Bawaslu Gelar Sosialisasi Partisipatif Pemilu 2019 di STIS Malra

Badan Pengawas Pemilu (Bawalsu) Maluku Tenggara (Malra) menggelar Sosialisasi Partisipatif jelang Pilpres dan Pileg 2019.
Share it:
Ketua Bawaslu Malra, Max Lefteuw saat menyampaikan materi sosialisasi
Langgur, Dharapos.com – Badan Pengawas Pemilu (Bawalsu) Maluku Tenggara (Malra) menggelar Sosialisasi Partisipatif jelang Pilpres dan Pileg 2019.

Kali ini, sosialisasi berlangsung di Sekolah Tinggi Ilmu-ilmu Sosial (STIS) Malra, Selasa (2/4/2019).

Salah satu pemateri dalam sosialisasi tersebut, Ketua Bawaslu Malra, Max Lefteuw dalam penyampaian materinya menjelaskan fungsi dan peranan Bawaslu sebagai lembaga yang berwenang dalam mengawal atau mengawasi proses pelaksanaan Pemilu.

Selain itu, keterlibatan masyarakat dalam proses pengawasan pelaksaan Pemilu ini sangatlah penting demi mewujudkan demokrasi yang bersih, aman, adil dan bermartabat.

Lefteuw menghimbau agar ketika dalam proses pengawasan ditemukan indikasi atau dugaan tindak pelanggaran yang dilakukan oleh peserta pemilu, agar segera dilaporkan ke Bawaslu dengan melampirkan bukti-bukti untuk menidaklanjuti laporan pelanggaran yang ada.

“Kalau pada saat adik-adik mahasiswa menemukan dugaan atau indikasi kecurangan yang melanggar ketentuan perundang-undangan yang dilakukan oleh peserta pemilu atau caleg, langsung saja laporkan kepada Bawaslu supaya yang bersangkutan dapat diproses berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku," imbaunya.

Lefteuw mengingatkan dalam proses pelaporan tindak pelanggaran wajib disertai bukti yang cukup.

"Kalau  ada saksi, silahkan dihadirkan minimal dua orang saksi guna menjamin proses yang akan dilakukan oleh Bawaslu terkait pelanggaran yang terjadi," tegasnya.

Syarat lainnya, pelapor harus berdomisili di tempat kejadian yang menjadi tempat terjadinya proses pelanggaran dilakukan.

"Jangan sampai orang yang melapor nanti saat di periksa,  ternyata tinggal di Kei Besar lalu dia datang melapor ke Bawaslu terkait tindak pelanggaran yang terjadi di Kota Tual," bebernya.

Lefteuw menegaskan pelapor seperti ini tidak memenuhi syarat sehingga laporannya tidak dapat diproses Bawaslu.

Selain Ketua Bawaslu, pemateri lainnya yang turut dihadirkan diantaranya, Kepala Kesatuan Bangsa Politik (Kesbangpol) Malra, Martinus Mon dan Ketua Yayasan STIS Tual, Silvius Rejaan serta Ketua PWI setempat, Geraldo Leisubun.

(dp-40)
Share it:

Daerah

Masukan Komentar Anda:

0 comments:

terima kasih telah memberikan komentar

Berita Pilihan Redaksi