News Ticker

Fatlolon : Saya Tidak Terlibat Dalam Manajemen PT. KJB

Bupati Kepulauan Tanimbar Petrus Fatlolon membantah tudingan beberapa oknum politisi dan pengusaha di daerah itu yang sering melakukan pengalihan isu bahwa Fatlolon memiliki sebagian saham dalam manajemen PT. Karya Jaya Berdikari (KJB) dibawah pimpinan H. Muhammad Saleh.
Share it:
Bupati Kepulauan Tanimbar Petrus Fatlolon
Saumlaki, Dharapos.com -  Bupati Kepulauan Tanimbar Petrus Fatlolon membantah tudingan  beberapa oknum politisi dan pengusaha di daerah itu yang sering melakukan pengalihan isu bahwa Fatlolon memiliki sebagian saham dalam manajemen PT. Karya Jaya Berdikari (KJB) dibawah pimpinan H. Muhammad Saleh.

"Jika ditelusuri yang pertama memberikan rekomendasai untuk HPH ada di Yamdena ini siapa? Kalau kita bicara HPH hari ini, mestinya kita kaji secara menyeluruh kenapa sampai HPH  masih beroperasi sampai saat ini. Apa saya beri izin ini?" bebernya saat diwawancarai diruang kerjanya, Selasa (18/6/2019).

Menurut Fatlolon, proses pengalihan isu ini sengaja dilakukan oleh salah satu tokoh tertentu agar masyarakat membenci Pemerintah Daerah.

Tokoh itu mengisukan bahwa Bupati sengaja  "menenendang" Jhon Keliduan (Direktur PT. KJB sebelumnya) keluar dari manajemen perusahaan agar dia pun bisa memiliki sebagian saham dalam perusahaan yang mengantongi izin mengelola hutan di pulau Yamdena itu.

Fatlolon juga heran lalu mempertanyakan siapa dalang dibalik keberadaan  HPH di Kepulauan Tanimbar saat ini.

"Pulau yang kecil ini tapi ada HPH. Pada akhir 2017 HPH saya sudah tutup, meski hanya dua bulan saja. Kemudian Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup dengan kewenangannya memerintahkan untuk di buka lagi," bebernya lagi.

Mantan pimpinan DPRD Kota Sorong itu  mengakui bahwa kewenangan menghentikan proses operasional HPH di Yamdena adalah Pemerintah pusat melalui Kementrian LHK.

Namun dirinya sebagai Kepala Daerah dan selaku anak Tanimbar telah berani mengambil langkah untuk menutup operasional perusahaan pemegang izin HPH di pulau Yamdena ini. 

Komitmennya itu juga sebagai bukti kuat bahwa dirinya ikut serta dengan masyarakat adat setempat untuk mendorong pelestarian alam hutan Yamdena.

"Bupati yang berani tutup kan hanya saya. Terus sekarang ada yang bilang bahwa ada keterlibatan saya di manajemen yang baru. Itu seribu persen fitnah," tegasnya.

Tentang beredarnya kabar bohong yang menyudutkan dirinya ini, selaku pimpinan di daerah, Fatlolon menginstruksikan kepada Kepala Dinas Kominfo dan Kabag Hukum Pemkab KKT untuk menelusuri keterlibatan oknum mana saja yang sengaja mengenduskan kabar tak sedap ini sehingga bisa dipidana berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

"Saya tantang teman-teman media juga agar silahkan melacak. Jika keluarga saya baik kakak, adik, anak atau istri saya terlibat didalamnya, maka saya bersedia  mundur dari jabatan Bupati.  Atau jika teman-teman media berani, kasih tahu siapa sumber yang mengatakan hal itu agar kita polisikan dia hari ini," tantangnya. 

Fatlolon menyarankan kepada lembaga-lembaga pemerhati lingkungan di Tanimbar untuk   bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) KKT  dalam menghimpun data sebanyak-banyaknya guna dijadikan sebagai dasar menolak eksistensi HPH di Tanimbar.

(dp-47)
Share it:

Kabupaten Kepulauan Tanimbar

Masukan Komentar Anda:

0 comments:

terima kasih telah memberikan komentar

Berita Pilihan Redaksi