Polres MTB Sosialisasi Saber Pungli di Wilayah Perbatasan

Di tengah maraknya kasus pungutan liar (Pungli) yang terekspos di media sosial, Polres Maluku Tenggara Barat (MTB) terus gencar melakukan kampanye atau sosialisasi hingga ke wilayah terluar dan terdepan NKRI.
Share it:
Wakapolres MTB,  Kompol. L. Tethool
Saumlaki,  Dharapos.com - Di tengah maraknya kasus pungutan liar (Pungli) yang terekspos di media sosial, Polres Maluku Tenggara Barat (MTB) terus gencar melakukan kampanye atau sosialisasi hingga ke wilayah terluar dan terdepan NKRI.

"Kemarin di Desa Fursui dan Eliasa Kecamatan Selaru, kami telah melakukan sosialisasi kepada seluruh perangkat desa dan masyarakat. Dengan antusias masyarakat memenuhi balai desa," terang Wakapolres MTB. Kompol L. Tethool di Saumlaki, Sabtu (11/5/2019).

Wakapolres menjelaskan, berdasarkan Peraturan Preside 87 Tahun 2016 tentang Sapu Bersih Pungutan Liar dan SK Bupati di Kepulauan Tanimbar, di bentuk Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) yang dalam operasionalisasinya diketuai Wapolres MTB, dengan kewajiban melaporkan kepada UPP Provinsi yang diketuai oleh Irwasda Maluku.

"Satgas ini di dalamnya ada empat Pokja. Yaitu Pokja Intelejen, Pokja Penindakan, Pokja Pencegahan dan Pokja Yustisi," rincinya.

Esensi dari kampanye Saber Pungli ini adalah agar masyarakat di cegah untuk tidak memberi dan atau menerima suap baik di lingkungan sekolah hingga ke instansi pemerintah, BUMN, BUMD, generasi muda dan masyarakat.

Meski terbatas biaya, tak menjadi penghalang bagi Polres MTB dan jajaran untuk mensosialisasikan kepada masyarakat luas tentang upaya-upaya mencegah pungli.

Sebab kampanye Saber Pungli telah dilakukan secara intens dan cukup banyak yaitu sekitar 23 sosialisasi sejak Januari hingga Mei 2019.

Masyarakat harus menjadikan brainstorm untuk mencegah pungli.

"Karena keterbatasan dana, sosialisasi ini dilakukan secara tersistem dengan menggunakan momen atau kegiatan kepolisian termasuk di kedua desa. Yaitu bersamaan dalam momen kunjungan Polres MTB memberikan bantuan BERSERI kepada penjaga Menara Suar Eli Amarduan di desa Eliasa," tambah Wakapolres.

Dalam menghadapi tahun ajaran baru ini, dunia pendidikan terbuka lebar melakukan Pungli.

Olehnya itu,  Tim Satgas Saber Pungli akan maksimalkan sosialisasi.

"Kenapa? Karena hampir semua pembangunan di dunia pendidikan sudah dibiayai oleh negara," sambungnya.

Sebut saja, Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang diberikan dalam rangka memperlancar proses belajar mengajar di dunia pendidikan sehingga tidak memberi beban lebih kepada orang tua siswa.

Wakapolres juga menyatakan, pungli ini terjadi karena ada yang memberi dan ada yang menerima termasuk sistem yang salah.

Padahal sistem yang dibangun haruslah transparan mulai dari Pemerintah desa, kecamatan hingga kabupaten.

"Kami ingatkan seluruh ASN agar dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat dapat dilakukan secara cepat dan tepat tanpa pungli. Sebaliknya masyarakat jangan mau untuk memberi," tegasnya memperingatkan.

Selain upaya pencegahan itu, pihaknya juga sering melakukan inspeksi mendadak (Sidak) di lingkungan Polri atau instansi pemerintah.

"Kami selalu tanyakan kepada masyarakat saat mengurus SIM berapa lama. Begitu juga dengan mengurus KTP, bayar sambungan listrik, PDAM, sertifikat tanah, butuh berapa lama dan berapa banyak biaya yang dikeluarkan serta bukti-buktinya," akui Wakapolres.

Jawaban dari masyarakat itulah yang di pakai untuk lakukan peneguran kepada pimpinan instansi tersebut.

(dp-47) 
Share it:

Hukum dan Kriminal

Masukan Komentar Anda:

0 comments:

terima kasih telah memberikan komentar

Berita Pilihan Redaksi