Pertamina Dobo Harus Tindak Tegas SPBU Layani Pembelian Dengan Jirigen

Foto Ilustrasi antrian panjang di SPBU

Dobo, Dharapos.com – Antrian panjang pada Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) milik Rasyid di Kota Dobo Kabupaten kepulauan Aru kini kembali disoroti warga.

Salah satunya, warga menyoal pihak SPBU yang lebih sibuk melayani konsumen yang membeli BBM bersubsidi menggunakan jerigen.

Hal inilah yang dituding sebagai penyebab sering terjadinya antrian panjang kendaraan baik roda dua maupun roda empat saat hendak melakukan pengisian Bahan Bakar Minyak (BBM) di fasilitas tersebut.

Praktek ini terpantau sudah berlangsung dari tahun ke tahun dan meresahkan masyarakat namun seolah dibiarkan oleh pihak-pihak yang berkompeten.

Terhadap persoalan ini, sejumlah warga meminta kepada pihak PT Pertamina agar menindak dan memberi sanksi terhadap pengelola SPBU yang melayani pembelian premium bersubsidi dengan 

jerigen di daerah itu.

"Kami minta Pertamina tindak tegas pihak SPBU karena Iebih sibuk melayani konsumen yang membeli BBM bersubsidi menggunakan jerigen ketimbang konsumen yang membutuhkan," ungkap salah satu warga yang meminta namanya tidak dimuat, Jumat (30/7/2020).

Menurut sumber, PT. Pertamina harus serius menyikapi persoalan ini karena pihak SPBU terang- terangan menyalahi Standar Operasional Prosedur (SOP) yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah.

Apalagi kata warga, pada Senin (27/7/2020) Kepala Depot Pertamina Dobo saat melakukan inspeksi mendadak (Sidak), sudah melihat secara dekat begitu banyak antrian jirigen di SPBU Rasyid dan spontan Iangsung marah-marah.

“Saat itu Kepala Depot tanya, sepeda motor muat berapa liter? 3 liter pak (jawab salah seorang tukang ojek yang kebetulan ikut antri), Ialu mobil berapa liter? 40 liter pak (jawab salah satu sopir). Antrian panjang ini akibat jirigen-jirigen ini! Makan terus orang kecil punya bagian/hak lama-Iama dapat akibatnya,” bebernya menirukan ucapan Kepala Depot Pertamina Dobo.

Kepala Depot Pertamina Dobo, Mosez Keliduan saat dikonfirmasi wartawan di ruang kerjanya, Selasa (28/7/2020) mengatakan, minyak itu milik Pemerintah, sementara pihaknya hanya dipercayakan mengelola.

“Itu minyak Pemerintah, Pertamina hanya dipercayakan kelola. Jadi yang berhak awasi adalah Pemerintah,” tegasnya.

Dikatakan, terkait dengan penggunaan jirigen, menurut Mosez dikarenakan Pemerintah Daerah memberikan rekomendasi, padahal mestinya dilarang karena minyak subsidi itu punya rakyat.

“Bapak-bapak harus tahu bahwa minyak yang ada di SPBU itu masyarakat kecil punya. Kalau kemudian dimanfaatkan oleh orang berduit dengan melakukan penimbunan maka masyarakat kecil mau dapat apa Iagi,” kecamnya.

Pertanyaannya sekarang, lanjut Mosez, apakah Pemerintah bisa melakukan gebrakan untuk hal tersebut atau tidak?

“Apakah Pemerintah berani dobrak atau tidak? Jangan Ialu kambing-hitamkan Pertamina! Hati-hati ini Mosez bukan yang lain, kalau Mosez jang ko tipu,” cetusnya.

Mosez Ialu membeberkan, bahwa penggunaan BBM oleh setiap Dinas/Badan/kantor harusnya menggunakan minyak Industri bukan minyak subsidi.

Penegasan itu dikarenakan, saat melakukan sidak di SPBU Rasyid ditemukan ada pihak Puskesmas yang menggunakan rekomendasi untuk antri minyak subsidi di SPBU.

(dp-31)