Gelar "On The Spot", Ini Temuan Komisi II DPRD Malra

Komisi II DPRD Malra saat "On The Spot" ke lokasi pembangunan pasar Fangvur, Langgur, Kamis (16/1/2020)

Langgur, Dharapos.com – Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Maluku Tenggara (Malra) melaksanakan kegiatan peninjauan langsung ke sejumah tempat yang diduga bermasalah.

Giat “On The Spot” tersebut dalam rangka menindaklanjuti sejumlah laporan dan aduan dari masyarakat serta hasil dari Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dinas (SKPD Mitra) dalam hal ini Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Perindag) setempat.

Pantauan media ini, Kamis (16/1/2020), giat tersebut dipimpin langsung Ketua Komisi II, Adolf Markus Teniwut.

Selain itu, nampak pula Abraham Beruatwarin (Sekretaris), serta anggota komisi seperti Eva Chrisye Putnarubun, Benediktus Rejaan, Lodefika Ohoiulun, Moh. Nawawi Namsa dan Ali Arsyad Ohoiulun.

Turut mendampingi Kepala Dinas Perindag Malra, Raisoli Uar.

Lokasi yang menjadi sasaran on the spot Komisi Dua yakni pabrik pengolahan rumput laut di Letvuan, Pasar Fangvur (Langgur) yang sementara dibangun (dikerjakan), SPBU Langgur dan APMS Langgur.

Di lokasi pabrik olahan rumput laut, ketua dan anggota komisi berkesempatan untuk meihat langsung kondisi dan sejumlah peralatan. Tanya jawab antara para wakil rakyat dan pengelola pabrik terpantau berjalan alot, dan nampak keseriusan dari wajah-wajah mereka.

Laporan dan aduan dari masyarakat kepada wakil rakyat dan ditindaklanjuti dengan aksi di lapangan, dimana sejumlah temuan akan menjadi bahan evaluasi Komisi II DPRD Malra.

Usai kunjungan ke pabrik tersebut, dilanjutkan ke pasar Langgur tepatnya pembangunan pasar Fangvur.

Pasar yang bersumber dari TP APBN Bidang Perdagangan Tahun  2019 dengan nilai kontrak sebesar Rp3.612.000.000,- tersebut juga menjadi perhatian serius Komisi II.

“Pembangunan pasar ini akan menjadi satu keseriusan bagi kami komisi, karena bukan saja nilai kontraknya yang besar, tapi nantinya semua yang ada (perlengkapannya) harus sesuai dengan spek-nya, dan dapat menjawab kebutuhan para pedagang nantinya,” cetus Teniwut.

Ia mengingatkan agar proyek pembangunan pasar ini tidak dikerjakan asal-asalan dan harus sesuai spek yang tertera dalam Surat Perjaanjian (Kontrak).

APMS yang berlokasi di sekitar Taman Vatwahan. APMS diduga tidak beroperasi namun tetap memperoleh BBM dari Pertamina

Yang menarik dalam on the spot di pasar tersebut yakni ketika Teniwut menegur salah satu pengawas karena papan nama proyek tidak dipasang di tempat yang mudah dilihat, tetapi dipasang pada tempat jualan yang sudah barang tentu tidak bisa dilihat oleh masyarakat.

“Mas, itu kenapa papan nama proyeknya dipasang di tempat jualan orang? Proyek miliaran rupiah baru papan proyeknya dipasang sembarangan tempat. Cepat dilepas sekarang dan di pasang depan bangunan itu. Ingat, papan nama proyek itu penting,” tegasnya.

Teguran itu sempat mengundang perhatian masyarakat dan para penjual pasar yang berada di lokasi tersebut.

Usai kunjungan ke pasar Fangvur, selanjutnya ketua dan anggota komisi menuju SPBU Langgur, terkait laporan dan aduan masyarakat tentang penjualan BBM khususnya premium, pertalite dan solar dengan menggunakan jirigen.

Selain itu, laporan masyarakat lainnya yakni adanya penjualan BBM (jenis Solar) bersubsidi kepada sejumlah kendaraan (truk besar) yang beroperasi pada pekerjaan proyek dan bukan BBM Industri.

Tempat terakhir yang menjadi kegiatan on the spot Komisi II yakni APMS yang berlokasi di sekitar Taman Vatwahan (lokasi jembatan fair).

APMS ini diduga tidak beroperasi namun tetap memperoleh (distribusi) BBM dari Pertamina.

Ketika tiba di lokasi, didapati sebuah mobil truk (L300) yang mengangkut sejumlah drum (blong) yang berisikan BBM jenis Pertalite yang akan dibawa ke lokasi BTN Kota Tual.

Melihat kejadian itu, para wakil rakyat inipun bergerak cepat dengan menghentikan mobil truk tersebut.

Pemilik APMS pun dipanggil untuk dimintai keterangan terkait banyaknya drum berisikan pertalite yang akan dibawa ke BTN Kota Tual.

Teniwut yang merupakan Politisi dari PKB ini sangat menyesalkan atas kejadian ini.

Pasalnya, BBM itu seharusnya digunakan untuk kebutuhan masyarakat di wilayah ini, akan tetapi dimuat ke wilayah lain.

“Kami sudah bertemu pemilik APMS, dan tadi saya sudah tegas ke pemilik APMS agar esok bertemu dengan kami komisi untuk dimintai penjelasannya. Kami tidak main-main, kami akan surati yang bersangkutan,” pungkasnya.

(dp-49)