Pimpinan Defenitif DPRD Kepulauan Tanimbar Dilantik

Pasca pelantikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Tanimbar belum lama ini, kini para wakil rakyat itu telah memiliki pimpinan defenitif
Share it:
Ketua PN Saumlaki, Saiful Anan melantik tiga orang pimpinan DPRD Tanimbar
Saumlaki, Dharapos.com - Pasca pelantikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Tanimbar belum lama ini, kini para wakil rakyat itu telah memiliki pimpinan defenitif.

Bertempat di gedung kesenian Saumlaki, Jumat petang (22/11/2019), Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki, Saiful Anan melantik tiga orang pimpinan DPRD setempat masing-masing Jaflaun Batlayeri, SH (Partai Demokrat, Dapil 3), Jidon Kelmanutu, ST (PDI-P, Dapil 2) dan Ricky Jawerisa (Partai Berkarya, Dapil 1).

Pelantikan itu disaksikan seluruh wakil rakyat, Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Tanimbar, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, pimpinan OPD dan sejumlah tamu undangan dalam Rapat Paripurna Dewan.

Jaflaun Batlayeri dalam sambutannya menyatakan sebelum pelantikan ini dilaksanakan, ada sejumlah agenda yang mereka laksanakan seperti memfasilitasi pembentukan Tata Tertib, pembentukan fraksi dan alat kelengkapan serta memilih calon pimpinan defenitif sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018.

Disamping itu, sesuai edaran Kemendagri Pembahasan KUAPPS 2020 pun telah diselesaikan bersama dengan pihak Eksekutif.

"Bila dikomparasikan dengan beban kerja dan interval waktu yang tersedia maka harus kami katakan bahwa hal ini merupakan prestasi membanggakan dari seluruh anggota DPRD masa jabatan 2019 -2042," cetusnya.

Jaflaun berjanji, dengan pertolongan Roh Kudus, anugerah dan berkat yang diberikan Tuhan kepadanya sebagai pimpinan Dewan, akan dia pergunakan supaya menjadi puji-pujian yang hidup dan yang berkenan kepada Allah di surga.

"Kedudukan dan jabatan itu sebagai amanah untuk berjuang mencapai tatanan hidup orang Tanimbar yang lebih maju, adil dan sejahtera, sehingga keterlibatan anak Tanimbar adalah sebuah keniscayaan" tandasnya.

Jaflaun juga bertekad untuk merangkul seluruh komponen masyarakat di bumi Duan Lolat ini dari berbagai perbedaan yang selama ini terjadi dan membangun kerjasama dengan semua komponen.

Selain ini Jaflaun juga menyatakan obsesinya sebagai pimpinan DPRD dalam arah kebijakan dan kepemimpinan DPRD dalam masa jabatan 2019-2024 menghindari kekuasaan yang absolut dengan menerapkan prinsip check and balance.

Dari sisi budaya, dia berjanji akan berpegang teguh menjaga lembaga DPRD sebagai simbol kehormatan dan peradaban masyarakat Tanimbar. Tidak akan alergi dengan kritikan apalagi sampai melukai hati rakyat.

Jaflaun berharap, lembaga yang dipimpinnya itu kedepan nanti akan memposisikan diri sebagai lembaga representasi rakyat.

Sebab hanya dengan begitu, Dewan benar-benar dipercaya dan menjadi tumpuan harapan rakyat Tanimbar.

"Semua alat kelengkapan Dewan telah terbentuk dan melalui alat kelengkapan inilah kami akan memperkuat implementasi fungsi DPRD yaitu legislasi, anggaran dan pengawasan," tutupnya.

Bupati Kepulauan Tanimbar Petrus Fatlolon dalam sambutannya berharap segera terbentuknya alat kelengkapan DPRD agar seluruh agenda dan program kerja Parlemen segera terlaksana.

Dia mengingatkan beberapa agenda penting daerah yang harus dilaksanakan dalam waktu dekat adalah pembahasan RAPBD tahun anggaran 2020.

"Saya percaya dan optimis, dengan ketiga pimpinan DPRD yang baru dilantik ini dan dengan dukungan penuh seluruh anggota Dewan agenda-agenda besar yang telah menunggu kita didepan akan terselesaikan dengan baik sesuai waktu yang ditentukan," harap Bupati.

Di kesempatan itu, ia mengajak pimpinan dan anggota Dewan untuk bekerja sama mengurai berbagai kebijakan daerah untuk menekan semakin tingginya angka kemiskinan di daerah dengan 34 variabel.

Selain itu, Bupati juga menyampaikan sembilan pesan Presiden Joko Widodo dalam rapat bersama antara Pemerintah pusat dan daerah di Jakarta, pekan kemarin.

Sejumlah pesan tersebut adalah perlu adanya sinergitas antara forum koordinasi pimpinan daerah, tanggap terhadap kondisi daerah, tidak boleh ada kriminalisasi atas kebijakan kepala daerah, percepatan proses lelang proyek pembangunan, perlu adanya penyederhanaan Perda karena banyak aturan yang tidak berkontribusi terhadap penerimaan negara dan daerah, menciptakan lapangan kerja, menciptakan iklim investasi yang baik, permudah dan percepatan perijinan, serta penyederhanaan birokrasi.

"Sembilan pesan Presiden ini akan kita tindaklanjuti dalam rencana aksi dan nantinya akan dilaporkan kepada Presiden melalui Mendagri," tukasnya.

Proses pelantikan itu berjalan dengan lancar dan diakhiri dengan doa syukur.

(dp-47)
Share it:

Daerah

Masukan Komentar Anda:

0 comments:

terima kasih telah memberikan komentar

Berita Pilihan Redaksi