DPC PMKRI Saumlaki - Pimpinan Sementara DPRD Bahas Sejumlah Persoalan

Foto bersama seusai pertemuan  di ruang kerja Ketua sementara DPRD KKT

Saumlaki, Dharapos.com - Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Saumlaki, Sanctus Vinsens de Paul menggelar audiensi dengan pimpinan sementara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT), Sabtu (9/11/2019).

Delegasi DPC PMKRI bersama Komda PMKRI Maluku dan Maluku Utara diterima Ketua sementara Dewan KKT, Jaflaun Batlayeri.

Ketua DPC PMKRI Saumlaki, Yonas Batlyol diawal diskusi mengucapkan selamat kepada pimpinan dan anggota DPRD KKT yang baru saja dilantik sebagai wakil rakyat periode 2019-2024.

Ia menyampaikan sejumlah persoalan yang tengah berlangsung seperti buruknya jaringan internet di Saumlaki yang kemudian berdampak pada minimnya informasi yang beredar di tengah masyarakat.

Selain itu, PMKRI juga menyoroti lemahnya daya jual masyarakat di Tanimbar, seperti harga jual kopra yang menurun hingga kisaran Rp.2.500 per kilogram.

"PMKRI akan tetap bersinergi bersama DPRD dalam mengawal kebijakan-kebijakan publik di Kabupaten Kepulauan Tanimbar," tegas Yonas kepada media ini.

Ia juga memantik sejumlah kegiatan yang baru saja dilaksanakan dan dalam persiapan pelaksanaannya seperti PMKRI baru saja menyelesaikan kegiatan seminar kebangsaan di kampus Lelemuku dengan menjadikan kampus sebagai basis pergerakan intelektual di KKT, di tengah minimnya suport Pemerintah Daerah terhadap organisasi kepemudaan di wilayah itu.

Selanjutnya, pada 14 November nanti PMKRI akan melaksanakan kegiatan Dialog Kebangsaan dan Deklarasi Rumah Pancasila Maluku di Desa Alusi Krawain, Kecamatan Kormomolin.

Kegiatan ini rencananya akan dihadiri langsung Wakil Gubernur Barnabas Orno bersama ibu.

Ketua DPRD Jaflaun Batlayeri menyambut baik kedatangan PMKRI.

Dia menyatakan, kunjungan PMKRI Saumlaki ini merupakan yang pertama dari elemen masyarakat Tanimbar usai dirinya dilantik sebagai Anggota DPRD Tanimbar bersama 24 orang anggota lainnya.

Tentang aspirasi yang disampaikan oleh PMKRI, secara pribadi, dia juga mengaku resah dengan kondisi ini.

Diakui Jaflaun, yang menjadi prioritas awal adalah mencoba menyeimbangkan kondisi keuangan daerah yang saat ini lagi dalam kondisi defisit.

Ia juga menambahkan, bahwa PMKRI juga menjadi salah satu lembaga yang senantiasa harus memantau kerja DPRD maupun Pemerintah Daerah sebagai social kontrol.

Agar kedepan legitimasi yang diberikan oleh rakyat kepada mereka tidak disalahgunakan untuk memperkaya diri, keluarga ataupun kelompoknya, maka penting untuk PMKRI maupun OKP lain selalu mengawasi kerja pimpinan dan anggota DPRD.

Komisaris daerah PMKRI Maluku-Malut Petrus E. Temorubun yang hadir juga pada kesempatan ini mengatakan bahwa kedepan pergerakan mahasiswa di KKT adalah pergerakan intelektual, sehingga nantinya ketika ada advokasi masalah di daerah ini, aspirasi yang disampaikan dan solusi yang ditawarkan adalah berdasarkan kajian intelektual.

Sambungnya, saat ini PMKRI Saumlaki menjadi cabang percontohan untuk PMKRI di Maluku maupun di Indonesia.

(dp-46)