BI Gelar Sosialisasi Penyaluran Bansos Non Tunai Di Saumlaki

Saumlaki, Dharapos.com - Bank Indonesia (BI) Cabang Ambon menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi Penyaluran Bantuan Sosial (bansos) Non Tunai kepada para penerima manfaat bansos di seluruh kabupaten/kota se-Maluku, termasuk di Kabupaten Kepulauan Tanimbar  pada, Rabu (20/08) bertempat di Balai Pembinaan Umat Sejahtera Saumlaki.

Dalam laporannya, Kepala Unit Pengawasan Sistem Pembangunan dan Keuangan Inklusif Bank Indonesia Cabang Ambon, Hujianto menjelaskan, bantuan sosial secara non tunai ditandai dengan dilakukannya penandatanganan Nota Kesepahaman, antara pihak perbankan dengan beberapa kementerian terkait.

Karena itu, Bank Indonesia berkomitmen untuk mendukung kebijakan pemerintah, terkait penyaluran bansos secara non tunai, melalui kegiatan fasilitasi, koordinasi, sosialisasi, edukasi, survey dan monitoring.

"Dan untuk penyaluran Bansos Non Tunai, dapat dilakukan melalui bank penyalur yang tergabung dalam Himpunan Bank-bank Milik Negara (Himbara) meliputi Bank Indonesia, Bank Mandiri, Bank BNI, Bank BRI dan Bank BTN"katanya.

Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Piterson Rangkoratat, SH saat menyampaikan sambutan Bupati mengatakan, kemiskinan masih merupakan tantangan besar, dalam proses pembangunan di Indonesia. Karenanya, penanggulangan kemiskinan dijadikan program prioritas pembangunan nasional, yang terus digalakan oleh Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia saat ini.

Disebutkan, program percepatan penanggulangan kemiskinan dikelompokan dalam empat klaster, yakni Bantuan Sosial Terpadu, dengan sasaran rumah tangga, meliputi Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Biaya Pendidikan untuk Siswa Miskin (BSM), Bantuan Jaminan Kesehatan Masyarakat untuk rumah tangga miskin (Jamkesmas), serta Program Beras untuk Masyarakat Miskin atau sebelumnya disebut Raskin, yang telah berubah menjadi Rastra, yang direncanakan akan berubah menjadi program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

Program ini menurutnya, akan diberlakukan di seluruh wilayah Republik Indonesia, berdasarkan Perpres No. 63 tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial secara Non Tunai. Dimana setiap bantuan sosial dan subsidi, disalurkan secara non tunai, dan menggunakan sistem perbankan untuk kemudahan mengontrol, memantau, dan mengurangi penyimpangan.

Untuk mewujudkan cita-cita dan harapan tersebut, Pemerintah bersama BUMN berperan aktif dan bersinergi, dalam mendukung program Pemerintah untuk Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai, dengan menggunakan Kartu Keluarga Sejahtera.

“Manfaat yang akan diperoleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dari Bansos PKH dan BPNT, terkait mekanisme baru penyaluran Bantuan Sosial akan semakin mudah, praktis, cepat, dan aman, hanya cukup dengan membawa Kartu Keluarga Sejahtera" jelasnya.

Manfaat lain lanjutnya, keamanan terjamin dengan adanya PIN, mengurangi risiko kejahatan, dapat mengurangi risiko pencurian dan uang palsu.

Sebagai sarana transaksi perbankan, dan Kartu Keluarga Sejahtera juga dapat digunakan oleh Keluarga Penerima Manfaat, untuk menabung, pembayaran lainnya, seperti pembayaran tagihan dan sebagainya.

Diungkapkan, Bansos yang digulirkan oleh Pemerintah selama ini, belum seluruhnya menyentuh KPM yang membutuhkan, dan belum tepat sasaran.

Fakta menunjukan, bahwa berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), maupun hasil Verifikasi dan Validasi data BDT maupun MUSDES/MUSKEL, bahwa rumah tangga yang tergolong kaya pun masih menerima Bansos PKH maupun Rastra/BPNT. Bukan  rumah tangga yang berhak menerima Bansos PKH maupun Rastra tersebut. Padahal KPM Bansos, seyogyanya mencakup 28% rumah tangga, dengan kondisi sosial ekonomi yang paling rendah.

Oleh karena itu, dengan berpedoman pada prinsip 6T, yaitu tepat sasaran, tepat jumlah, tepat harga, tepat waktu, tepat kualitas dan tepat administrasi, Pemerintah terus berupaya untuk menyempurnakan mekanisme pelaksanaan program ini.

Hal ini dimaksudkan, untuk peningkatan efektifitas Program Pemerintah dalam mendukung Penyaluran Bansos Tunai serta kemanfaatannya.

"Saya harapkan, kebijakan Pemerintah ini harus kita kawal dengan sebaik-baiknya agar tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkan, sehingga dapat membantu menurunkan angka kemiskinan di daerah ini"tandasnya.  (DP - 47)