BPPD Malra Kawal Pembangunan 4 Lokpri di Pulau Kei Besar

Pembangunan wilayah Kei Besar khususnya pada wilayah yang masuk dalam Lokasi Prioritas (Lokpri) masih terus berlangsung hingga saat ini.
Share it:

Kepala BPPD Malra Daniel Kusapy

Langgur, Dharapos.com
- Pembangunan wilayah Kei Besar khususnya pada wilayah yang masuk dalam Lokasi Prioritas (Lokpri) masih terus berlangsung hingga saat ini.

Terdapat 4 Lokpri yang kini jadi fokus Pemerintah yakni Kecamatan Kei Besar, Kei Besar Utara Timur, Kei Besar Selatan, dan Kei Besar Selatan Barat.

Guna mengetahui perkembangan di 4 lokasi itu, Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) Kabupaten Maluku Tenggara langsung melakukan pengawalan terhadap progres pembangunan di Pulau Kei Besar.

Hal itu dibenarkan Kepala BPPD Malra Daniel Kusapy.

Dikatakan, pihaknya terus melakukan peninjauan sekaligus melaporkan perkembangannya ke Pemerintah pusat.

“Hasilnya kita laporankan ke pusat. Dan kalau ada kendala atau masalah supaya dicari solusi, sehingga tidak menghambat pembangunan,” jelasnya usai acara penutupan atap Gereja jemaat  Ohoidertawun, Kamis (15/4/2021).

Pemerintah pusat tahun ini sudah mengucurkan program bantuan pembangunan bagi 4 Lokpri sebesar Rp106 miliar, untuk kepentingan pembangunan infrastruktur hingga pemberdayaan.

Daniel merncikan, terdapat tiga program pengelolaan perbatasan yang sedang dikerjakan yakni keamanan dan pengamanan, pemberdayaan, dan pembangunan infrastruktur.

Untuk program keamanan teritorial, BPPD Malra bekerja sama dengan TNI-Polri guna menjaga Zona Ekonomi Ekslusif (12 mil). 

Sedangkan untuk pengamanan kerja sama dengan Imigrasi, Bea Cukai, Karantina Pelabuhan, dan Badan Narkotika Nasional (BNN).

BPPD Malra juga mendorong peningkatan ekonomi masyarakat melalui program pemberdayaan. 

Di sini, mereka bekerja sama dengan dinas terkait seperti perikanan, pertanian, pariwisata, dan lain-lain untuk mengembangkan potensi daerah.

“Kedepan, potensi-potensi yang ada di wilayah Lokpri sudah didata untuk kita minta kepada pemerintah pusat, sehingga ada perhatian untuk pengembangan. Baik itu lewat APBN ataupun lewat pihak ketiga atau investor,” 

Program ketiga, yakni pengembangan infrastruktur di Perbatasan, kata Daniel, adalah serambi atau teras depan NKRI, maka harus dibuat seindah mungkin supaya menunjukkan eksistensi negara di mata negara lain.

“Jangan sampai penduduk kita lebih mencintai negara luar daripada NKRI. Mungkin kita wilayah perbatasan laut belum merasakan, tetapi perbatasan darat seperti di Kalimantan atau Papua,” sambungnya.

Dilanjutkannya  pembangunan infrastruktur perlu dilakukan di empat kecamatan Lokpri, seperti membangun jalan, jembatan, pelabuhan, bahkan armada pun perlu ditingkatkan.

“Ketiga program ini yang sementara dikerjakan. Ada sebagian program sudah berjalan, sebagian dalam proses lelang," pungkasnya.

Kabupaten Malra terpilih masuk program Lokpri bersama 54 kabupaten/kota atau 222 kecamatan di seluruh Indonesia.

(dp-52)

Share it:

Politik dan Pemerintahan

Masukan Komentar Anda:

0 comments:

terima kasih telah memberikan komentar

Berita Pilihan Redaksi