Pemkab Minta Perhatian DPRD Maluku Terkait Pembangunan di Malra

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Maluku Tenggara (Malra) menggelar pertemuan bersama pihak DPRD Maluku membahas fungsi pengawasan di aula lantai III Kantor Bupati baru, Kamis (13/2/2020).
Share it:
Foto bersama seusai pertemuan
Langgur, Dharapos.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Maluku Tenggara (Malra) menggelar pertemuan bersama pihak DPRD Maluku membahas fungsi pengawasan di aula lantai III Kantor Bupati baru, Kamis (13/2/2020).               

Keberadaan Dewan provinsi dalam hal ini Komisi I, II, III dan IV di kabupaten itu termasuk Kota Tual adalah dalam rangka giat pengawasan dengan langsung mendatangi ke instansi-instansi terkait.                   
Pengawasan yang dilakukan merupakan fungsi kontrol dari Parlemen di tingkat provinsi yang turun langsung ke tempat-tempat yang menjadi fokus perhatian seperti jalan, perkantoran, juga sektor kesehatan.

Dalam pertemuan tersebut, Bupati Malra M.Thaher Hanubun meminta perhatian Dewan terkait pembangunan di wilayahnya.

Ia mengakui, wilayah yang kini dipimpinnya bukan merupakan kawasan baru tetapi masih seperti yang dulu.                             

“Tetapi kami berusaha semaksimal mungkin agar dengan petunjuk dan dukungan dari Dewan provinsi, Maluku Tenggara ke depan akan lebih baik lagi,” cetusnya.     

Bupati juga membeberkan terkait masih banyak hal yang kurang.

“Saya akan sampaikan secara umum dan nanti diterima sesuai dengan komisinya,” sambungnya.       

Soal atau permasalahan yang paling penting adalah sarana dan prasarana serta masalah kemiskinan yang pada tahun lalu angkanya cukup tinggi.                       

“Kemiskinan tertinggi berada di wilayah Kei Besar Utara Timur, Utara Barat, Kei Besar serta Kei Kecil Barat,” rincinya.                 

Diakui Bupati, pada hakekatnya angka kemiskinan terjadi karena faktor fasilitas yang masih minim. Dan hal itu terlihat dari masih adanya warga masyarakat Kei Besar yang hingga saat ini belum tahu dimana posisi Elat (ibukota kecamatan Kei Besar, red).

“Itu karena akses jalan yang belum memadai,” akuinya.                     

Di kesempatan yang sama, Wakil Bupati Petrus Beruatwarin turut menambahkan beberapa hal terkait aspirasi dari Pemkab Malra dan diharapkan itu menjadi perhatian Dewan selaku lembaga yang melakukan pengawasan.

Hal pertama terkait dengan masalah aset daerah milik Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara seperti rumah Bupati, pendopo, serta gedung LPTQ.

“Yang seharusnya adalah milik kami tetapi masih dipakai Kota Tual. Sehingga kami minta kepada DPRD agar bisa membantu kami dalam menyelesaikan permasalahan ini,” imbuhnya.

Yang kedua, beberapa dinas masih memakai pasar dan rumah warga sebagai kantor karena hingga saat ini kantor-kantor OPD tersebut belum ada.

“Makanya, kami minta jangan cuma melihat Kota Ambon saja tetapi cobalah lihat kami yang ada di Maluku Tenggara ini,” pinta Wabup.                             

Diakhir pertemuan, Bupati menegaskan agar pimpinan OPD setempat membantu Dewan provinsi dalam pengawasannya dengan memberikan pelayanan secara baik hingga berakhirnya giat pengawasan.

Turut hadir dalam pertemuan tersebut pimpinan dan anggota Komisi DPRD Maluku, pimpinan OPD, Staf Ahli Bupati serta para Asisten.

(dp-52)
Share it:

Daerah

Masukan Komentar Anda:

0 comments:

terima kasih telah memberikan komentar

Berita Pilihan Redaksi