainnya yang juga dibebankan kepada Hukubun yaitu meningkatkan konektivitas Kei Kecil - Kei Besar.

“Pintu masuk di wilayah selatan, juga utara timur harus ada. Sehingga ketika Ferry bisa melayani, tentu kapasitas muat lebih besar, lebih aman, dan lebih murah,” jelasnya merincikan kebutuhan di Pulau Kei Besar.

Pembangunan pelabuhan Rakyat di Faan, lanjut dia,  juga harus dituntaskan untuk meningkatkan konektivitas. Termasuk rencana kedepan akan dimodifikasi untuk Ferry.

“Sehingga titik konektivitas antar wilayah semakin tinggi. Jadi orang turun dari pesawat, naik mobil ke kota, dan bisa hari itu menyeberang ke Kei Besar,” sambungnya.

Hukubun menambahkan, dalam waktu dekat, Deputi I Kantor Staf Kepresidenan bersama Dirtek Pelindo IV akan mengunjungi Malra. 

Memanfaat kesempatan itu, pihaknya akan mengusulkan kebutuhan pembangunan di Malra yaitu pengembangan pelabuhan Uf untuk mendukung M-LIN juga pelabuhan Elat.

(dp-52)

Share it:

Politik dan Pemerintahan

Masukan Komentar Anda:

0 comments:

terima kasih telah memberikan komentar

Berita Pilihan Redaksi