HMI Ambon Kritisi 100 Hari Pemerintahan Murad - Orno

Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Ambon mengkritisi 100 hari kinerja pemerintahan Murad Ismail - Barnabas Orno.
Share it:
HMI Cabang Ambon saat menggelar aksi demo yang berlangsung di pelataran kantor Gubernur Maluku, Jumat (7/2/2020)
Ambon, Dharapos.com - Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Ambon mengkritisi 100 hari kinerja pemerintahan Murad Ismail - Barnabas Orno.

Kritikan organisasi tersebut disampaikan saat menggelar aksi demo yang berlangsung di pelataran kantor Gubernur Maluku, Jumat (7/2/2020).

Dalam pernyataan sikapnya, HMI menilai bahwa apa yang disampaikan Gubernur dan Wagub Maluku sekarang ini masih belum menunjukan hasilnya.

Terbukti, masih tingginya angka pengangguran, pelayanan publik yang masih buruk juga masalah gizi buruk hingga kualitas pendidikan yang belum sesuai harapan.

"Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku sekarang ini belum merealisasikan visi dan misinya yaitu birokrasi yang akomodatif, komunikatif, koordinatif, kolaboratif serta bersih dan melayani juga penyelenggaraan pendidikan berkualitas berbasis gugus pulau," beber sang orator.

Dalam aksi tersebut, mereka juga meminta transparansi Pemerintah provinsi terkait PI 10 persen hasil pengelolaan Blok Masela.

HMI cabang Ambon juga menuntut agar Pelni Cabang Ambon segera memperbaiki kinerja serta pelayanannya.

Demikian pernyataan sikap HMI Ambon yang ditandatangi ketuanya Burhanudin Rumbouw,  berbunyi demikian,

Mendesak Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku merelisasikan visi dan misinya yang disampaikan pada waktu kampanye Pilkada serentak 2018.

Meminta Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku agar menginstruksikan kepada SKPD yang menangani bidang infrastruktur, kesehatan, pendidikan, perikanan, kelautan dan ekonomi.

Mendesak Pemerintah Provinsi Maluku melakukan transparansi dalam menyikapi kebijakan nasional Blok Masela.

Meminta Direktur PT Pelni Wilayah Maluku untuk mengundurkan diri karena tidak mampu memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat.

Pernyataan sikap HMI kemudian diterima Asisten I Setda Maluku Frangky Papilaya, Plt. Bappeda Maluku Djalaludin Salampessy,dan Kepala Kesbangpol Maluku Habiba Saimima.

Salampessy dalam pernyataannya menyampaikan bahwa para pendemo belum mengetahui pencapaian pemerintahan Gubernur dan Wakil Gubernur sekarang.

"Untuk 100 hari kerja pemerintahan Gubernur dan Wakil Gubernur sekarang ada pencapaiannya," ungkapnya.

Untuk itu, selaku Kepala Bappeda, Salampessy mengundang para pendemo untuk datang ke ruang kerjanya guna melihat secara langsung data pencapaian pemerintahan Gubernur Murad Ismail dan wakilnya saat ini.

Di tempat yang sama, GM. PT Pelni Ambon Samto juga mengundang para pendemo untuk datang ke kantornya guna berdialog serta menyampaikan kritik dan saran kepada pihaknya.

Setelah bertemu dengan pihak Pemprov dan PT Pelni Cabang Ambon di kantor Gubernur Maluku, para aktivis ini membubarkan diri seiring waktu Salat Jumat.

(dp-19)
Share it:

Utama

Masukan Komentar Anda:

0 comments:

terima kasih telah memberikan komentar

Berita Pilihan Redaksi