Dikbud Tanimbar Gelar Evaluasi Kinerja Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Momen evalusia yang dilaksanakan Dikbud Kepulauan Tanimbar

Saumlaki, Dharapos.com - Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Tanimbar Herman Joseph Lerebulan menyatakan untuk memaksimalkan kinerja para tenaga pendidik dan tenaga kependidikan di wilayah itu, pihaknya sedang  melakukan evaluasi kinerja tahun 2020.

Pelaksanaan evaluasi kinerja itu dilaksanakan di aula Dikbud selama beberapa hari kemarin dengan menghadirkan seluruh kepala SD dan SMP serta koordinator wilayah (korwil) dari kecamatan Tanimbar Selatan, Wertamrian, dan Kormomolin.

Kegiatan yang sama juga akan digelar untuk para pendidik dan tenaga kependidikan di kecamatan yang lain pada zona wilayah yang telah ditentukan dengan tetap mematuhi protokol kesehatan.

"Adapun materi presentasi yang kita sampaikan adalah sosialisasi tentang Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud RI) nomor 24 tahun 2012 dan Permendikbud nomor 119 tahun 2014 tentang Pembelajaran Jarak Jauh" katanya di Saumlaki, Sabtu (20/2/2021).

Selain itu, sosialisasi metode pembelajaran Luar Jaringan Internet (Luring) dan Dalam Jaringan Internet (Daring), evaluasi progres dana BOS reguler, BOS Afirmasi, BOS Kinerja, penyusunan LPJ. 

Setelah evaluasi tahap pertama kemarin ditemukan banyak sekolah yang tidak memiliki operator atau satu operator menangani  empat  sampai lima sekolah sehingga mengalami keterlambatan dalam penyusunan laporan.

Ditemukan pula keterlambatan penyusunan laporan karena ada sejumlah kepsek yang telah memasuki masa purna bakti serta sejumlah bendahara yang telah dimutasi atau meninggal dunia yang belum menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan.

"Kami juga evaluasi DAK Fisik. Yakni progres pekerjaan sekolah-sekolah sudah 95 persen, sisanya masih terkendala mobiler karena terkendala cuaca bagi yang memesan di Saumlaki atau Larat, mau dibawah ke pulau-pulau agak susah," sambungnya.

Materi evaluasi lainnya adalah tentang sertifikasi guru tahun 2020 dan acuan bagi 2021 termasuk Dapodik, evaluasi dana Program Indonesia Pintar (PIP) 2020 untuk jadi rekomendasi 2021, evaluasi Dana Biaya Operasi Pendidikan (BOP) untuk paket A, B dan C termasuk penyebaran guru PNS dan P3K yang di bahas bersama para kepala sekolah. 

Selanjutnya dibahas pula kekosongan korwil dan kepala sekolah, pemeliharaan aset sekolah, laporan bulanan P3K, dan tentang usulan pengangkatan bendahara, operator atau tata usaha, pramu kebersihan dan sekuriti.

"Kita telah sepakat untuk harus dibuat SOP laporan bulanan. Jadi setiap bulan kepala sekolah wajib buat laporan ke Korwil dan tiap bulan, Korwil wajib melaporkan ke Dinas Pendidikan. Selama ini tidak ada laporan yang representatif, sehingga bagaimana kita mau tahu perkembangan tentang ketenagaan, jumlah siswa, sarana prasarana dan keuangan sekolah" katanya.

Herman berharap, hasil evaluasi ini akan menjadi acuan bagi peningkatan sistem kerja para pendidik maupun tenaga kependidikan di daerah tersebut, sehingga kualitas pendidikan bisa diperoleh.

(dp-47)