Bupati Tanimbar Minta Petunjuk Gubernur Soal Lahan Blok Masela

Bupati Kepulauan Tanimbar, Petrus Fatlolon

Ambon, Dharapos.com – Bupati Kepulauan Tanimbar, Petrus Fatlolon bakal meminta petunjuk langsung dari Gubernur Maluku Murad Ismail terkait status lahan yang akan menjadi lokasi pembangunan fasilitas kilang abadi Blok Masela.

Hal itu disampaikannya menyikapi polemik yang belakangan ini muncul disela-sela giat survei perusahaan INPEX Co sementara ini sedang berlangsung saat ini.

Salah satunya di desa Lermatan, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar.

Petrus mengaku akan melaporkan hal ini ke Gubernur Maluku Murad Ismail guna menyikapinya.

"Saya akan laporkan kepada bapak Gubernur meminta arahan dari beliau untuk barangkali kita sikapi ke Kementerian terkait. Karena de facto, masyarakat memiliki tapi prinsip dasarnya, Pemerintah daerah akan memfasilitasi untuk tidak boleh menghambat," ucap Petrus di Ambon, Kamis (6/2/2020).

Menurutnya, masyarakat disana beranggapan sejak leluhur tanah di Tanimbar adalah tanah adat yang dikuasai oleh masyarakat. Sedangkan Pemerintah pusat, melalui Kementerian Lingkungan Hidup, menganggap areal tersebut masuk dalam kawasan hutan.

Meski demikian, Petrus menjamin tak ada seorang warga masyarakat yang menolak atau menghambat upaya survei dimaksud.

"Tidak ada satu orang pun masyarakat menolak maupun menghambat tetapi perlu ada kejelasan terkait status tanah ini. Karena sejak leluhur kita, tanah di Tanimbar itu adalah merupakan tanah adat yang dikuasai oleh masyarakat. Sementara dari Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup menetapkan kawasan itu adalah kawasan hutan. Ini yang masih beda," ungkapnya.

Dikatakan, dua atau tiga hari lalu dirinya sudah rapat bersama dengan masyarakat, INPEX dan pemangku kepentingan adat disana. Dan semua sudah sepakat untuk mendukung pelaksanaan survei yang saat ini INPEX lakukan.

"Bapak Gubernur juga sudah perintahkan saya memastikan jangan ada yang menghambat Blok Masela. Ini hanya mengenai status tanah saja," tandasnya.

Sedangkan untuk tenaga kerja, menurut Petrus, sesuatu yang sangat penting untuk segera dilakukan.

"Kalau tidak, nanti kita terlambat sama seperti Freeport sudah sampai puluhan tahun baru 40 persen orang Papua bekerja di perusahaan itu,"cetusnya.

Untuk itu, dirinya akan bermohon kepada Pemerintah Provinsi, supaya membantu Pemda KKT menyiapkan SDM dibidang migas.

(dp-01)