News Ticker

JK Minta Dewan Telusuri Dugaan Pungli ke Pengusaha Nelayan di Seira

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Jidon Kelmanutu (JK) mendorong lembaga itu untuk membentuk Panitia Khusus (Pansus) guna menelusuri adanya dugaan pungutan liar (pungli) terhadap ratusan kapal ikan di pulau Seira, kecamatan Wuarlabobar, selama 10 tahun terakhir.
Share it:

Wakil Ketua DPRD Kepulauan Tanimbar, Jidon Kelmanutu 
Saumlaki, Dharapos.com - Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Jidon Kelmanutu (JK) mendorong lembaga itu untuk membentuk Panitia Khusus (Pansus) guna menelusuri adanya dugaan pungutan liar (pungli) terhadap ratusan kapal ikan di pulau Seira, kecamatan Wuarlabobar, selama 10 tahun terakhir.

"Saya yakin, pembentukan pansus ini akan membuka tabir gelap ulah oknum-oknum pejabat asal Seira Blawat yang selama ini nakal" katanya di Saumlaki, Senin (13/7/2020).

JK mengaku telah mengantongi sejumlah nama pejabat nakal yang selama 2012 hingga 2020 selalu melakukan penagihan terbungkus retribusi dari ratusan kapal ikan di wilayah Seira tanpa adanya jaminan berdasarkan regulasi yang berlaku.

"Ada beberapa oknum pejabat dari Seira Blawat yang melakukan pungutan liar terhadap penangkapan ikan dari 2012 sampai saat ini. Dan tentang siapa mereka, saya kira rekan-rekan wartawan pasti tahu" singgungnya.

Lanjut JK, saat ini masyarakat sedang ramai membahas persoalan tersebut di media sosial, sehingga perlu dibuat pansus untuk menelusuri sejauh mana pungli ini merajalela di kampung halaman politisi PDI Perjuangan itu.

Pulau Seira dan sejumlah gugus pulau lain di sekitarnya kaya akan sumber daya perikanan dan menjadi salah satu lumbung ikan di kepulauan Tanimbar sehingga menurut dia, jika proses penarikan retribusinya dilakukan secara baik maka akan menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Saat diminta membeberkan identitas oknum pejabat Seira yang sering melakukan pungli, JK mengaku akan membeberkannya usai hasil temuan pansus.

"Kalau data tahun 2020, saya belum punya. Tapi pada tahun-tahun sebelumnya saya punya data itu. Oleh karena itu saya mengusulkan untuk segera dibuat pansus. Nanti akan ketahuan pejabat terakhir di tahun 2020 ini. Dari tahun 2012 sampai saat ini, mereka sudah menagih sampai milyaran rupiah. Dan saya tahu oknum siapa yang ada dibalik ini" bebernya.

Ketua DPC Partai Gerindra Kepulauan Tanimbar Yan Sairdekut
Mendapat Dukungan Partai Gerindra

Tentang usulan JK, Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Kepulauan Tanimbar Yan Sairdekut, menyatakan mendukung rencana pembentukan Pansus oleh DPRD.

Menurutnya, DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar perlu membentuk pansus untuk menelusuri jejak para pelaku yang diduga telah meraup keuntungan dari para nelayan di Seira selama ini.

"Saya setuju pembentukan pansus ini untuk kepentingan rakyat," cetusnya.

Selain menyatakan dukungannya, Yan yang juga sebagai pengusaha nelayan ini menyatakan kekesalannya kepada Kepala Dinas Perikanan setempat Fredek Batlayeri.

"Pengusaha-pengusaha lokal di Seira itu sangat kecewa. Mereka bertanya soal sandaran hukum mana yang dipakai? Sebab ada penagihan retribusi 2,5 persen dari hasil nilai beli itu selalu ditagih oleh Dinas Perikanan. Apakah sudah ada rujukan Perda soal itu?" bebernya.

Sebut saja jika harga rumput laut itu Rp14.000, maka Pemda selalu menagih Rp 300 utk distribusi. 

Jika ada 300 ton, maka ada Rp 30.000.000 dari 1 pengusaha yang disetor.

"Jika ada regulasi, Pemda segera membuka kepada kami, agar kami semua tahu," tandasnya.

(dp-47)
Share it:

Daerah

Masukan Komentar Anda:

0 comments:

terima kasih telah memberikan komentar

Berita Pilihan Redaksi