PK Komcab Tanimbar Desak Kampus Lelemuku Klarifikasi Pencatutan Nama Nukaha

Yeri Rangkore (tengah), Andreas Luturyali (kanan) dan Jefri Yempormas (kiri) 

Saumlaki, Dharapos.com - Pemuda Katolik Komisariat Cabang (PK Komcab) Kepulauan Tanimbar mendesak pimpinan tiga perguruan tinggi milik Yayasan Pendidikan Tinggi Rumpun Lelemuku Saumlaki (YPT-RLS) seperti STIESA, STIAS dan STKIPS untuk mengklarifikasi salah satu seruan tertulis dalam aksi long march civitas akademikanya di Saumlaki, Jumat (11/9/2020).

Seruan tertulis yang dipersoalkan adalah  “Kaka eee Bisa deposito Anggaran C 19 di Nukaha dolo kah...???".

Ketua Panitia kegiatan "Sentuhan Merah Putih dari Nukaha Untuk Tanimbar dan Untuk Indonesia", Yeri Rangkore dalam keterangan pers kepada wartawan di Saumlaki, Rabu (16/9/2020) menyatakan, tulisan tersebut tidak menyinggung kegiatan pengibaran bendera merah putih di pulau Nukaha oleh PK Kepulauan Tanimbar yang melibatkan Bupati setempat pada tanggal 17 Agustus 2020 lalu namun pihaknya tersinggung karena tulisan ini telah menjadi "buah bibir" di berbagai kalangan yang tetap mempertanyakan korelasi antara kata Nukaha (pulau tempat pelaksanaan kegiatan PK, red) dan deposito dana Covid-19.

"Yang kemudian pada salah satu media ada pihak tertentu menuntut kami organisasi Pemuda Katolik untuk sesegera mungkin mengklarifikasi tentang Nukaha dalam poster tersebut dan kegiatan 17 Agustus 2020 di pulau Nukaha" ungkapnya.

Dikatakan, nama pulau Nukaha dicatut dalam aksi long march tersebut ditengah promosi pulau Nukaha sebagai salah satu destinasi pariwisata Kepulauan Tanimbar oleh PK Komcab Kepulauan Tanimbar.

"Kemudian, pencatutan itu dihubungkan lagi dengan dana Covid-19, maka kami merasa sangat tersinggung" kecamnya.

Menurutnya, tulisan pada poster itu seolah-olah mengindikasikan bahwa telah terjadi penggunaan dana Covid-19 untuk kegiatan sentuhan merah putih di pulau Nukaha 17 Agustus 2020 yang dikucurkan oleh Pemerintah daerah kepada PK Komcab Kepulauan Tanimbar.

Padahal aksi pengibaran bendera merah putih di pulau Nukaha adalah kegiatan organisasi Pemuda Katolik Kepulauan Tanimbar dengan pembiayaannya berasal dari swadaya anggota dan donatur tanpa ada kucuran anggaran Pemkab Kepulauan Tanimbar, meskipun saat itu dihadiri Bupati Petrus Fatlolon dan Ketua Tim Penggerak PKK serta sejumlah pimpinan SKPD terkait.

Atas dasar itu, maka PK menyampaikan kepada pihak kampus Lelemuku untuk segera memberikan klarifikasi tentang pencatutan nama Nukaha pada aksi dimaksud dalam kaitan dengan dana Covid-19 sebagaimana yang tertulis dalam salah satu poster pada aksi itu.

Menurut Rangkore, klarifikasi ini penting dan harus segera dilaksanakan oleh pimpinan kampus Lelemuku karena sangat mempengaruhi upaya mereka  dalam mempromosikan pulau Nukaha.

Selain itu, PK mengecam dengan keras semua aksi politisasi tentang pulau Nukaha untuk kepentingan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh oknum-oknum tertentu.

Mereka juga siap untuk membantu masyarakat di Kecamatan Fordata, khususnya pemilik pulau Nukaha yang akan mempersoalkan pencatutan nama dalam aksi kemarin.

"Karena kami sadar bahwa kegiatan yang kami laksanakan kemarin berakibat munculnya nama pulau Nukaha pada aksi tersebut" tegasnya.

Rangkore yang didampingi Andreas Luturyali dan Jefri Yempormias itu mengancam akan menggerakkan seluruh kekuatan PK dari tingkat Komcab hingga pengurus pusat, jika pihak kampus Lelemuku tidak juga menanggapi tuntutan itu.

Andreas Luturyali dikesempatan itu menyebutkan bahwa PK telah mendatangi pimpinan perguruan tinggi dan pimpinan YPT-RLS untuk menanyakan hal dimaksud.

"Saat itu ketua YPT-RLS Poly Lalamafu telah meminta maaf dan menyetujui permintaan kami untuk segera diklarifikasi melalui media massa, namun hingga saat ini belum juga," kesalnya.

Andreas berharap, pihak kampus segera mengklarifikasi tulisan tersebut sehingga tidak  menimbulkan polemik berkepanjangan.

(dp-47)