Masyarakat Maluku Diminta Tak Permasalahkan Pernyataan Gubernur NTT

 Wagub Barnabas Orno saat memberikan pernyataan pers didampingi Kadis ESDM Maluku Fauzan Khatib (kanan)

Ambon, Dharapos.com - Wakil Gubernur Maluku Barnabas Orno meminta seluruh komponen masyarakat di wilayah itu untuk tidak terlalu mempermasalahkan pernyataan Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) tentang pembagian hasil pengelolaan Blok Masela.

Menurut mantan Bupati Kabupaten Maluku Barat Daya ini, provinsi NTT juga punya hak untuk meminta tetapi bukan dari PI 10 persen itu.

"Jadi, tidak usah ditanggapi berlebihan. Beliau juga punya hak untuk meminta," imbuhnya pada acara workshop hulu migas dengan topik "Peran Daerah dalam Kegiatan Usaha Hulu Migas" yang berlangsung di Santika Hotel, Kamis (31/10/2019).

Blok Masela itu berada dalam administratif Provinsi Maluku, dimana sebutan blok tersebut mengambil nama sebuah pulau yang berada di Kabupaten MBD.

Selain itu, hak kepesertaan PI 10 persen sudah lama dijanjikan untuk Maluku.

Walaupun ada klaim dari Gubernur NTT, namun Wagub tetap yakin dengan sikap arif Presiden Joko Widodo.

"Silahkan berikan lima persen kepada NTT, tetapi tidak dari PI 10 persennya Maluku," cetusnya.

Untuk itu, Wagub meminta agar Inpex dan SKK Migas segera menyerahkan ke Maluku rencana pengembangan Blok Masela atau Plan of Development (POD)

Pasalnya, dengan POD tersebut maka pemberdayaan masyarakat mulai dilakukan.

"Masyarakat kecil dapat jasa dari situ," tukasnya.

(dp-19)