Pembangunan Kesehatan di MBD Jadi Tanggung Jawab Semua Pihak

Maluku Barat Daya dan sejumlah Kabupaten di kawasan tenggara Provinsi Maluku  

Tiakur, Dharapos.com - Pembangunan sektor kesehatan di Kabupaten Maluku Barat Daya menjadi tanggung jawab semua pihak di wilayah itu.

Demikian pernyataan Kepala Dinkes setempat dr. F. Bagaray saat membuka kegiatan advokasi untuk mendorong kebijakan PHBS, di Tiakur, pekan kemarin.

Ia menegaskan, kesehatan memiliki dampak yang besar terhadap sosial dan ekonomi masyarakat.

“Namun demikian pembangunan kesehatan tidak dapat dilaksanakan sendiri oleh aparatur di sektor  ini karena harusnya dilaksanakan secara bersama-sama dengan membentuk jaringan kerja sama, baik dengan lintas sektor maupun dengan lintas program,” terangnya.

Dikatakan Bagaray, untuk membangun Provinsi Maluku dan secara khusus Kabupaten MBD menjadi daerah yang maju dan berkembang sejajar dengan daerah-daerah yang lain di Indonesia maka diperlukan peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.

Terkait dengan itu, maka kegiatan ini juga sangat penting dalam upaya pencapaian derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya dalam konteks pembangunan daerah.

Bagaray menekankan sehat bukanlah tujuan hidup, namun sehat adalah syarat yang harus di penuhi untuk dapat hidup  produktif.

Olehnya itu, advokasi mendorong kebijakan PHBS sejalan juga dengan berbagai upaya pembangunan daerah ini.

Yaitu menjadikan masyarakat Maluku yang berkualitas dan sejahtera, dimana salah satunya yang harus di penuhi adalah menjadikan masyarakat Maluku yang berdaya saing.

“Maka untuk mewujudkan masyarakat yang berdaya saing, kita perlukan pembangunan sumber daya manusia yang di tandai dengan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM),” cetusnya.

Dijelaskan Bagaray, salah satu unsur penting peningkatan IPM adalah derajat kesehatan.

“Rendahnya kualitas hidup di negara berkembang disamping karena rendahnya kualitas kesehatan juga disebabkan kualitas pendidikan yang masih belum memadai," bebernya.

Hal ini, lanjut Bagaray disebabkan karena berbagai faktor seperti kemiskinan, kurang gizi, penyakit menular dan rendahnya pengetahuan dan keterampilan masyarakat  dalam berperilaku hidup bersih dan sehat serta kemampuan untuk mengenali permasalahan yang terjadi berikut upaya mengatasinya.

Kenyataan inilah yang melandasi sehingga berbagai program Pemerintah yang dikembangkan melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan di berbagai jenjang administrasi, agar suatu program tetap berkelanjutan hingga mencapai tujuan yang diharapkan.

“Saya menyambut baik kegiatan ini, karena kesehatan sebagai hak asasi manusia, yang belum menjadi milik setiap manusia di Provinsi Maluku, dan didalamnya Kabupaten Maluku Barat Daya, karena berbagai kendala geografis, sosiologis dan budaya,” sambungnya.

Termasuk kesadaran masyarakat bahwa kesehatan merupakan investasi bagi peningkatan kualitas SDM juga masih harus dipromosikan melalui sosialisasi dan advokasi kepada para pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan.

Dengan demikian masyarakat juga dapat hidup sehat dan pada akhirnya akan meningkatkan SDM Maluku dan MBD.

“Agar kelak anak cucu kita  dapat bersaing ditingkat nasional maupun internasional,” tukasnya.

(dp-17)